Revisi UU Penyiaran dan Media Digital: Setara, Jangan Membungkam
ORBITINDONESIA.COM – Revisi UU Penyiaran kembali menguat karena media digital dan media sosial kini menggeser cara publik mengakses informasi. Dorongan utamanya sederhana: aturan untuk televisi dan radio tidak boleh timpang ketika platform digital memegang pangsa perhatian terbesar.
UU No. 32 Tahun 2002 lahir saat televisi dan radio masih menjadi pusat distribusi berita dan hiburan. Dua dekade kemudian, layanan berbasis internet membuat setiap orang bisa menjadi penyiar sekaligus penonton.
Akademisi Unsoed, Dr. Edi Santoso, menilai ketimpangan regulasi terjadi karena lembaga penyiaran konvensional terikat Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran. Sementara itu, ruang digital tumbuh cepat dengan jangkauan pengguna yang masif tanpa pagar yang setara.
“Tidak adil jika televisi dan radio diatur, tetapi media sosial tidak,” kata Edi. Pernyataan itu memotret keresahan lama: kesetaraan aturan sering dijadikan alasan, tetapi implementasinya kerap berujung pada perluasan kontrol.
Data global menunjukkan pergeseran konsumsi informasi bergerak ke platform digital, terutama pada kelompok usia muda. Laporan Digital 2024 dari DataReportal mencatat pengguna media sosial dunia telah melampaui 5 miliar, menandakan ruang publik makin bergantung pada platform.
Di Indonesia, tren serupa terlihat dari dominasi konsumsi konten lewat ponsel dan aplikasi jejaring sosial. Perubahan ini membuat “penyiaran” tidak lagi soal frekuensi, melainkan soal distribusi algoritmik dan monetisasi perhatian.
Masalahnya, regulasi penyiaran tradisional dibangun untuk spektrum yang terbatas dan lisensi yang eksklusif. Platform digital bekerja dengan logika berbeda: konten tak terbatas, pelaku tak terhitung, dan penegakan aturan lintas yurisdiksi.
Karena itu, memperluas cakupan revisi UU Penyiaran ke ranah digital tidak bisa sekadar menyalin model KPI ke platform. Jika definisi “penyiaran” diperlebar tanpa batas, maka unggahan warga, kanal kreator, hingga jurnalisme independen dapat terseret sebagai objek pengawasan.
Edi mengingatkan potensi pembatasan kebebasan berekspresi, terutama terkait larangan siaran eksklusif untuk liputan investigasi dalam draf revisi. Ketentuan semacam ini riskan memukul kerja jurnalistik, karena investigasi justru membutuhkan perlindungan, bukan pembatasan.
Isu “berita bohong” dan “ujaran kebencian” juga membutuhkan rumusan yang ketat dan terukur. Tanpa definisi yang jelas, pasal dapat berubah menjadi pasal karet yang mudah dipakai untuk menekan kritik, bukan menertibkan disinformasi.
Pengalaman publik menunjukkan bahwa penindakan konten sering tidak transparan dan minim akuntabilitas, terutama di ruang digital yang dipengaruhi moderasi platform. Jika negara menambah lapisan pengawasan tanpa mekanisme banding yang kuat, risiko salah sasaran akan meningkat.
Karena itu, pembagian kewenangan harus terang sejak awal, termasuk siapa mengawasi apa dan dengan standar apa. Edi menekankan pentingnya batas kewenangan agar tidak memicu penafsiran berlebihan yang membuka ruang penyalahgunaan.
Kesetaraan regulasi adalah tujuan yang masuk akal, tetapi “setara” tidak boleh berarti “semua diawasi seperti siaran TV.” Ruang digital adalah ruang partisipasi warga, dan demokrasi modern hidup dari percakapan yang kadang bising namun perlu.
Jika revisi UU Penyiaran menjadikan media sosial sekadar objek penertiban, maka negara sedang memindahkan logika sensor ke abad algoritma. Yang dibutuhkan adalah tata kelola yang melindungi publik dari kerugian nyata, bukan membatasi opini yang tidak nyaman.
Regulasi seharusnya fokus pada transparansi iklan politik, perlindungan anak, akuntabilitas rekomendasi algoritma, dan penanganan konten berbahaya yang terukur. Pada saat yang sama, kerja jurnalistik investigatif harus diperlakukan sebagai kepentingan publik yang wajib dilindungi.
Kalimat Edi tentang “hilangkan pasal-pasal karet” perlu dibaca sebagai peringatan dini. Revisi UU Penyiaran akan diuji bukan oleh niat baik, melainkan oleh pasal yang bisa dipakai siapa pun ketika kekuasaan merasa terganggu.
Revisi UU Penyiaran dan pengaturan media digital memang mendesak, karena ekosistem informasi sudah berubah total. Namun urgensi tidak boleh menjadi alasan untuk memperluas kontrol tanpa pagar hak asasi.
Jika regulasi disusun dengan definisi yang presisi, kewenangan yang terbatas, dan mekanisme akuntabilitas yang kuat, kesetaraan bisa tercapai tanpa membungkam. Pertanyaannya, apakah negara siap menertibkan yang merusak tanpa mematikan kritik yang menyelamatkan?
(Orbit dari berbagai sumber, 7 November 2026)