Benny Utama: UU Perampasan Aset Tutup Celah Pelaku Kejahatan

Anggota Komisi III DPR RI Benny Utama sebelum Rapat Paripurna DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (19/11/2026).

Anggota Komisi III DPR RI Benny Utama sebelum Rapat Paripurna DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (19/11/2026).

Nasional

ORBITINDONESIA.COM — Anggota Komisi III DPR RI Benny Utama menyatakan pengesahan Undang-Undang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya menjadi langkah penting untuk memastikan hasil kejahatan tidak lagi dapat dinikmati pelaku maupun pihak lain.

Menurut Benny, selama ini masih terdapat sejumlah kondisi yang menyebabkan aset hasil tindak pidana tidak dapat dirampas negara, misalnya ketika terdakwa meninggal dunia, melarikan diri, atau terdapat keadaan hukum tertentu yang membuat proses pidana tidak dapat dilanjutkan.

“Yang pasti, tindak pidana korupsi itu selama ini kalau misalnya terdakwa meninggal dunia, atau melarikan diri, itu kan tidak bisa kita rampas hasilnya. Dengan undang-undang yang baru ini, insyaallah tidak ada lagi hasil tindak pidana yang tidak bisa kita rampas,” ujar Benny kepada Parlementaria sebelum Rapat Paripurna DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, 19 November 2026.

Ia menegaskan, substansi penting dari undang-undang tersebut adalah memastikan aset hasil tindak pidana tidak lagi dapat dinikmati oleh pelaku maupun pihak lain. “Artinya tidak ada hasil tindak pidana itu yang bisa dinikmati oleh pihak-pihak lain. Semua bisa kita kejar,” tegas Politisi Fraksi Partai Golkar tersebut.

Selain memperkuat upaya pemberantasan korupsi, Benny menjelaskan UU Perampasan Aset juga mengakomodasi perlindungan bagi korban tindak pidana penipuan dan investasi bodong. Selama ini, aset hasil kejahatan yang berhasil dirampas umumnya menjadi milik negara, padahal masyarakat merupakan pihak yang mengalami kerugian secara langsung.

“Nah itu juga. Kita beberapa kali mendapat laporan pengaduan di Komisi III. Banyak investasi bodong yang merugikan masyarakat secara luas. Selama ini asetnya dirampas untuk negara, padahal yang dirugikan masyarakat. Ke depan kita harapkan bisa langsung dikembalikan kepada masyarakat yang dirugikan. Itu juga masuk dalam undang-undang ini,” jelasnya.

Ia mengatakan mekanisme tersebut diharapkan memberikan rasa keadilan yang lebih besar kepada korban karena aset hasil kejahatan dapat diprioritaskan untuk pemulihan kerugian masyarakat. Lebih lanjut, Benny menilai pengelolaan aset hasil rampasan juga perlu dilakukan secara profesional melalui lembaga yang independen dan memiliki kapasitas memadai.

“Pengelolaan aset harus dilakukan oleh lembaga independen yang terukur, dari berbagai disiplin ilmu. Sehingga aset-aset yang nilainya besar itu dapat terkelola dengan baik, termasuk pengembaliannya dan lain sebagainya,” katanya.

Menanggapi kekhawatiran sebagian pihak mengenai potensi penyalahgunaan kewenangan (abuse of power), Benny memastikan undang-undang tersebut telah memberikan rambu-rambu hukum yang ketat. Menurutnya, perampasan aset hanya dapat dilakukan melalui mekanisme hukum yang telah diatur secara jelas.

“Sebenarnya kita sudah mengantisipasi dengan berbagai regulasi. Yang pasti harus ada tindak pidananya, kemudian mekanismenya juga ada hukum acaranya sendiri. Tidak bisa sembarangan,” ujarnya.

Benny berharap setelah resmi disahkan, pemerintah segera menyusun berbagai aturan pelaksana, termasuk pembentukan kelembagaan yang diperlukan agar implementasi UU Perampasan Aset dapat berjalan efektif.

“Mudah-mudahan aparat penegak hukum bisa segera beradaptasi dengan undang-undang baru ini. Termasuk kalau perlu PP dan aturan pendukung lainnya, karena terkait lembaga pengelola aset ini kan belum ada. Itu perlu segera diterbitkan pemerintah supaya bisa diaplikasikan di lapangan,” pungkasnya. ***