DICC Indonesia–Korsel di Jakarta, Kepastian KF-21 dan Kepercayaan Industri Jadi Sorotan
ORBITINDONESIA.COM — Rencana pertemuan Defense Industry Cooperation Committee (DICC) Indonesia–Korea Selatan di Jakarta pekan ini menempatkan kelanjutan kerja sama jet tempur KF-21 dan hubungan antarindustri pertahanan kedua negara dalam sorotan. Forum tersebut berlangsung di tengah persoalan lama mengenai pembayaran, alih teknologi, serta kepercayaan terhadap pelaksanaan proyek bersama.
Informasi mengenai rencana penyelenggaraan DICC tersebut dimuat dalam artikel opini CNBC Indonesia, Minggu, 8 November 2026. Artikel itu menyebut kegiatan akan berlangsung di Kementerian Pertahanan dan, menurut rencana awal, melibatkan perusahaan Korea Selatan, antara lain Korea Aerospace Industries (KAI) serta LIG Defense & Aerospace, termasuk sejumlah pimpinan perusahaan.
Namun, hingga penelusuran pada Senin, 9 November 2026 sore, tanggal pasti, susunan delegasi, dan agenda resmi terperinci belum dapat dikonfirmasi dari sumber pemerintah yang ditemukan. Karena itu, isu-isu yang diperkirakan mengemuka perlu dibedakan dari agenda yang telah ditetapkan penyelenggara.
Kepastian Pembelian 16 KF-21
Salah satu isu yang diperkirakan menjadi perhatian utama Seoul adalah kepastian rencana pembelian 16 jet tempur KF-21 oleh Indonesia. Artikel opini CNBC Indonesia menyebut Korea Selatan mengharapkan kejelasan mengenai kontrak 16 KF-21 Block II bernilai sekitar US$3 miliar. Angka dan konfigurasi tersebut masih merupakan informasi yang disebut dalam artikel itu, bukan pengumuman kontrak baru yang telah ditandatangani.
Perundingan pembelian 16 pesawat sebelumnya telah dikonfirmasi pihak KAI. Dalam laporan Kompas pada 17 Juni 2026, Manajer Senior dan Pemimpin Tim Pengembangan Bisnis Internasional Tim Asia 2 KAI, Park Seong-hee, menyatakan kedua pihak sedang menyelesaikan kontrak dan membahas pembiayaan setelah pembicaraan mengenai syarat serta ketentuan.
“Kami harap kontrak segera selesai agar kami dapat segera mengirim 16 pesawat itu,” kata Park, sebagaimana dikutip Kompas.
Rencana pembelian tersebut perlu dibedakan dari kontribusi Indonesia dalam pengembangan KF-21. Kontribusi pengembangan berkaitan dengan kewajiban pembiayaan dan manfaat yang disepakati dalam proyek bersama.
Adapun pembelian pesawat merupakan pengadaan tersendiri yang memerlukan kesepakatan mengenai harga, konfigurasi, pembiayaan, dan pengiriman. Riwayat pembayaran proyek pengembangan turut memengaruhi penilaian risiko terhadap pembiayaan pengadaan berikutnya.
Alih Teknologi dan Peran Industri Indonesia
Di luar penjualan pesawat, kepentingan Indonesia terletak pada seberapa besar industri nasional memperoleh pekerjaan dan kemampuan teknologi.
KAI sebelumnya menawarkan keterlibatan PT Dirgantara Indonesia dalam produksi suku cadang dan komponen KF-21. Menurut Park, komponen tersebut dapat dipasok kepada KAI untuk kebutuhan pesawat Indonesia maupun calon pelanggan internasional. Jika direalisasikan, skema ini membuka peluang bagi industri Indonesia untuk masuk ke rantai pasok, bukan sekadar menjadi pengguna akhir.
Kerja sama itu juga mencakup rencana penyerahan satu purwarupa KF-21 beserta dokumen teknologi. Dalam laporan Juni 2026, KAI menyebut Indonesia akan menerima purwarupa kelima yang dimodifikasi sesuai kebutuhan, dengan proses transfer dikaitkan pada penyelesaian kewajiban pembayaran. Laporan tersebut merupakan gambaran posisi pada Juni, bukan konfirmasi status pembayaran atau penyerahan terkini.
