Definisi Korupsi Tanpa Kerugian Negara: Usulan Luhut Diprotes
ORBITINDONESIA.COM – Usulan definisi korupsi tanpa kerugian negara kembali mengguncang debat publik, setelah Luhut Binsar Pandjaitan menyebut Presiden Prabowo Subianto menyetujui kajian Dewan Ekonomi Nasional. Kata kuncinya jelas: kerugian negara tidak lagi dianggap unsur korupsi, dengan rujukan pada United Nations Convention Against Corruption (UNCAC). Di titik ini, pertarungan bukan sekadar soal istilah, melainkan soal arah pemberantasan korupsi di Indonesia.
Luhut menyatakan definisi korupsi di UNCAC menekankan bribery atau penyuapan, bukan kerugian negara. Ia menilai Indonesia “satu-satunya negara” yang menjadikan kerugian negara sebagai definisi korupsi, dan itu dinilai membebani pengambilan risiko bisnis BUMN. Narasi yang dibangun adalah iklim keputusan bisnis butuh ruang, bukan bayang-bayang kriminalisasi.
Menko Kumham Imipas Yusril Ihza Mahendra menguatkan argumen itu dengan menyebut UU Tipikor belum diselaraskan dengan UNCAC sejak ratifikasi 2006. Ia menilai definisi lama membuat pejabat BUMN takut mengambil keputusan karena rugi bisa berujung korupsi, sementara untung tidak dipersoalkan. Pemerintah, kata Yusril, siap memikirkan reformasi meski revisi UU Tipikor belum masuk prolegnas prioritas.
Namun Menkum Supratman Andi Agtas menahan laju dengan menyebutnya baru wacana yang perlu diskusi mendalam. Pernyataan ini penting karena menunjukkan pintu perubahan belum terbuka penuh, tetapi juga belum tertutup. Di ruang abu-abu inilah publik membaca sinyal politik: ada kehendak, ada resistensi, dan ada pertaruhan reputasi.
KPK menolak penghapusan unsur kerugian negara dari definisi korupsi, dan menyebut tafsir UNCAC berbeda dengan Pasal 2 dan Pasal 3 UU Tipikor. Ketua KPK Setyo Budiyanto menekankan “kekhususan Indonesia” karena modus korupsi berbasis kerugian negara telah menjadi pola berulang. Penolakan ini bukan semata defensif, tetapi juga alarm bahwa perubahan definisi bisa melubangi banyak perkara.
ICW bahkan menyodorkan data yang mengunci perdebatan pada konsekuensi praktis. Peneliti ICW Wana Alamsyah menyebut 83 persen terdakwa korupsi pada vonis 2024 dijerat pasal kerugian negara dalam Pasal 2 dan 3 UU Tipikor. Jika unsur itu dihapus, statistik kasus bisa “turun”, tetapi realitas korupsi belum tentu berubah.
Di sini, definisi bekerja seperti saklar: ia menentukan apa yang terlihat dan apa yang menghilang dari radar hukum. Ketika kerugian negara tak lagi menjadi pintu masuk, penegak hukum dipaksa mencari pintu lain, dan itu tidak selalu tersedia atau mudah dibuktikan. Akibatnya, yang terjadi bisa berupa “dekriminalisasi terselubung” terhadap praktik yang selama ini ditangkap melalui audit kerugian negara.
Argumen pemerintah soal iklim bisnis BUMN memang punya basis pengalaman, karena “ketakutan mengambil keputusan” adalah keluhan klasik birokrasi. Tetapi ketakutan itu tidak selalu lahir dari definisi, melainkan dari tata kelola yang lemah, dokumentasi keputusan yang buruk, dan konflik kepentingan yang dibiarkan samar. Mengubah definisi tanpa memperbaiki governance berisiko hanya memindahkan masalah dari meja hukum ke ruang gelap kebijakan.
