Dimas Supriyanto: Mereka yang Memperjuangkan Anak-Anaknya
Oleh Dimas Supriyanto, wartawan senior.
ORBITINDONESIA.COM - Ketika Megawati Soekarnoputri memperjuangkan Puan Maharani dan Prananda - banyak yang menganggapnya sebagai regenerasi kepemimpinan partai.
Ketika Susilo Bambang Yudhoyono membangun jalan politik Agus Harimurti Yudhoyono dan Edhie Baskoro Yudhoyoni, publik menyebutnya sebagai hak partai menentukan penerusnya.
Namun ketika Joko Widodo mendukung Kaesang Pangarep, tiba-tiba muncul kepanikan. Blusukan dianggap investasi politik. Bertemu rakyat ditafsirkan sebagai kampanye terselubung.
Mengenakan atribut partai dipandang sebagai ancaman demokrasi.
Mengapa standar penilaiannya berubah?
Bukankah setiap tokoh politik memang berusaha membesarkan partai atau kader yang diyakininya?
Bukankah itu juga dilakukan hampir semua ketua umum partai di Indonesia?
Hartarto menteri era Orde Baru, mengkader anaknya, Airlangga Hartarto. Agung Laksono Mengkader anaknya, Dave Laksono. Zulkifli Hasan mendorong anaknya, Zita Anjani. Harry Tanoe pun mengkader empat anaknya juga, Angela, Valencia, Jessica dan Warren Tanoesodibjo. Semua menjadi caleg.
Amien Rais yang pernah dijuluki tokoh reformasi mempromosikan empat anaknya, Hanafi Rais, Hanum Rais, Mumtaz dan Baigaqy Rais ke panggung politik. Jadi anggota DPR RI dan pengurus partai bentukannya.
Kalau membangun penerus adalah kesalahan, maka ukur dengan ukuran yang sama kepada semua. Kalau itu adalah hak politik yang dijamin demokrasi, maka hak itu juga berlaku bagi Jokowi.
Masalahnya bukan pada Jokowi, Megawati, atau SBY. Atau Amin Rais. Masalahnya adalah ketika publik menggunakan dua timbangan berbeda terhadap tindakan yang secara substansi serupa.
Dalam demokrasi, yang menentukan berhasil atau tidaknya dukungan seorang tokoh bukanlah kritik lawan politik, melainkan suara rakyat di bilik suara. Jika rakyat menerima, kandidat menang. Jika rakyat menolak, kandidat kalah.
Sesederhana itu.
Karena itu, ketakutan berlebihan terhadap aktivitas politik Jokowi justru menunjukkan bahwa sebagian lawan politik masih mengakui besarnya pengaruh elektoralnya.
Jika benar Jokowi sudah tidak lagi berpengaruh, mengapa setiap langkahnya terus dipersoalkan?
Mengapa setiap blusukan, setiap pertemuan dengan warga, bahkan setiap baju yang dikenakannya selalu menjadi bahan polemik?
Ironisnya, mereka yang selama ini mengajarkan bahwa demokrasi adalah kompetisi gagasan, justru terlihat gelisah ketika kompetitor mulai bergerak lebih awal.
Pada akhirnya, demokrasi menuntut satu hal yang sederhana: perlakukan semua aktor politik dengan standar yang sama.
Jangan jadikan regenerasi sebagai "hak politik" ketika dilakukan kelompok sendiri, tetapi berubah menjadi "politik dinasti" ketika dilakukan lawan.
Kritik akan lebih bermartabat jika lahir dari prinsip yang konsisten, bukan dari identitas siapa pelakunya. ***
