Pemecatan Irjen Eko Hadi dan Banding Kasus Penyadapan Prabowo

detikNews

detikNews

Nasional

ORBITINDONESIA.COM – Pemecatan Irjen Eko Hadi Santoso menjadi babak baru dalam kasus penyadapan Presiden Prabowo Subianto. Polri menjatuhkan sanksi pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH), namun Irjen Eko memilih menempuh banding sesuai Perpol. (Orbit dari berbagai sumber, 19 November 2026)

Polri menyatakan Irjen Eko Hadi Santoso melakukan “perbuatan tercela” terkait penyadapan Presiden Prabowo Subianto. Putusan etik itu berujung PTDH, sekaligus menegaskan bahwa pelanggaran di level tinggi pun dapat berkonsekuensi pemecatan. (Orbit dari berbagai sumber, 19 November 2026)

Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko menyebut banding diatur dalam Perpol Nomor 4 Tahun 2026. Ia merujuk Pasal 69 Perpol Nomor 7 Tahun 2022 yang telah diubah, dan menegaskan komisi banding akan dibentuk untuk memeriksa keberatan Irjen Eko. (Orbit dari berbagai sumber, 19 November 2026)

Trunoyudo juga memastikan Irjen Eko kembali menjalani penahanan di Mako Brimob. Ia menyebut penahanan itu terkait proses pidana oleh Bareskrim, sehingga perkara etik dan pidana berjalan beriringan. (Orbit dari berbagai sumber, 19 November 2026)

Kasus ini memperlihatkan dua jalur akuntabilitas yang sering membingungkan publik, yaitu sidang etik dan proses pidana. Etik menguji kepatutan profesi dan kehormatan institusi, sedangkan pidana menguji unsur tindak kriminal dan pembuktian di pengadilan. (Orbit dari berbagai sumber, 19 November 2026)

Banding menjadi mekanisme koreksi internal yang sah, tetapi juga ujian integritas sistem. Trunoyudo menyatakan “nanti akan dibentuk komisi banding,” yang berarti publik menunggu siapa saja komisionernya dan seberapa independen mereka dalam menilai pelanggaran. (Orbit dari berbagai sumber, 19 November 2026)

Polri sebelumnya juga memecat Ahrie Sonta melalui KKEP, dan yang bersangkutan mengajukan banding. Rangkaian dua banding dalam kasus sensitif ini menandai bahwa putusan PTDH bukan akhir, melainkan awal dari pertarungan prosedural yang bisa panjang. (Orbit dari berbagai sumber, 19 November 2026)

Di titik ini, kata kunci yang dicari publik bukan hanya “banding,” melainkan “transparansi” dan “akuntabilitas.” Penyadapan terhadap presiden adalah isu keamanan negara, sehingga setiap detail penanganan yang tertutup berisiko memunculkan spekulasi dan teori yang merusak kepercayaan. (Orbit dari berbagai sumber, 19 November 2026)

Polri telah menyampaikan kerangka aturan, yakni Perpol 7/2022 yang diubah Perpol 4/2026. Namun, kerangka aturan saja tidak cukup, karena kualitas penegakan ditentukan oleh keterbukaan alasan putusan dan konsistensi standar pembuktian etik. (Orbit dari berbagai sumber, 19 November 2026)

Publik juga akan menakar apakah “perbuatan tercela” dijelaskan secara operasional atau hanya menjadi label. Tanpa uraian yang memadai, sanksi tegas seperti PTDH bisa tampak sebagai langkah disipliner, tetapi tidak otomatis menjawab akar masalah pengawasan dan kontrol penyadapan. (Orbit dari berbagai sumber, 19 November 2026)

Banding Irjen Eko sah secara hukum, tetapi ia juga menguji keseriusan Polri membersihkan praktik penyalahgunaan kewenangan. Jika banding berakhir dengan koreksi yang beralasan, itu menunjukkan due process berjalan, bukan sekadar formalitas. (Orbit dari berbagai sumber, 19 November 2026)

Namun jika banding hanya menjadi ruang tawar-menawar internal, dampaknya bisa merusak wibawa penegakan etik. Dalam kasus penyadapan Presiden Prabowo Subianto, standar moral institusi seharusnya lebih tinggi daripada sekadar mematuhi prosedur. (Orbit dari berbagai sumber, 19 November 2026)

Polri perlu mengelola komunikasi publik dengan disiplin dan data, bukan sekadar pernyataan normatif. Kutipan seperti “hasil putusannya kita tunggu” wajar secara prosedural, tetapi publik juga berhak tahu indikator apa yang akan dinilai komisi banding. (Orbit dari berbagai sumber, 19 November 2026)

Di sisi lain, kehati-hatian memang diperlukan agar proses pidana tidak terganggu dan informasi sensitif tidak bocor. Tantangannya adalah menemukan titik seimbang antara kerahasiaan yang sah dan keterbukaan yang menjaga legitimasi. (Orbit dari berbagai sumber, 19 November 2026)

Pemecatan Irjen Eko Hadi Santoso dan pengajuan banding menempatkan Polri di persimpangan penting antara ketegasan dan kredibilitas. Komisi banding akan menjadi panggung pembuktian, apakah reformasi etik berjalan substantif atau berhenti pada simbol. (Orbit dari berbagai sumber, 19 November 2026)

Kasus penyadapan Presiden Prabowo Subianto seharusnya memicu evaluasi kontrol internal, audit kewenangan, dan batas yang jelas atas praktik intelijen di tubuh penegak hukum. Pada akhirnya, pertanyaan yang tersisa sederhana tetapi menentukan, siapa yang mengawasi para pengawas ketika kekuasaan bisa mengintip ke ruang paling privat negara. (Orbit dari berbagai sumber, 19 November 2026)