Elwin Tobing: Gejolak IHSG - Peringatan Ekonomi
Apakah Fundamental Ekonomi Indonesia Baik-Baik Saja?
Oleh Elwin Tobing | California, AS
ORBITINDONESIA.COM - Gejolak IHSG bukan sekadar persoalan pasar saham. Faktor global, sentimen investor, dan dugaan praktik perdagangan saham yang tidak wajar dapat turut berperan. Namun, gejolak ini memunculkan pertanyaan mendasar: apakah fundamental ekonomi Indonesia benar-benar baik-baik saja?
Fundamental ekonomi menentukan kapabilitas bangsa untuk tumbuh, menciptakan kemakmuran, dan bertahan menghadapi guncangan. Tulisan ini disadur dari INADATA Policy Paper TRUTH: The Fundamentals of the Indonesian Economy (24 halaman), dengan fokus pada tiga pilar: fundamental struktural, fiskal dan keuangan, serta kualitas institusi.
IHSG bisa kembali menguat atau melemah dalam beberapa hari ke depan. Apa pun arahnya, evaluasi objektif terhadap fundamental ekonomi Indonesia tetap mendesak. Pemulihan pasar saham tidak otomatis berarti persoalan mendasar ekonomi telah teratasi.
Sementara kelemahan fundamental yang terus dibiarkan dapat mengikis kepercayaan investor dan memicu gejolak pasar yang lebih besar.
I. FUNDAMENTAL STRUKTURAL
1. Produktivitas Rendah. Sepanjang 2010–2024, produktivitas faktor total (TFP), yaitu ukuran efisiensi penggunaan modal dan tenaga kerja, Indonesia turun 2,4 persen. Sebaliknya, China meningkat 21,9 persen dan Vietnam 14,3 persen. Pada 2024, produktivitas tenaga kerja Indonesia hanya US$17 per jam, dibandingkan Malaysia US$38 dan Korea Selatan US$60.
Pertumbuhan tanpa peningkatan efisiensi dan produktivitas bukan fondasi kemakmuran jangka panjang. Indonesia terus menambah modal dan tenaga kerja, tetapi belum cukup berhasil meningkatkan kemampuan menghasilkan nilai tambah dari keduanya.
2. Industrialisasi Ompong. Pangsa manufaktur dalam PDB Indonesia merosot dari 31 persen pada 2001 menjadi 19 persen pada 2025. Sebaliknya, Vietnam meningkat dari 17 persen pada 2010 menjadi 25 persen pada 2025. Pada 2025, manufaktur hanya menyumbang 49 persen nilai tambah industri Indonesia, jauh di bawah China (69 persen) dan Korea Selatan (80 persen).
Manufaktur adalah tempat bangsa membangun kemampuan teknologi, rekayasa, inovasi, jaringan pemasok, dan tenaga kerja terampil. Tanpa manufaktur yang kuat, Indonesia sulit menciptakan pekerjaan produktif secara luas dan membangun fondasi pertumbuhan ekonomi yang tinggi, berkelanjutan, dan berdaya saing global.
3. Ekonomi Terjebak Informalitas. Sekitar 81 persen pekerja Indonesia berada di sektor informal pada 2023, dibandingkan 67 persen di Vietnam dan 63 persen di Thailand pada 2024. Pembangunan ekonomi Indonesia masih gagal mentransformasikan struktur pekerjaan.
Tanpa perluasan pekerjaan formal yang produktif, peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat akan terus terbatas. Kondisi ini memperbesar risiko Indonesia tetap terjebak dalam jebakan negara berpendapatan menengah (middle-income trap).
4. Pendidikan Tertinggal, Inovasi Lemah. Selama sekitar 25 tahun terakhir, sekitar 75 persen siswa Indonesia belum mencapai kompetensi dasar dalam membaca, matematika, dan sains, sementara kurang dari 0,1 persen mencapai tingkat kompetensi tertinggi berstandar internasional. Ini mencerminkan lemahnya kualitas modal manusia Indonesia.
Pada 2022, belanja gabungan pendidikan tinggi publik dan riset Indonesia hanya 0,44 persen PDB, dibandingkan China 3,39 persen dan Korea Selatan 6,13 persen. Kesenjangan ini menunjukkan lemahnya fondasi pengembangan inovasi nasional.
Pendidikan yang gagal membangun kemampuan berpikir dan riset yang lemah dalam menghasilkan inovasi akan menghambat kemajuan ekonomi Indonesia. Tanpa tenaga kerja terampil dan kemampuan teknologi, Indonesia sulit meningkatkan produktivitas, memperkuat industri, dan bersaing secara global. Risikonya jelas: Indonesia akan semakin sulit keluar dari middle-income trap.
II. FUNDAMENTAL FISKAL DAN KEUANGAN
5. Beban Utang Berat. Pada 2026, pembayaran bunga utang mencapai Rp599,4 triliun, sementara pokok utang jatuh tempo mencapai Rp834 triliun. Gabungannya sebesar Rp1.433 triliun, setara 45,5 persen target pendapatan negara. Pada 2027, kewajiban serupa diperkirakan mencapai Rp1.472 triliun, atau 42,8 persen pendapatan negara.
