Cegah Penyalahgunaan Wewenang, RUU Perampasan Aset Amanatkan Pembentukan Dua Badan Khusus

Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman (kiri) dalam konferensi pers di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (19/11/2026).

Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman (kiri) dalam konferensi pers di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (19/11/2026).

Nasional

ORBITINDONESIA.COM — Komisi III DPR RI mendorong pembentukan dua badan khusus dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya.

Dua badan khusus tersebut, yakni badan pengelola dan badan pengawas aset. Kehadiran kedua badan ini dinilai penting untuk mencegah konflik kepentingan dalam pengelolaan aset hasil perampasan sekaligus mengantisipasi penyalahgunaan kewenangan oleh aparat penegak hukum.

Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman menjelaskan, badan pengelola aset perlu dibentuk secara terpisah dari lembaga penegak hukum. Pemisahan fungsi tersebut diperlukan agar aparat yang melakukan penindakan tidak sekaligus memiliki kepentingan dalam mengelola aset yang dirampas.

“Badan pengelola perampasan aset ini kita dorong menjadi sebuah badan tersendiri yang berbeda dengan penegak hukumnya. Kenapa? Jangan sampai ada penegak hukum yang sekadar menargetkan sebanyak mungkin merampas aset, karena dia yang akan mengelolanya. Jadi ada conflict of interest,” ujar Habiburokhman dalam konferensi pers di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, 19 November 2026.

Ia menyampaikan, pemisahan tersebut juga menjadi salah satu aspek yang dipelajari Panja melalui perbandingan dengan praktik di sejumlah negara, seperti Amerika Serikat, Inggris, dan Australia. Dengan adanya badan pengelola tersendiri, fungsi penegakan hukum dan pengelolaan aset dapat dijalankan melalui kewenangan yang berbeda.

Selain badan pengelola, Habiburokhman menekankan perlunya badan pengawas yang berdiri sendiri. Menurutnya, keberadaan badan tersebut menjadi instrumen untuk mencegah agar kewenangan perampasan aset tidak disalahgunakan, baik sebagai alat untuk menekan pihak yang berada di luar kekuasaan maupun sebagai sarana pemerasan oleh aparat penegak hukum.

“Jangan sampai undang-undang perampasan aset menjadikan alat oleh mereka yang berkuasa untuk menindas pihak di luar kekuasaan, dan jangan sampai undang-undang ini menjadikan alat pemerasan oleh aparat penegak hukum. Karena itu harus ada badan pengawas yang berdiri sendiri,” jelasnya.

Dalam kesempatan tersebut, wartawan juga mempertanyakan independensi badan pengawas apabila mekanisme pengangkatannya melibatkan Presiden dan DPR. Pertanyaan itu berkaitan dengan kemungkinan munculnya kompromi politik yang dapat memengaruhi independensi lembaga pengawas.

Menanggapi hal tersebut, Habiburokhman menyebut mekanisme yang melibatkan eksekutif dan legislatif bukan hal baru dalam desain kelembagaan negara. Ia mencontohkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Komisi Yudisial (KY) yang juga melibatkan kedua institusi dalam mekanisme kelembagaannya.

“Kayak KPK, kayak KY, itu kan semua begitu (ada mekanisme pelibatan) antara eksekutif dan legislatif, itu kita saling mengontrol,” ungkapnya.

Menurut Habiburokhman, keterlibatan eksekutif dan legislatif tersebut merupakan bagian dari mekanisme saling mengontrol. Dengan demikian, pembentukan badan pengelola dan badan pengawas diharapkan dapat memperkuat tata kelola perampasan aset, mulai dari pengelolaan hasil perampasan hingga pengawasan terhadap pelaksanaan kewenangannya.

Melalui pengaturan kedua badan tersebut, DPR berupaya memastikan pelaksanaan perampasan aset tidak hanya efektif dalam mendukung pemberantasan tindak pidana, tetapi juga berjalan secara akuntabel dan tidak membuka ruang bagi penyalahgunaan kekuasaan. ***