Work Life Balance Gen Z: Mitos bagi Gaji UMR dan Lembur

Mojok.co

Mojok.co

Wellness

ORBITINDONESIA.COM – Work life balance Gen Z ramai jadi konten, tetapi bagi pekerja bergaji UMR, pulang jam lima justru terasa seperti kemewahan. Di Yogyakarta, pekerja muda mengaku lembur adalah cara paling realistis untuk menutup biaya hidup dan tetap punya ruang untuk healing.

Di media sosial, work-life balance dipasarkan sebagai disiplin menutup laptop tepat waktu dan memisahkan kantor dari rumah. Namun di lapangan, banyak pekerja muda hidup dalam ritme “gaji lewat” karena biaya kos, makan, dan transportasi menghabiskan penghasilan sejak awal bulan.

Nabila, 26 tahun, pekerja di Sleman, menyebut work life balance “cuma indah di layar HP.” Ia menegaskan keseimbangan hidup baru mungkin jika gaji sudah besar, bukan ketika penghasilan hanya setara UMR Jogja.

Kisah Nabila menunjukkan logika sederhana: ketika kebutuhan dasar belum aman, waktu luang berubah jadi ruang cemas. Ia mengaku justru overthinking di kos jika pulang cepat, lalu mencari kegiatan tambahan yang menghasilkan uang.

Amina, 26 tahun, menggambarkan lembur sebagai “napas buatan” dompetnya di akhir bulan. Gaji pokoknya habis untuk kos, listrik, bensin, dan makan, sehingga pulang teng-go berarti tanpa uang pegangan.

Di titik ini, work life balance bergeser dari isu kesehatan mental menjadi isu struktur upah. Ketika upah minimum tidak mengejar biaya hidup, lembur menjadi mekanisme tambal sulam yang dinormalisasi.

Data Badan Pusat Statistik (BPS) berulang kali menunjukkan inflasi pangan dan biaya perumahan menjadi komponen yang paling terasa bagi rumah tangga perkotaan. Di banyak kota pendidikan seperti Yogyakarta, sewa kamar kos dan harga makan harian ikut terdorong permintaan, sementara upah tidak selalu naik secepat itu.

Akibatnya, lembur bukan sekadar pilihan, melainkan strategi bertahan. Uang tambahan dipakai bukan untuk gaya hidup mewah, melainkan untuk kebutuhan sosial minimum, dari ongkos pulang kampung sampai sekadar nongkrong agar tidak merasa “hidup cuma kerja.”

Fenomena ini juga mematahkan stigma “Gen Z pemalas” yang sering diulang generasi lebih tua. Di kantor Nabila, justru pekerja muda yang berebut jatah lembur, bahkan bersedia masuk hari libur demi tambahan ratusan ribu rupiah.

Work life balance sering dipromosikan seolah masalahnya hanya manajemen waktu dan batas personal. Padahal, bagi pekerja bergaji pas-pasan, batas itu runtuh karena tagihan tidak mengenal jam pulang.

Di sini, work life balance berubah menjadi bahasa kelas. Amina menyebutnya privilese atasan, karena bos bisa pulang tepat waktu dan ikut yoga, sementara revisi dadakan dan beban operasional “turun” ke staf.

Yang paling ironis, work-life balance atasan kadang tercipta dari lembur bawahan. Keseimbangan satu orang dibayar oleh ketidakseimbangan orang lain, dan sistem ini dianggap normal karena dibungkus narasi “profesionalisme.”

Jika perusahaan benar-benar peduli kesehatan mental, ukuran utamanya bukan poster motivasi atau webinar wellbeing. Ukurannya adalah upah layak, pembagian beban kerja yang adil, dan lembur yang tidak dijadikan tulang punggung penghasilan.

Kisah Nabila dan Amina mengingatkan bahwa work life balance Gen Z tidak bisa dilepaskan dari realitas gaji UMR dan biaya hidup yang terus naik. Selama upah hanya cukup untuk bertahan, lembur akan tetap tampak lebih rasional daripada pulang cepat.

Pertanyaannya sederhana tetapi menohok: apakah kita sedang membicarakan keseimbangan hidup, atau sekadar menjual ilusi yang hanya mungkin bagi yang dompetnya sudah aman. Jika work-life balance ingin jadi hak, bukan tren, maka perbincangan harus bergeser dari slogan ke struktur ekonomi yang membuat orang terpaksa memilih kerja lebih lama. (Orbit dari berbagai sumber, 19 Oktober 2026)