Utang yang jatuh tempo tidak hilang hanya karena diterbitkan utang baru. Pembiayaan kembali memperpanjang kewajiban dan membawa risiko biaya bunga pada masa mendatang. Semakin besar kebutuhan pembiayaan kembali, semakin terbatas fleksibilitas fiskal ketika kondisi pasar memburuk.
6. Pembiayaan Rentan dan Berisiko Tambah Beban. Selisih imbal hasil obligasi pemerintah Indonesia dan Amerika Serikat tenor sepuluh tahun menyempit dari 6,07 poin persentase pada 2015 menjadi 2,31 poin pada 2025, terutama karena kenaikan imbal hasil Amerika Serikat.
Ketergantungan pada pembiayaan pasar membuat kebutuhan utang yang besar menjadi sumber kerentanan. Ketika permintaan investor melemah atau biaya pinjaman meningkat, pemerintah menghadapi risiko pembiayaan yang lebih mahal dan tekanan bunga pada anggaran berikutnya.
7. Arus Modal Asing Bergejolak. Investasi portofolio asing di Indonesia mencatat arus keluar bersih US$11,63 miliar pada 2022 dan US$9,20 miliar pada 2025, sebelum berbalik menjadi arus masuk bersih US$10,20 miliar pada semester pertama 2026.
Modal yang masuk dapat keluar dengan cepat. Ketika kepercayaan investor berubah, pasar obligasi, rupiah, dan pembiayaan ekonomi dapat menghadapi tekanan secara bersamaan. Ketahanan ekonomi tidak boleh bergantung pada arus modal asing yang sangat fluktuatif.
8. Rupiah Melemah. Rata-rata nilai tukar rupiah bergerak dari Rp14.257 per dolar AS pada September 2021 menjadi Rp17.743 pada September 2026. Artinya, harga dolar dalam rupiah meningkat sekitar 24,5 persen hanya dalam lima tahun. Pelemahan rupiah meningkatkan biaya impor, memperberat kewajiban valuta asing, dan memperbesar kerentanan ekonomi terhadap guncangan eksternal.
III. KUALITAS INSTITUSI
9. Tata Kelola Lemah. Korupsi, regulasi yang rumit dan tidak konsisten, lemahnya kepastian hukum, serta birokrasi yang tidak efisien meningkatkan biaya usaha, menghambat investasi produktif, dan melemahkan efektivitas kebijakan pembangunan.
Institusi yang lemah membuat pembangunan mahal, lambat, dan kurang efektif. Tanpa kepastian hukum, birokrasi yang kompeten, dan kebijakan yang konsisten, anggaran besar dan investasi tinggi tidak menjamin peningkatan produktivitas maupun transformasi ekonomi.
IV. IMPLIKASI KEBIJAKAN
Ketika pembayaran bunga dan pokok utang jatuh tempo sudah mencapai sekitar 46 persen target pendapatan negara, tambahan komitmen belanja untuk satu program berskala besar saja dapat mendorong total kewajiban dan kebutuhan anggaran melampaui 50 persen pendapatan negara.
Tekanan fiskal sebesar ini menuntut evaluasi menyeluruh terhadap arah dan prioritas pembangunan dalam tiga hingga lima tahun ke depan. Komitmen belanja berskala besar harus dievaluasi dan dikalibrasi. Sumber daya negara harus diprioritaskan pada kebijakan yang secara langsung meningkatkan produktivitas, kualitas pendidikan, riset dan inovasi, industrialisasi, serta penciptaan pekerjaan produktif.
Reformasi institusi sama pentingnya. Struktur kabinet dan birokrasi perlu dirampingkan, fungsi yang tumpang tindih dihapus, regulasi disederhanakan, serta kompetensi dan integritas dijadikan dasar pengangkatan pejabat.
PENUTUP
Gejolak pasar adalah peringatan untuk mengevaluasi secara objektif fundamental ekonomi Indonesia. Kelemahan yang ditemukan harus dibenahi, bukan diabaikan.
Mengelola negara bukanlah mengelola perusahaan. Perusahaan mengejar keuntungan, antara lain melalui penjualan aset, akuisisi, atau rekayasa keuangan (financial engineering). Negara memiliki tanggung jawab yang lebih mendasar: membangun kapabilitas bangsa.
Pemerintah memegang peran utama dalam membangun fondasi tersebut. Prioritasnya harus jelas: memperkuat fundamental ekonomi dan institusi.
*Elwin Tobing, Profesor ekonomi, Presiden INADATA, Irvine, AS. Pendiri PT. Strategi Inovasi Transformasi Indonesia, Jakarta. Menulis buku “NOW or NEVER” yang memberikan blueprint transformasi ekosistem inovasi nasional sebagai syarat mutlak menuju Indonesia Emas 2050. ***
