Budaya Kerja Korea Selatan Hambat Flexible Working dan Cuti Orang Tua
ORBITINDONESIA.COM – Flexible working dan cuti orang tua digadang sebagai jawaban atas krisis demografi, tetapi data terbaru menunjukkan banyak kebijakan berhenti di atas kertas. Di Korea Selatan, 35 persen perusahaan tercatat yang mengaku punya jam kerja fleksibel ternyata tidak memiliki satu pun karyawan yang memakainya.
Laporan ini dirilis Korean Peninsula Population Institute for Future menjelang World Population Day, ketika isu penurunan populasi kembali menguat di ruang publik. Sejak tahun lalu, perusahaan tercatat wajib membuka data penggunaan kebijakan kerja fleksibel, sehingga analisis komprehensif baru bisa dilakukan tahun ini.
Di tengah optimisme bahwa total fertility rate sempat “rebound”, kenyataan di tempat kerja disebut masih suram. Presiden institut, Yi In-sill, menegaskan, “Introducing policies means little if employees who need them cannot actually use them.” (Orbit dari berbagai sumber, 7 September 2026)
Dari 1.877 perusahaan tercatat yang melaporkan pengaturan kerja fleksibel, 657 perusahaan atau 35 persen menyatakan tidak ada karyawan yang menggunakan sistem tersebut. Temuan ini mencakup skema jam kerja bertahap, jadwal fleksibel, hingga kerja jarak jauh yang diperkenalkan tanpa implementasi nyata.
Pola timpang juga terlihat pada cuti orang tua. Dari 2.000 perusahaan yang menyediakan cuti orang tua, 17 persen atau 341 perusahaan mencatat semua karyawan yang berhak mengambil cuti, sementara 22 persen atau 441 perusahaan menyatakan tidak ada yang mengambilnya.
Institut menyimpulkan jurang penggunaan terjadi bukan karena ketiadaan kebijakan, melainkan karena kultur kantor yang menentukan apakah hak itu aman dipakai. Kutipan kunci mereka tajam: “Workplace culture, rather than the existence of the policy itself, determines whether employees actually use the benefits or not.”
Untuk membaca respons korporasi lebih luas, institut menilai 300 perusahaan berdasarkan laporan manajemen berkelanjutan yang mereka terbitkan. Skor rata-rata hanya 51,1 dari 100, yang menandakan kesiapan menghadapi tantangan demografi masih setengah matang.
Posco International berada di peringkat pertama, disusul Lotte Chilsung Beverage di posisi kedua, lalu KB Securities dan Lotte Wellfood berbagi posisi ketiga. Di kelompok perusahaan terbaik, pemakaian cuti orang tua dan fleksibilitas kerja tercatat jauh lebih tinggi dibanding kelompok terbawah.
Angkanya memperjelas hubungan antara kualitas tata kelola dan keberanian karyawan memakai haknya. Rata-rata pemanfaatan cuti orang tua pada 10 persen perusahaan teratas mencapai 48,6 persen, hampir dua kali lipat dibanding 25,8 persen pada 10 persen perusahaan terbawah.
Data ini sekaligus menyiratkan bahwa “kebijakan” bukan variabel tunggal yang bekerja sendiri. Ada mekanisme informal yang lebih kuat, seperti penilaian kinerja, tekanan tim, dan stigma terhadap karyawan yang dianggap kurang loyal ketika memilih fleksibilitas.
Ketika 35 persen perusahaan punya sistem fleksibel tanpa pengguna, pertanyaan pentingnya bukan lagi “apakah kebijakan tersedia”. Pertanyaannya berubah menjadi “siapa yang berani memakai, dan apa risikonya bagi karier mereka.” (Orbit dari berbagai sumber, 7 September 2026)
Fenomena ini menunjukkan paradoks modern: transparansi data meningkat, tetapi keberanian menggunakan hak belum tentu ikut naik. Banyak perusahaan tampak mengejar kepatuhan administratif, karena terlihat progresif di laporan publik lebih mudah daripada mengubah perilaku manajer di ruang rapat.
Dalam kultur kerja yang menilai kehadiran fisik sebagai tanda dedikasi, flexible working sering dianggap fasilitas “khusus”, bukan standar kerja yang sah. Akibatnya, karyawan membaca sinyal halus, yakni gunakan hakmu jika siap menanggung label tidak ambisius.
Cuti orang tua memperlihatkan ketimpangan yang lebih menyentuh, karena ia berkaitan langsung dengan keputusan memiliki anak. Jika kantor membuat cuti terasa mahal secara sosial, maka kebijakan pro-keluarga berubah menjadi slogan, dan krisis demografi dibiarkan ditanggung rumah tangga sendirian.
Perbedaan tajam antara perusahaan papan atas dan terbawah juga menegaskan satu pelajaran: perubahan itu mungkin, tetapi membutuhkan kepemimpinan yang konsisten. Ketika perusahaan terbaik mampu mendorong pemanfaatan cuti hingga 48,6 persen, berarti hambatannya bukan teknis, melainkan keberpihakan manajerial.
Di titik ini, “rebound” fertilitas yang disebut Yi In-sill bisa menjadi ilusi yang meninabobokan. Tanpa reformasi kultur kerja, setiap kenaikan kecil akan rapuh, karena keputusan berkeluarga tetap berhadapan dengan jam kerja panjang dan rasa bersalah yang dipelihara institusi.
Jika perusahaan sungguh ingin membantu negara keluar dari spiral penurunan populasi, mereka perlu menggeser fokus dari mengumumkan kebijakan ke memastikan kebijakan dipakai. Ukurannya sederhana: bukan berapa program diluncurkan, melainkan berapa orang yang aman menggunakannya tanpa takut dihukum secara karier. (Orbit dari berbagai sumber, 7 September 2026)
Laporan ini memotret satu kenyataan yang sering dihindari: kebijakan fleksibilitas kerja dan cuti orang tua tidak otomatis mengubah hidup pekerja. Ia hanya menjadi alat perubahan ketika budaya kantor berhenti menganggap keluarga sebagai gangguan produktivitas.
Di balik angka 35 persen tanpa pengguna, ada pesan keras bahwa reformasi demografi tidak bisa ditumpukan pada retorika korporasi. Pertanyaan terakhirnya sederhana, tetapi menentukan masa depan: apakah tempat kerja bersedia mengubah cara menilai “kerja baik”, agar manusia berani hidup utuh. (Orbit dari berbagai sumber, 7 September 2026)
