Hamas Bubarkan Pemerintahan Gaza, NCAG Siap Ambil Alih
ORBITINDONESIA.COM – Hamas membubarkan pemerintahan mereka di Jalur Gaza setelah hampir dua dekade berkuasa, sebuah langkah yang langsung mengubah peta politik pascaperang. Keputusan ini membuka jalan bagi Komite Nasional untuk Administrasi Gaza (NCAG) yang teknokratis untuk mengelola urusan sipil, di tengah kebuntuan soal perlucutan senjata dan rekonstruksi.
Hamas menguasai Jalur Gaza sejak 2007 setelah bentrokan politik dan keamanan dengan Fatah mengakhiri pembagian kekuasaan Palestina. Sejak itu, Gaza hidup dalam blokade, siklus perang, dan krisis kemanusiaan yang berulang.
Sejak gencatan senjata Hamas-Israel diberlakukan pada Oktober tahun lalu, Hamas berkali-kali menyatakan siap mundur dari pemerintahan sehari-hari. Namun, isu inti yang menentukan masa depan Gaza tetap sama, yakni kontrol senjata, kontrol perbatasan, dan legitimasi otoritas yang memerintah.
Pernyataan resmi dari kantor media Hamas menegaskan Ketua komite darurat pemerintah, Mohammed al-Farra, telah mengajukan pengunduran diri dan membubarkan komite untuk memfasilitasi transisi. Ismail al-Thawabta menyebut transisi diarahkan ke NCAG, sebuah badan yang diproyeksikan mengelola administrasi sipil.
Seorang pejabat Hamas mengatakan gerakan itu akan menunjuk sosok yang “dapat diterima secara nasional” untuk mengawasi kinerja komite sampai NCAG mengambil alih. Formulasi ini penting karena menandakan Hamas mencoba mengurangi resistensi faksi lain, tanpa langsung menghapus pengaruhnya dari ruang politik Gaza.
Hamas juga mengklaim telah memberi tahu faksi-faksi Palestina lain dalam pertemuan di Kairo, dan responsnya disebut positif. Jika klaim ini akurat, maka pembubaran pemerintahan dapat dibaca sebagai konsesi yang diproduksi melalui tekanan diplomatik regional, bukan sekadar keputusan internal.
NCAG dipimpin Ali Shaath dan disebut dibentuk oleh “Board of Peace” yang dibentuk Presiden AS Donald Trump saat menengahi gencatan senjata Oktober lalu. Tetapi badan itu berbulan-bulan berbasis di luar Gaza, dilaporkan karena keberatan Israel terhadap masuknya NCAG ke wilayah yang hancur akibat perang.
Di titik ini, transisi administratif terlihat lebih mudah di atas kertas daripada di lapangan. Pemerintahan sipil membutuhkan akses logistik, keamanan internal, data kependudukan, sistem layanan dasar, dan kepastian otoritas yang diakui di pintu-pintu perbatasan.
Masalah perlucutan senjata menjadi simpul yang mengikat semua agenda lain, termasuk rekonstruksi dan bantuan. Artikel ini juga mengutip sikap Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu yang “ngotot” rekonstruksi Gaza tidak dimulai tanpa perlucutan senjata, yang pada praktiknya dapat menjadi prasyarat tanpa tenggat.
Karena itu, pembubaran pemerintahan Hamas bisa dilihat sebagai upaya memisahkan dua hal yang selama ini disatukan, yakni layanan sipil dan kontrol militer. Hamas tampak menawarkan perubahan pada kulit pemerintahan, sementara inti sengketa keamanan tetap berada di meja yang sama.
Keputusan Hamas membubarkan pemerintahan Gaza bukan sekadar mundur, melainkan mengubah format kekuasaan untuk bertahan. Dalam politik konflik, menyerahkan administrasi sipil kadang berarti melepaskan beban, bukan melepaskan kendali.
NCAG yang teknokratis terdengar menjanjikan bagi publik yang lelah dengan perang, tetapi teknokrasi tidak pernah steril dari veto politik. Jika Israel menolak akses NCAG ke Gaza, atau jika faksi Palestina saling mencurigai, maka komite itu akan menjadi simbol tanpa alat.
Di sisi lain, Hamas juga berusaha mengirim sinyal kepada dunia bahwa mereka dapat “bertransformasi” demi stabilitas. Tetapi tanpa skema yang jelas tentang keamanan, rantai komando, dan siapa yang memegang monopoli kekerasan, perubahan ini berisiko menjadi transisi yang menggantung.
Yang paling rentan adalah warga Gaza, karena jeda pemerintahan sering berarti jeda layanan publik. Dalam situasi pascaperang, jeda kecil pada distribusi bantuan, listrik, air, dan kesehatan bisa berubah menjadi krisis baru yang sama mematikannya.
Pembubaran pemerintahan Hamas di Jalur Gaza membuka bab baru, tetapi bab itu belum memiliki judul yang pasti. NCAG bisa menjadi jembatan menuju tata kelola sipil yang lebih profesional, atau sekadar ruang tunggu panjang di bawah bayang-bayang veto keamanan.
Pertanyaan kuncinya sederhana namun menentukan, siapa yang benar-benar akan memerintah Gaza, dan dengan mandat siapa. Jika jawaban itu terus ditunda oleh prasyarat perlucutan senjata dan tarik-menarik legitimasi, maka “transisi” hanya akan menjadi nama lain dari kebuntuan.
(Orbit dari berbagai sumber, 16 Juli 2026)