Menariknya, KPK justru menyebut jika benar mengacu UNCAC, revisi ideal adalah memperluas kriminalisasi, bukan mempersempit. Setyo menyebut foreign bribery, trading in influence, suap sektor swasta, dan illicit enrichment sebagai agenda yang lebih mendesak. Ini sejalan dengan kritik ICW bahwa norma UNCAC yang belum diintegrasikan masih banyak, termasuk perampasan aset dan peningkatan harta tidak wajar.
Dengan kata lain, UNCAC bisa dipakai sebagai kompas reformasi, tetapi juga bisa dipakai sebagai tameng selektif. Publik akan menilai motif dari urutan prioritasnya: mengapa yang didahulukan justru menghapus kerugian negara, bukan memperkuat perampasan aset dan perluasan delik suap. Selektivitas semacam ini kerap menjadi ciri reformasi yang lebih politis daripada substantif.
Usulan redefinisi korupsi tanpa kerugian negara tampak rapi di atas kertas, tetapi berbahaya jika dibaca sebagai jalan pintas. Ia menawarkan “standar internasional” sebagai legitimasi, namun mengabaikan kenyataan bahwa korupsi di Indonesia sering berwujud manipulasi proyek, mark up, dan rekayasa pengadaan yang meninggalkan jejak kerugian negara. Jika jejak itu dihapus dari definisi, negara seperti diminta menutup mata pada luka yang paling sering muncul.
PDI-P melalui Hasto Kristiyanto menyebut pernyataan Luhut terlalu menyederhanakan masalah korupsi. Ia mengingatkan bahwa rakyat menghendaki pendekatan komprehensif dari hulu ke hilir, bukan sekadar mengganti definisi. Ia juga menyinggung proyek besar seperti kereta cepat dan IKN sebagai contoh bagaimana kerugian kebijakan seharusnya dicegah, bukan dinormalisasi.
Di titik ini, perdebatan berubah menjadi pertanyaan moral tentang fungsi hukum. Apakah hukum antikorupsi dibuat untuk melindungi keberanian mengambil risiko, atau melindungi uang publik dari risiko yang sengaja diciptakan melalui penyalahgunaan wewenang. Jika jawabannya kabur, definisi baru akan menjadi ruang nyaman bagi keputusan yang tidak akuntabel.
Memang benar tidak semua kerugian negara adalah korupsi, karena bisnis dan kebijakan publik memiliki risiko. Tetapi solusinya bukan menghapus kerugian negara dari definisi, melainkan mempertegas garis pembeda antara bad decision dan bad faith. Tanpa garis itu, negara akan menghukum yang jujur atau membebaskan yang culas, tergantung siapa yang lebih kuat dalam mempengaruhi tafsir.
UNCAC semestinya dibaca utuh, bukan dipetik satu pasal untuk membenarkan penyempitan. Jika pemerintah ingin “berstandar internasional”, maka paketnya harus lengkap: perluasan delik suap, penguatan asset recovery, dan pengaturan illicit enrichment. Tanpa itu, kata “internasional” hanya menjadi label, bukan komitmen.
Kontroversi definisi korupsi tanpa kerugian negara memperlihatkan satu hal: yang diperebutkan adalah batas antara perlindungan kebijakan dan perlindungan penyalahgunaan. Data ICW tentang 83 persen vonis 2024 yang bertumpu pada pasal kerugian negara menunjukkan perubahan kecil dalam definisi bisa mengubah wajah penegakan hukum secara drastis. Penolakan KPK menegaskan bahwa Indonesia punya pola korupsi khas yang tidak bisa dipangkas hanya dengan dalih harmonisasi.
Jika revisi UU Tipikor benar dibahas, publik perlu menuntut desain yang menambah daya gigit, bukan mengurangi. UNCAC seharusnya menjadi pintu masuk memperluas kriminalisasi suap lintas negara, suap sektor swasta, perdagangan pengaruh, dan pengayaan tak wajar, sekaligus memperkuat perampasan aset. Pertanyaannya sederhana: apakah negara ingin memberantas korupsi, atau sekadar mengubah cara menghitungnya.
(Orbit dari berbagai sumber, 29 Oktober 2026)
