Gunadi: Bodoh & Denial
Oleh Gunadi, kolumnis
ORBITINDONESIA.COM - Pernah nggak sih kamu merasa terjebak dalam rasa jenuh? Setiap bangun pagi lalu buka HP, menu sarapan di media sosial selalu sama: "gorengan" ijazah palsu. It’s like a never-ending noise. Pagi ini, uneg-uneg itu ingin gue keluarkan.
Sepertinya, bagi sebagian orang, membenci Jokowi dan keluarganya sudah menjadi lifestyle atau pekerjaan purnawaktu (full-time job). Masalahnya, personal grudge atau sentimen pribadi ini sudah bertransformasi menjadi systemic gaslighting—sebuah manipulasi psikologis yang membuat orang meragukan kenyataan—yang berujung membodohi masyarakat. Apakah ini tentang mencari kebenaran, atau sekadar desperate political move dari mereka yang belum bisa move on?
Mari kita bedah rombongan sirkus ini. Kita tentu masih ingat narasi awal yang dibangun oleh figur seperti Roy Suryo dan dr. Tifa. Selama kurang lebih satu tahun, mereka membangun narasi hingga masuk ke proses pengadilan yang melelahkan, bersumpah demi langit dan bumi bahwa ijazah Jokowi itu palsu.
Namun, begitu masuk ke sidang pokok perkara "Perbuatan Pencemaran Nama Baik" di PN Jakarta Timur, tiba-tiba narasinya berputar. Mereka bilang yang palsu bukan ijazah Jokowi, melainkan fotokopinya yang pernah diunggah di media sosial oleh Dian Sandi atau siapa pun itu.
Ini adalah logical fallacy (sesat pikir) tingkat dewa yang benar-benar meremehkan inteligensi masyarakat Indonesia. Ketika argumen sudah kalah, narasinya mendadak diubah. Ini bukan cuma memalukan, tapi juga jahat karena menyebarkan kebodohan massal demi menjaga gengsi dan kepentingan politik pemesan jasa mereka.
Belum kering luka logika kita, sekarang targetnya berganti ke Gibran. Skenarionya sama, hanya aktornya yang berbeda. Kali ini soal ijazah SMA-nya yang dituduh tidak ada. Padahal, beliau sekolah dan lulus di luar negeri menggunakan jalur pathway. Soal apa dan bagaimanakah hal itu sudah dijelaskan gamblang oleh para ahli di bidangnya, tetapi mereka tetap saja denial seperti gerombolan pecundang.
Bagaimana mungkin seseorang bisa melaju dalam sistem pemerintahan tanpa melalui verifikasi dokumen yang lengkap? Ini jelas bukan lagi soal mencari kebenaran administratif, melainkan kepentingan politik lewat framing jahat untuk menjegal atau menjatuhkan lawan di tengah jalan. Framing semacam ini sengaja dipelihara demi menciptakan distrust (ketidakpercayaan) secara buta di tengah masyarakat.
Persoalannya bukan lagi sekadar administratif, melainkan sudah berkembang menjadi masalah kredibilitas dan moral politik. Padahal kita tahu, integritas merupakan modal utama seorang pemimpin. Narasi "Gibran tak lulus SMA" bergema bak orkestra dan paduan suara dari gerombolan yang enggan menerima kenyataan.
Pasca-putusan MK, framing-nya bergeser menjadi desakan agar Gibran mundur. Mas Wapres, kalau diminta mundur, jangan mau! Yang memilih Prabowo dan Anda adalah mayoritas masyarakat Indonesia dengan selisih kemenangan yang tebal.
Mereka yang meminta mundur itu hanya sedang kehabisan akal dan bingung harus pakai cara apa lagi. Fitnah tak mempan, hoaks tak laku, isu ijazah tak berpengaruh, hingga akhirnya lingkaran partai mereka terkesan tantrum.
Pada akhirnya, isu ijazah palsu ini menjadi blunder mereka sendiri. Kini, yang bersuara (speak up) justru bukan lagi politisi, influencer, pesohor, atau komika yang biasa meramaikan media sosial, melainkan anak-anak muda yang pernah mengecap pendidikan di luar negeri.
Mereka yang selama ini diam mulai bermunculan. Sementara itu, publik yang selama ini dibodohi oleh narasi politisi akan terlihat makin konyol jika tetap denial terhadap fakta yang disampaikan oleh anak-anak muda lulusan luar negeri tersebut.
Kita sebagai masyarakat harus cukup bijak memilah mana kritik yang substantif dan mana yang sekadar toxic noise—kebisingan yang lahir dari dendam kesumat.
Jangan sampai rasa suka atau tidak suka pada seseorang membuat kita ikut-ikutan bodoh. Nggak ada yang memaksa kamu memilih Gibran seandainya dia dicalonkan lagi di masa depan, tetapi jangan sampai kita terbawa bodoh oleh isu ijazah ini.
Hati-hati, dalam politik, kebenaran sering kali dikorbankan demi meraup massa dan kepentingan kelompok semata.
Salam waras sak lawase. ***
