Vaksin HPV Mataram untuk Cegah Kanker Serviks di SD
ORBITINDONESIA.COM – Program vaksin HPV Mataram kembali disiapkan untuk siswa SD kelas V dan VI, dengan target utama mencegah kanker serviks sejak dini. Dinas Kesehatan Kota Mataram menegaskan layanan ini rutin digelar tiap awal tahun ajaran atau saat Bulan Imunisasi Anak Sekolah (BIAS) pada Agustus.
Kanker serviks masih menjadi ancaman kesehatan perempuan, dan infeksi Human Papillomavirus (HPV) adalah pemicu yang paling sering disebut dalam literatur medis. Karena penularannya bisa terjadi jauh sebelum gejala muncul, pencegahan lewat vaksinasi diposisikan sebagai langkah paling rasional.
Di Mataram, skema pencegahan itu diarahkan ke anak usia sekolah sebelum memasuki masa remaja. Kebijakan ini menempatkan sekolah sebagai ruang intervensi kesehatan publik, bukan sekadar ruang belajar.
Kepala Dinas Kesehatan Kota Mataram dr H Emirald Isfihan menyebut vaksinasi HPV terakhir dilakukan pada Agustus 2025. Ia menegaskan persiapan tahun berikutnya dilakukan untuk “melindungi anak-anak sejak dini dari bahaya kanker serviks.”
Rantai pelaksanaan program terlihat jelas: menunggu pasokan vaksin dari pusat, mendata sasaran lewat Dinas Pendidikan, lalu menurunkan tim puskesmas ke sekolah. Model ini efisien, tetapi sangat bergantung pada ketepatan logistik dan ketelitian data siswa.
Dinkes Mataram mengerahkan tim dari 11 puskesmas sesuai wilayah kerja masing-masing. Strategi jemput bola ini menekan hambatan akses, karena layanan datang ke sekolah alih-alih menunggu warga ke fasilitas kesehatan.
Masalah yang sering muncul dalam program imunisasi bukan semata ketersediaan vaksin, melainkan penerimaan publik. Karena itu, Dinkes menggencarkan sosialisasi melalui sekolah dan orang tua agar dukungan tidak berhenti pada surat persetujuan.
Emirald menyampaikan pesan yang tajam tentang aspek biaya: “Kami berharap orang tua tidak menolak program ini, apalagi sudah diberikan secara gratis sebab jika dikenakan tarif biayanya cukup mahal.” Pernyataan ini secara tidak langsung mengakui adanya kesenjangan akses, karena vaksin HPV di layanan privat memang kerap dianggap tidak terjangkau.
Di tingkat global, WHO merekomendasikan vaksin HPV sebagai bagian strategi eliminasi kanker serviks, dengan fokus pada vaksinasi anak perempuan sebelum paparan virus. Kerangka ini membuat program Mataram selaras dengan arah kebijakan kesehatan dunia, meski implementasinya tetap ditentukan oleh disiplin lapangan.
Yang menarik, layanan tidak berhenti pada penyuntikan, tetapi juga edukasi kesehatan dan dialog dengan siswa serta orang tua. Pendekatan ini penting, karena vaksinasi tanpa literasi kesehatan sering melahirkan rumor, ketakutan, dan penolakan yang berulang.
Program vaksin HPV di sekolah seharusnya dibaca sebagai investasi kesehatan jangka panjang, bukan sekadar agenda tahunan yang mengejar angka cakupan. Jika indikator keberhasilan hanya jumlah suntikan, maka negara kehilangan kesempatan membangun generasi yang paham kesehatan reproduksi.
Di sisi lain, fokus “khusus pelajar perempuan” menyisakan pekerjaan rumah komunikasi publik. Vaksin HPV memang ditujukan untuk mencegah kanker serviks, tetapi narasi yang terlalu sempit dapat membuat isu ini terasa sebagai beban perempuan semata, padahal pencegahan penularan memerlukan pemahaman kolektif.
Kunci politik kesehatan ada pada kepercayaan, dan kepercayaan lahir dari transparansi. Orang tua berhak tahu jadwal, manfaat, efek samping yang mungkin muncul, serta mekanisme pelaporan kejadian ikutan pasca imunisasi, tanpa ditakut-takuti atau dihakimi.
Jika sosialisasi hanya berupa imbauan “jangan menolak karena gratis”, maka program rentan dianggap sekadar proyek. Sebaliknya, jika edukasi dilakukan dengan bahasa yang membumi dan data yang jernih, sekolah bisa menjadi benteng pertama melawan kanker serviks.
Vaksinasi HPV di Mataram menunjukkan bagaimana pencegahan kanker serviks bisa dimulai dari ruang kelas, dengan puskesmas sebagai ujung tombak. Namun keberhasilan tidak cukup diukur dari distribusi vaksin, melainkan dari kualitas edukasi dan kuatnya persetujuan yang sadar.
Pada akhirnya, pertanyaannya sederhana tetapi menentukan: apakah kita ingin menunggu kanker serviks hadir sebagai tragedi keluarga, atau mencegahnya saat anak masih belajar membaca dan berhitung. Program ini mengajak publik memilih pencegahan, sekaligus menuntut negara menjaga mutu, transparansi, dan konsistensi pelaksanaannya. (Orbit dari berbagai sumber, 22 Juli 2026)
