Tuntutan Mahasiswa Sebelum dan Sesudah Kerusuhan di Yogyakarta, 10 November
ORBITINDONESIA.COM - Tuntutan demonstrasi di Yogyakarta pada 10 November 2026 mencakup persoalan nasional sekaligus kebijakan lokal DIY: dari penanganan kebakaran hutan, penghentian kekerasan aparat, dan penurunan beban ekonomi hingga kenaikan upah serta pencabutan pembatasan demonstrasi.
Namun, tidak ada dasar untuk menganggap semuanya sebagai satu daftar resmi mahasiswa UGM. Aksi melibatkan sejumlah kampus dan kelompok masyarakat sipil, dengan rumusan tuntutan yang berbeda.
1. Tuntutan Aliansi Jogja Memanggil
Untuk kebijakan nasional, BBC mencatat tuntutan berupa:
Menarik militer kembali ke barak.
Mengusut kasus penembakan di Aceh dan Papua.
Menetapkan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla sebagai bencana nasional.
Menurunkan pajak yang membebani rakyat.
Untuk kebijakan daerah, Aliansi Jogja Memanggil menyampaikan lima pokok tuntutan kepada Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X:
Mencabut Pergub tentang Jaga Warga, yang menurut peserta aksi berpotensi memicu konflik horizontal.
Mencabut aturan larangan demonstrasi di kawasan Sumbu Filosofi.
Menetapkan upah buruh berdasarkan kebutuhan hidup layak.
Menindaklanjuti persoalan pembangunan Stadion Mandala Krida.
Menghentikan kriminalisasi terhadap masyarakat, mahasiswa, dan pengemudi ojek daring.
Dalam dialog dengan Sultan, perwakilan massa juga meminta penghapusan praktik premanisme dan menyebut tuntutan upah minimum sebesar Rp4,6 juta. Angka itu merupakan tuntutan peserta aksi, bukan keputusan kenaikan upah.
2. Tuntutan Aliansi UMY Bergerak
Aliansi UMY Bergerak membawa rumusan yang lebih luas. Menurut daftar yang diberitakan Kompas TV, mereka menuntut:
Penanganan segera karhutla, penyelamatan warga terdampak asap, dan penetapannya sebagai bencana nasional.
Penurunan harga kebutuhan pokok serta BBM.
Penghentian militerisasi, kekerasan, dan pembunuhan terhadap kelompok masyarakat.
Penghentian sejumlah program pemerintah: Makan Bergizi Gratis, Koperasi Desa Merah Putih, food estate, energy estate, hilirisasi, serta batalyon teritorial pembangunan.
Penghentian PHK sepihak, perlindungan buruh, dan upah layak.
Reforma agraria serta penguatan industri nasional.
Penghentian program dan beban utang terkait IMF–Bank Dunia tanpa syarat, serta pembubaran Bank Dunia.[kompas]
Daftar tersebut perlu dilekatkan kepada aliansi yang mengeluarkannya, bukan otomatis dianggap mewakili seluruh peserta demonstrasi di Yogyakarta.
3. Tuntutan setelah terjadi bentrokan
Ada pula tuntutan yang muncul setelah penangkapan dan laporan kekerasan. Ini berbeda dari agenda awal demonstrasi.
Departemen Politik dan Pemerintahan Fisipol UGM meminta mahasiswa yang ditangkap dibebaskan serta memastikan akses bantuan hukum tanpa hambatan bagi mereka yang diperiksa atau ditahan.
Jadi, pernyataan ini merupakan respons terhadap penanganan demonstrasi, bukan bukti bahwa departemen tersebut menjadi penyelenggara aksi.
Intinya, demonstrasi kemarin bukan aksi dengan satu isu tunggal. Benang merahnya adalah penolakan terhadap penyempitan ruang sipil dan kekerasan, disertai tuntutan perbaikan kesejahteraan serta kritik terhadap kebijakan pemerintah pusat dan DIY.
Dalam sumber-sumber yang ditemukan, isu pendidikan atau pengunduran diri Gibran tidak disebut sebagai tuntutan utama aksi tersebut. ***
