Heru Subagia: Amputasi Politik Gibran - Menanti Eksekusi Brutal di Parlemen
Oleh Heru Subagia, pengamat politik.
ORBITINDONESIA.COM - Lanskap politik Indonesia kembali mempertontonkan sirkus kekuasaan yang menguras akal sehat. Setelah drama gugatan administrasi pendidikan di Mahkamah Konstitusi (MK) berakhir antiklimaks—di mana posisi hukum Gibran Rakabuming Raka sebagai Wakil Presiden dinyatakan selamat, namun hak politiknya untuk Pilpres 2029 diamputasi akibat misteri fisik ijazah SMA—kini sebuah palu gada baru sedang diangkat tinggi-tinggi.
Panggung yudikatif mungkin sudah tamat, tetapi di ruang-ruang gelap parlemen, sebuah operasi politik yang jauh lebih keji dan brutal justru baru saja dimulai.
Pernyataan resmi dari Sekjen Partai Demokrat, Herman Khaeron, menjadi genderang perang yang sangat terang benderang.
Tanpa tedeng aling-aling, Demokrat menyatakan siap memfasilitasi dan mengamankan manuver para kelompok pemburu pemakzulan yang dimotori oleh Denny Indrayana cum suis. Ini bukan lagi sekadar kritik normatif; ini adalah undangan terbuka untuk memulai penjagalan politik.
Cikeas dan Remot Kontrol Operasi Pemakzulan
Langkah agresif seorang Herman Khaeron jelas mustahil lahir dari ruang hampa atau sekadar inisiatif pribadi. Dalam hukum besi partai bentukan Cikeas, tidak ada satu pun peluru yang ditembakkan tanpa perintah sang pemilik saham terbesar. Publik hari ini dipaksa untuk mengejar akuntabilitas politik moral dari Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan poros utamanya.
Apakah skenario mendepak Gibran dari kursi orang nomor dua di republik ini merupakan dendam politik lama yang menemukan momentumnya? Ataukah ini sekadar bagian dari investasi kekuasaan demi memuluskan dinasti baru di Pemilu 2029?
Ketika pintu gerbang parlemen dibuka selebar ini oleh Demokrat, isu ijazah bukan lagi target utama. Sasaran sesungguhnya adalah meruntuhkan legasi kekuasaan yang melekat pada nama Gibran. Ini adalah perang terbuka antargeng politik kelas berat.
Kalkulasi Logis di Tengah Syahwat Politik Denny Indrayana
Di seberang meja, Denny Indrayana tampak begitu jemawa, berselancar di atas angin segar yang diberikan Demokrat. Setelah terbentur tembok tebal konstitusi di MK, ia kini melompat ke jalur politik formal DPR dengan penuh sukacita. Namun, memindahkan pertempuran ke Senayan adalah perkara yang jauh lebih rumit daripada sekadar berorasi di media massa.
Parlemen adalah rimba yang kejam dan transaksional. Untuk meloloskan sebuah hak menyatakan pendapat hingga bermuara pada pemakzulan, dibutuhkan persetujuan setidaknya dua per tiga anggota DPR RI.
Sementara syahwat politik menjatuhkan Gibran begitu menggebu-gebu, realitas di lapangan menunjukkan peta yang tidak sinkron.
Partai-partai lain, seperti PKB, justru memilih bersikap pragmatis dengan menegaskan komitmen menjaga stabilitas kabinet Prabowo-Gibran agar tidak oleng sebelum 2029. Tanpa modal politik yang solid, ambisi Denny Indrayana hanya akan menjadi riak kecil yang melelahkan rakyat.
Kutukan Pemimpin Republik: Gibran Target Berikutnya?
Sejarah politik tanah air memang ditulis dengan tinta pengkhianatan dan kejatuhan. Indonesia punya memori kelam bagaimana Bung Karno diisolasi, Pak Harto dipaksa mundur di bawah tekanan massa, hingga Gus Dur yang dikeroyok secara politik lewat Sidang Istimewa MPR.
Pertanyaan menohoknya: apakah Gibran memang telah dikondisikan untuk menjadi tumbal berikutnya dalam daftar panjang sejarah pelengseran ini?
Masyarakat sebenarnya sudah berada di titik nadir kejenuhan. Elite politik sibuk memoles drama rekayasa kekuasaan, sementara rakyat di bawah terus dihantam ketidakpastian ekonomi. Komitmen swasembada pangan dan energi terancam menjadi sekadar catatan kaki di tengah elite yang saling sandera.
Jika pun syahwat pemakzulan ini terus dipaksakan menggelinding, taruhannya terlalu mahal. Bisakah proses brutal ini selesai tanpa memicu konflik horizontal dan disintegrasi stabilitas nasional?
Ataukah Republik ini memang harus terus menjadi sandera dari ego para penguasa yang tamak? Karpet merah pemakzulan sudah digelar, dan rakyat kembali dipaksa menjadi penonton pasif dari sebuah komedi hitam politik yang sangat menjijikkan. ***
