Jam Kerja Film dan Deepika Padukone: Benturan Budaya Syuting
ORBITINDONESIA.COM – Jam kerja film kembali jadi medan debat setelah kabar Deepika Padukone memilih mundur dari proyek besar karena preferensi delapan jam kerja. Di tengah riuh itu, sutradara Telugu Venky Atluri menegaskan aktor perlu menyesuaikan diri dengan budaya syuting industri yang mereka masuki, bukan menuntut industri berubah.
Isu jam kerja film menguat setelah laporan menyebut Deepika Padukone keluar dari Spirit dan sekuel Kalki 2898 AD. Pemicunya disebut terkait preferensi delapan jam kerja, yang berseberangan dengan praktik syuting panjang di sejumlah industri.
Vyjayanthi Movies kemudian mengonfirmasi Deepika tidak kembali untuk sekuel Kalki 2898 AD. Pernyataan mereka menekankan bahwa kedua pihak tidak menemukan kesepakatan yang “mutually agreeable”, meski kolaborasi film pertama berjalan sukses.
Dalam wawancara dengan SCREEN, Venky Atluri membandingkan kultur kerja lintas industri seperti Hindi, Tamil, Malayalam, dan Telugu. Ia menyebut syuting Telugu lazim berjalan 11 sampai 12 jam, sehingga aktor tamu perlu siap dengan ritme tersebut.
Pernyataan Atluri memperlihatkan satu realitas: jam kerja film bukan sekadar angka, melainkan hasil kompromi antara biaya, lokasi, cuaca, dan kontinuitas visual. Dalam produksi, satu hari yang gagal bisa berarti biaya tambahan untuk set, kru, izin lokasi, hingga penjadwalan ulang aktor.
Atluri memberi contoh konkret lewat pengalaman bersama Raveena Tandon di Ooty untuk film Vishwanath and Sons. Ia menyebut suhu 6–7 derajat dan pilihan yang tersisa hanya dua, yakni syuting 14 jam atau melakukan patch di tempat lain yang berisiko merusak keseragaman warna dan atmosfer.
Kutipannya menonjol karena menempatkan “fleksibilitas” sebagai alat produksi, bukan sekadar tuntutan personal. “There were only two options: either shoot for 14 hours straight, or shoot a portion of it and do the patch somewhere else,” kata Atluri.
Namun, fleksibilitas yang diminta industri sering beririsan dengan isu keselamatan kerja dan kesehatan mental. Pada banyak set, jam panjang berulang dapat memicu kelelahan kru, menurunkan kewaspadaan, dan meningkatkan risiko kecelakaan, terutama pada syuting malam dan perjalanan antarlokasi.
Di sisi lain, tuntutan delapan jam kerja juga tidak selalu kompatibel dengan ekosistem produksi yang belum seragam dalam perencanaan dan disiplin jadwal. Jika sistem manajemen produksi longgar, pembatasan jam tanpa perubahan cara kerja justru memindahkan tekanan ke hari lain, atau memperpanjang jumlah hari syuting dan biaya.
Karena itu, debat ini sesungguhnya bukan hanya soal “aktor versus produser”, melainkan soal standar industri. Atluri bahkan mengatakan ia akan menyesuaikan diri jika bekerja di Bollywood, dan tidak akan memaksakan jam kerja versinya kepada semua orang.
Argumen Atluri terdengar masuk akal pada level budaya kerja, tetapi berbahaya jika dibaca sebagai pembenaran jam panjang tanpa batas. “Hormati kultur” seharusnya menjadi ajakan memahami konteks, bukan kartu bebas untuk menormalisasi kelelahan sebagai harga seni.
Kasus Deepika Padukone menunjukkan bahwa bintang juga sedang menguji ulang relasi kuasa di set. Ketika figur besar berani menegosiasikan jam kerja film, itu bisa dibaca sebagai sinyal bahwa profesionalisme modern menuntut batas yang lebih manusiawi.
Namun, menuntut perubahan juga wajib disertai tanggung jawab pada desain produksi. Jika delapan jam ingin diterapkan, maka pra-produksi harus lebih ketat, call sheet lebih realistis, dan disiplin eksekusi lebih tinggi, agar beban tidak jatuh diam-diam pada kru.
Solusi paling rasional bukan memilih salah satu ekstrem, melainkan menyepakati standar minimum dan mekanisme pengecualian. Hari-hari tertentu memang bisa memanjang karena cuaca atau lokasi, tetapi harus diimbangi kompensasi jelas, jeda istirahat terukur, dan pelaporan kerja yang transparan.
Di titik ini, pernyataan Atluri tentang Ooty justru bisa dibaca sebagai pelajaran manajemen risiko. Jika kontinuitas visual tak bisa ditiru, maka keputusan lembur harus tercatat sebagai keputusan produksi yang sadar, bukan kebiasaan harian yang dibiarkan liar.
Debat jam kerja film setelah isu Deepika Padukone dan respons Venky Atluri membuka satu pertanyaan besar: siapa yang sebenarnya menanggung biaya dari “kultur” yang kita pertahankan. Industri boleh berbeda-beda, tetapi kesehatan manusia tidak mengenal batas bahasa dan wilayah.
Hormati budaya kerja setempat tetap penting, tetapi budaya juga layak dievaluasi ketika ia menggerus keselamatan dan martabat kerja. Barangkali yang dibutuhkan bukan sekadar adaptasi aktor atau kekuatan produser, melainkan kesepakatan baru yang membuat kreativitas tetap hidup tanpa mengorbankan manusia di balik layar.
(Orbit dari berbagai sumber, 24 September 2026)
