INDEF: Belanja Program MBG dan Kopdes Merah Putih Tak Terlalu Berdampak pada UMKM
ORBITINDONESIA.COM - Belanja jumbo program Makan Bergizi Gratis (MGB) dan Kopdes Merah Putih (KDMP) tak terlalu berdampak bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
Hasil penelitian dari lembaga riset Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) menunjukkan, meski 97% responden mengenal MBG, hanya 5% UMKM formal dan 1% UMKM informal yang telah bermitra atau menjajaki kemitraan dengan MBG. Partisipasi dalam KDMP bahkan lebih rendah lagi, hanya 1%.
Peneliti Center of Trade and Investment INDEF, Dzulfian Syafrian mengatakan, 82% UMKM formal dan informal mengaku MBG belum membuka peluang usaha baru bagi mereka. Sementara 87% menyatakan hal serupa untuk KDMP.
Hanya 2% yang melihat peluang usaha dari kedua program. Minimnya peluang itu sejalan dengan rendahnya keterlibatan UMKM dalam rantai pasok kedua program.
Di sisi lain, kajian INDEF menemukan 22% responden melaporkan penurunan kegiatan usaha akibat MBG. Sementara hanya 5% yang mengalami peningkatan. Dampak negatif tersebut terutama dirasakan UMKM informal.
Temuan itu mengindikasikan terjadinya substitusi permintaan dan terkonsentrasinya manfaat ekonomi pada pelaku tertentu, serta minimnya trickle-down effect dari kedua program.
Sektor informal
Dalam 2 tahun pemerintahan Prabowo-Gibran, ekonomi tumbuh tinggi, 5,03% pada 2024, meningkat 5,11% pada 2025 dan mencapai 5,29% kuartal II-2026. Namun, menurut INDEF, dampaknya belum sepenuhnya dinikmati masyarakat.
Direktur Eksekutif INDEF Esther Sri Astuti mengatakan, salah satu indikatornya adalah besarnya jumlah pekerja di sektor informal, yakni 59,42%, meningkat dari 57% tahun sebelumnya.
Selain itu, pertumbuhan investasi belum cukup kuat menciptakan lapangan kerja. Persoalan tersebut menjadi tantangan di tengah banyaknya PHK dan penutupan industri.
Esther juga menyoroti penerimaan negara, terutama pajak. Menurut dia, pajak merupakan tulang punggung penerimaan negara, dengan kontribusi sekitar 80% terhadap total penerimaan.
Sementara, sekitar 65% belanja negara ditopang penerimaan pajak. Rasio pajak yang terus menurun, menurut dia, menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah.
Fitch Ratings memperingatkan, melemahnya kepercayaan investor dan memburuknya tata kelola pasar modal bisa menambah tekanan terhadap peringkat utang Indonesia. Direktur Sovereign Ratings Asia Pasifik George Xu menilai gejolak pasar terbaru makin menegaskan risiko yang disorot Fitch sebelumnya, yakni kredibilitas kebijakan, disiplin fiskal, dan tata kelola pasar modal.
Risiko itu muncul di tengah kecenderungan makin terpusatnya kewenangan pengambilan kebijakan. Itu pula yang melatarbelakangi keputusan Fitch, Maret lalu, untuk mengubah outlook peringkat utang Indonesia dari stabil menjadi negatif.
Di tengah tekanan pasar, Fitch menilai Indonesia masih memiliki sejumlah penyangga untuk menghadapi gejolak eksternal. Salah satunya cadangan devisa yang mencapai USD 146,3 miliar pada akhir kuartal III-2026.
Namun, Fitch menyoroti konsekuensi intervensi valas oleh Bank Indonesia yang akan memperketat kondisi pendanaan dalam negeri.
Menyusul pengumuman MSCI yang membuka ruang menurunkan klasifikasi bursa saham Indonesia dari emerging market ke standalone market, Bursa Efek Indonesia (BEI) akan mengeluarkan seluruh saham yang masuk daftar Kepemilikan Saham Terkonsentrasi Tinggi (HSC – High Shareholding Concentration) dari perhitungan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG).
Menurut Dirut BEI Jeffrey Hendrik, kebijakan ini bertujuan agar pergerakan IHSG lebih mencerminkan kondisi pasar yang wajar. Selain itu, BEI akan menambahkan label terafiliasi atau tidak terafiliasi pada keterbukaan informasi pemegang saham di atas 1%.
Hingga kemarin ada 80 saham berstatus HSC, termasuk saham-saham berkapitalisasi pasar jumbo, di atas Rp 200 triliun. Lima di antaranya adalah PT DCI Indonesia Tbk (DCII): Rp 471,98 triliun; PT Bayan Resources Tbk (BYAN): Rp 393,33 triliun; PT Barito Renewables Energy Tbk (BREN): Rp 387,98 triliun; PT Ekamas Mora Republik Tbk (MORA): Rp 220,24 triliun; dan PT Dian Swastatika Sentosa Tbk (DSSA): Rp 206,12 triliun. ***
