Cak Imin Tegaskan Sekolah Rakyat Tak Dibangun di Hutan Kota UI
ORBITINDONESIA.COM – Isu Sekolah Rakyat di Hutan Kota Universitas Indonesia (UI) sempat memantik keresahan publik. Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Muhaimin Iskandar atau Cak Imin, menegaskan rencana itu tidak akan dijalankan di kawasan tersebut.
Hutan Kota UI bukan sekadar ruang hijau, melainkan simbol komitmen kampus terhadap ekologi dan ruang publik. Ketika muncul kabar pembangunan Sekolah Rakyat di sana, reaksi cepat datang dari mahasiswa, warga Depok, dan pegiat lingkungan.
Kekhawatiran utamanya sederhana namun serius, yaitu pembangunan fisik kerap berarti pembukaan lahan, perubahan fungsi ruang, dan efek domino pada ekosistem. Dalam konteks kota yang kian padat, ruang hijau sering menjadi korban paling mudah dari kebijakan yang terburu-buru.
Pernyataan Cak Imin bahwa Sekolah Rakyat tidak akan dibangun di Hutan Kota UI menjadi semacam rem politik. Namun, rem itu juga membuka pertanyaan baru, yaitu di mana lokasi pengganti, dan bagaimana standar pemilihan lahannya.
Di banyak kota besar Indonesia, ruang terbuka hijau berada di bawah tekanan permanen dari ekspansi infrastruktur dan properti. Data KLHK dalam beberapa tahun terakhir berulang kali menekankan pentingnya RTH sebagai penyangga kualitas udara, pengendali limpasan air, dan ruang resapan.
Karena itu, penegasan lokasi Sekolah Rakyat tidak menyentuh Hutan Kota UI seharusnya dibaca sebagai keputusan berbasis kehati-hatian ekologis. Kebijakan yang baik tidak hanya menghitung kebutuhan bangunan, tetapi juga menghitung biaya lingkungan yang sering tak tercatat dalam anggaran.
Program Sekolah Rakyat sendiri, jika dimaknai sebagai perluasan akses pendidikan dan pemberdayaan, punya legitimasi sosial yang kuat. Namun, legitimasi itu bisa runtuh bila prosesnya menabrak prinsip tata ruang dan mengorbankan ruang hijau yang sudah langka.
Dalam praktik tata kelola, konflik lokasi sering terjadi karena perencanaan tidak transparan sejak awal. Publik biasanya baru mengetahui saat wacana sudah mengeras, sehingga dialog berubah menjadi penolakan, bukan musyawarah.
Pernyataan Cak Imin dapat meredakan ketegangan jangka pendek, tetapi belum menjawab akar soal, yaitu mekanisme pemilihan lahan yang akuntabel. Tanpa peta kebutuhan, kajian lingkungan, dan uji dampak sosial yang terbuka, isu serupa dapat berulang di tempat lain.
Jika pemerintah serius menjadikan Sekolah Rakyat sebagai instrumen pemberdayaan, maka standar minimalnya jelas, yaitu lahan yang legal, aman, tidak memicu konflik, dan tidak menggerus fungsi ekologis. Di titik ini, transparansi bukan aksesori, melainkan syarat keberhasilan program.
Penegasan “tidak di Hutan Kota UI” adalah keputusan yang tepat, tetapi belum cukup berani. Publik tidak hanya butuh kepastian lokasi yang dibatalkan, melainkan juga kepastian proses yang diperbaiki.
Sering kali kebijakan sosial yang baik terjebak dalam logika kejar tayang, sehingga ruang hijau dianggap cadangan lahan yang siap dipakai. Padahal, ruang hijau adalah infrastruktur hidup, dan nilainya baru terasa saat hilang.
Di sini, negara perlu mengubah cara bercerita tentang pembangunan. Pembangunan bukan sekadar menambah bangunan, melainkan menambah kualitas hidup, termasuk udara, air, dan ruang aman untuk bergerak.
UI sebagai institusi pendidikan juga punya peran moral yang tak boleh dipinggirkan. Kampus seharusnya menjadi laboratorium kebijakan publik yang rasional, bukan hanya lokasi yang mudah diakses untuk proyek.
Jika Sekolah Rakyat adalah simbol keberpihakan pada warga rentan, maka lokasi dan prosesnya harus mencerminkan keberpihakan yang sama. Keberpihakan itu berarti tidak memindahkan beban kepada lingkungan dan komunitas sekitar.
Pernyataan Cak Imin bahwa Sekolah Rakyat tidak akan dibangun di Hutan Kota UI patut diapresiasi sebagai koreksi arah. Namun, publik berhak menuntut lebih, yaitu peta jalan yang transparan tentang lokasi alternatif, kajian dampak, dan partisipasi warga.
Pada akhirnya, pertanyaan paling penting bukan hanya “dibangun di mana,” melainkan “dibangun dengan cara apa.” Jika pendidikan dan lingkungan sama-sama fondasi masa depan, maka keduanya tidak boleh dipertukarkan dalam satu meja negosiasi. (Orbit dari berbagai sumber, 19 November 2026)