Artikel opini CNBC Indonesia juga menyoroti tawaran pemindahan fasilitas produksi pesawat latih turboprop KT-1 ke PT Dirgantara Indonesia. Akan tetapi, menurut penilaian penulis artikel tersebut, tawaran itu menghadapi pertimbangan teknis dan pemasaran. Belum ada dasar untuk menyebutnya sebagai kesepakatan yang akan ditandatangani dalam DICC pekan ini.
Ganjaran dari Persoalan Pembayaran
Hambatan paling nyata dalam hubungan pertahanan kedua negara adalah riwayat keterlambatan kontribusi Indonesia pada proyek KF-21.
Indonesia semula berkomitmen menanggung sekitar 20 persen biaya pengembangan, atau sekitar 1,6 triliun won. Setelah pembayaran tersendat dan berlangsung perundingan ulang, kedua pihak pada Juni 2025 menyepakati penurunan kontribusi menjadi sekitar 600 miliar won, disertai pengurangan cakupan alih teknologi.
Penyesuaian tersebut menimbulkan konsekuensi penting: manfaat teknologi yang diterima Indonesia tidak dapat dilepaskan dari perubahan kewajiban pendanaannya. Dengan demikian, pembicaraan lanjutan bukan hanya menyangkut besaran pembayaran, melainkan juga kejelasan hak atas teknologi dan pekerjaan industri.
Riwayat tersebut turut membayangi kemungkinan dukungan kredit ekspor Korea Selatan. The Korea Times pada 24 Maret 2026 melaporkan adanya seruan agar Korea Eximbank berhati-hati menilai pembiayaan pembelian KF-21 oleh Indonesia. Pada saat laporan itu diterbitkan, pejabat bank menyatakan belum menerima permintaan resmi dukungan pembiayaan.
Keamanan Teknologi dan Persoalan Kapal Selam
Persoalan lain adalah penanganan data teknologi. Dugaan pengambilan data sensitif oleh insinyur Indonesia di KAI sempat memperburuk suasana kerja sama. Namun, laporan Kompas pada Juni 2026 menyebut kasus tersebut tidak berlanjut. Dugaan itu karena itu tidak boleh diperlakukan sebagai pelanggaran yang telah terbukti.
Dalam artikel opini CNBC Indonesia, keamanan teknologi dipandang sebagai salah satu perhatian Korea Selatan untuk memperluas kerja sama. Penulis menekankan perlunya penguatan pengaturan dan sistem pengamanan teknologi di Indonesia. Pandangan tersebut merupakan analisis penulis, bukan pernyataan resmi pemerintah Korea Selatan mengenai agenda DICC.
Di sektor maritim, artikel yang sama mengaitkan ketidakpuasan terhadap kerja sama kapal selam DSME 209/1400 dengan persoalan kepercayaan bilateral. Artikel itu menyoroti kesepakatan penjajakan pemeliharaan, perbaikan, dan perombakan kapal selam antara PT PAL Indonesia dan Naval Group dari Prancis, sementara Hanwha Ocean—penerus DSME—juga mengincar pekerjaan tersebut. Namun, tudingan mengenai kekurangan kinerja kapal selam masih memerlukan penjelasan teknis serta tanggapan pihak terkait sebelum dapat disajikan sebagai kesimpulan faktual.
Mengapa DICC Penting?
Arti penting DICC terletak pada kesempatan menyelaraskan kepentingan pemerintah dan perusahaan: Indonesia membutuhkan kemampuan pertahanan sekaligus penguatan industri nasional, sedangkan perusahaan Korea Selatan membutuhkan kepastian kontrak, pembayaran, dan perlindungan teknologi. Peluang keterlibatan PT Dirgantara Indonesia dalam rantai pasok KF-21 menunjukkan bahwa manfaat kerja sama dapat melampaui transaksi pembelian pesawat.
Hubungan ini juga memiliki fondasi panjang. Indonesia telah menggunakan pesawat latih KT-1, jet T-50, dan kapal selam hasil kerja sama dengan Korea Selatan. Proyek KF-21 kemudian membawa hubungan tersebut ke tingkat pengembangan bersama, meskipun pelaksanaannya menghadapi berbagai hambatan.
Karena itu, ukuran keberhasilan DICC bukan semata jumlah nota kesepahaman. Dari persoalan yang selama ini muncul, kejelasan jadwal pelaksanaan, skema pembiayaan, pembagian pekerjaan industri, dan cakupan alih teknologi akan menjadi penentu apakah kerja sama dapat bergerak lebih jauh. Tantangan dasarnya adalah memulihkan kepercayaan melalui komitmen yang dapat dilaksanakan kedua pihak. ***
