Prabowo, Panen Udang Kebumen, dan Danantara Berantas Kebocoran SDA
ORBITINDONESIA.COM – Presiden Prabowo Subianto menegaskan agenda menghentikan kebocoran sumber daya alam saat panen raya udang di Kebumen, Jawa Tengah. Ia menyebut Indonesia kaya, tetapi kekayaan itu kerap “bocor” lewat penyelundupan yang menggerus devisa.
Kunjungan kerja pada Sabtu (23/5/2026) itu berlangsung di Tambak Budidaya Udang Berbasis Kawasan. Prabowo datang sekitar pukul 11.00 WIB, didampingi Mensesneg Prasetyo Hadi dan Seskab Teddy Indra Wijaya.
Ia juga ditemani Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono dan Menko Pangan Zulkifli Hasan. Hadir pula Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, menandai pesan bahwa pangan dan keamanan dipaketkan dalam satu panggung.
Di hadapan publik, Prabowo mengaitkan program strategisnya dengan satu diagnosis: kebocoran. “Indonesia sungguh-sungguh sangat kaya, tapi terlalu banyak kekayaan kita bocor,” katanya di Kebumen.
Istilah “kebocoran” sering terdengar, tetapi jarang dijabarkan menjadi peta masalah yang terukur. Dalam praktik, kebocoran bisa berupa penyelundupan komoditas, manipulasi volume, hingga praktik rente di jalur logistik dan perizinan.
Panggung panen udang dipilih karena udang adalah komoditas ekspor bernilai tinggi dan sensitif pada kualitas rantai dingin. Jika satu mata rantai longgar, nilai tambah pindah ke luar negeri dan pelaku domestik hanya kebagian risiko produksi.
Prabowo kemudian menghubungkan kebocoran dengan kebutuhan kekuatan negara. “Kita harus punya kekuatan, makanya kita bangun kekuatan pertahanan kita untuk jaga kekayaan kita,” ujarnya.
Pernyataan itu menyiratkan dua jalur kebijakan yang berjalan paralel: penguatan pengawasan ekonomi dan penguatan alat negara. Tantangannya, pendekatan keamanan tidak otomatis menutup celah tata kelola yang justru sering lahir dari prosedur yang gelap.
Di titik inilah Danantara diperkenalkan sebagai instrumen baru. Prabowo menyebut telah membentuk Badan Pengelola Investasi (BPI) Daya Anagata Nusantara (Danantara) untuk mengatasi kebocoran.
Namun, badan investasi biasanya bekerja pada sisi pengelolaan aset dan pembiayaan, bukan pada penindakan penyelundupan. Jika Danantara diposisikan sebagai obat kebocoran, publik berhak menagih desainnya: mandat, target, dan tolok ukur yang bisa diaudit.
Tanpa transparansi, badan baru berisiko menjadi lapisan birokrasi tambahan. Ia bisa menjadi “kunci” investasi strategis, tetapi juga bisa menjadi ruang baru untuk konflik kepentingan jika tidak dibatasi aturan main yang keras.
Pidato Prabowo di Kebumen terasa seperti upaya menyatukan narasi: pangan, ekspor, dan pertahanan dalam satu garis lurus. Narasi ini memikat karena sederhana, tetapi kesederhanaan itu menyembunyikan kompleksitas kebocoran yang sering bersumber dari tata kelola.
Jika kebocoran terjadi karena penyelundupan, maka yang dibutuhkan adalah penegakan hukum dan integritas pelabuhan, bukan hanya lembaga investasi. Jika kebocoran terjadi karena desain insentif yang salah, maka yang dibutuhkan adalah reformasi regulasi dan digitalisasi yang menutup ruang manipulasi.
Panen udang memberi simbol keberhasilan produksi, tetapi tidak otomatis berarti keberhasilan distribusi nilai. Pertanyaannya, siapa yang menikmati margin terbesar: pembudidaya, pabrik pengolahan, eksportir, atau pihak yang bermain di jalur gelap.
Danantara bisa menjadi alat untuk memperbesar nilai tambah di dalam negeri jika diarahkan pada industrialisasi dan pembiayaan rantai pasok. Tetapi ia harus tunduk pada prinsip akuntabilitas publik, karena “menghentikan kebocoran” adalah janji moral sekaligus janji fiskal.
Kebumen hari itu menjadi panggung untuk satu pesan: kekayaan Indonesia harus tinggal di Indonesia. Pesan ini kuat, tetapi kekuatannya akan diuji oleh detail kebijakan yang sering tidak seheroik pidato.
Publik kini menunggu jawaban yang lebih konkret dari sekadar slogan kebocoran. Apakah Danantara akan menjadi mesin nilai tambah yang transparan, atau justru menjadi ruang baru yang sulit diawasi.
Di tengah euforia panen, pertanyaan paling penting tetap sama: negara hadir untuk menutup kebocoran, atau sekadar memindahkan keran ke tangan yang berbeda. Jawaban atas pertanyaan itu akan menentukan apakah kekayaan alam benar-benar dirasakan oleh seluruh rakyat.
(Orbit dari berbagai sumber, 25 Mei 2026)
