Rokhmin Dahuri: Pembangunan Blue Economy Menuju Indonesia Emas 2045
Oleh Prof. Dr. Ir. Rokhmin Dahuri, MS.
ORBITINDONESIA.COM - Setiap 23 September kita memperingati Hari Maritim Nasional. Berdasarkan pada hasil Musyawarah Nasional Maritim pertama yang diselenggarakan pada 23 September 1963, Presiden Soekarno secara resmi menetapkan 23 September sebagai Hari Maritim Nasional melalui SK Presiden-RI Nomor 249 Tahun 1964.
Bagi bangsa Indonesia, momentum ini seharusnya bukan sekadar seremoni. Hari Maritim Nasional harus menjadi kesempatan untuk melakukan refleksi mendalam: apakah kita sungguh-sungguh telah membangun negeri ini sesuai dengan jati dirinya sebagai negara kepulauan terbesar di dunia? Pertanyaan ini sangat penting dan relevan, karena kita sedang menatap 2045, satu abad Indonesia merdeka.
Kita bercita-cita menjadi negara maju, adil, makmur, dan berdaulat (Indonesia Emas) pada 2045. Namun, cita-cita sebesar itu membutuhkan peta jalan (road map) dan strategi pembangunan yang tepat, benar, dan harus ‘out of the box’, tidak seperti biasa (business as usual). Pasalnya, strategi dan program pembangunan nasional sejak 2005 hingga kini belum mampu menghasilkan daya saing yang tinggi, dan pertumbuhan ekonomi yang tinggi (rata-rata diatas 7 persen per tahun), berkualitas (menciptakan banyak lapangan kerja), inklusif (menyejahterakan seluruh rakyat secara berkeadilan), dan berkelanjutan (sustainable). Sebagai prasyarat ekonomi utama bagi sebuah negara-bangsa berpendapatan menengah seperti Indonesia untuk lulus dari jebakan negara berpendapatan menengah (middle-income trap) menjadi negara maju nan makmur. Dan salah satu kunci terpenting untuk mencapai cita-cita tersebut terletak pada keberhasilan Indonesia membangun dan memanfaatkan kekayaan di lautan yang membentang di kepulauan Nusantara.
Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia. Sekitar 77 persen wilayah Indonesia berupa laut. Kita memiliki lebih dari 17.000 pulau dengan garis pantai sekitar 108.000 kilometer, terpanjang kedua di dunia setelah Kanada. Dengan kondisi geografis seperti itu, sesungguhnya Indonesia adalah sebuah ”water world”.
Namun ironisnya, paradigma pembangunan Indonesia selama berpuluh-puluh tahun lebih banyak berorientasi daratan atau land-based development. Kita membangun dengan paradigma seolah-olah laut adalah halaman belakang Indonesia. Laut dianggap pemisah pulau-pulau kita. Padahal laut seharusnya menjadi halaman depan Indonesia, dan penghubung serta pemersatu kita bangsa Indonesia. Untuk itu, menuju Indonesia 2045, kita memerlukan perubahan paradigma dari land-based development menuju ocean and island-based development — yaitu pembangunan yang menjadikan laut dan kepulauan sebagai salah satu basis utama pertumbuhan ekonomi nasional, sumber kesejahteraan rakyat, dan daya saing bangsa secara berkelanjutan.
Keunggulan yang Tidak Dimiliki Negara Lain
Dalam ilmu pembangunan sebagaimana diungkapkan oleh Prof. Walter Issard dari Cornel University (1978) dan Prof. Michael Porter (2017) dari MIT (Massachusetts Institute of Technology), sebuah bangsa akan lebih mudah membangun daya saing apabila bertumpu pada keunggulan komparatif (comparative advantage) yang dimilikinya. Selain ESDM (Energi dan Sumber Daya Mineral), Indonesia memiliki keunggulan komparatif yang sangat jelas, yakni: Agro-Maritim.
Di darat kita memiliki pertanian, perkebunan, kehutanan, peternakan, dan berbagai SDA hayati lainnya. Di laut kita memiliki blue economy (ekonomi maritim) yang luar biasa besar yang meliputi 11 sektor: (1) perikanan tangkap, (2) perikanan budidaya, (3) industri pengolahan hasil perikanan dan seafood, (4) industri bioteknologi kelautan, (5) ESDM, (6) pariwisata bahari, (7) transportasi laut, (8) industri dan jasa maritim, (9) hutan pesisir (coastal forestry) seperti mangrove, (10) sumber daya wilayah pulau-pulau kecil, dan (11) sumber daya kelautan lainnya (emerging sectors). Potensi ekonomi kesebelas sektor itu mencapai USD 1,4 triliun per tahun atau lebih besar sedikit dari PDB Indonesia saat ini, sekitar USD 1,38 triliun. Potensi lapangan kerja yang bisa diciptakan lebih dari 45 juta orang, sepertiga dari angkatan kerja Indonesia saat ini (PKSPL – IPB University, 2018). Selain itu, posisi geoekonomi dan geopolitik Indonesia pun sangat strategis, di mana sekitar 45% perdagangan global, dengan nilai mencapai USD 15 triliun per tahun dikapalkan melalaui ALKI (Alur Laut Kepulauan Indonesia) (UNCTAD, 2016).
Dengan demikian geografi Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, tidak boleh memandang laut hanya sebagai persoalan administrasi wilayah belaka. Ia harus menjadi fondasi, platform, dan strategi pembangunan industri, ekonomi, sosial, budaya, politik, dan HANKAM nasional. Semua keistimewaan itu adalah anugerah Tuhan YME yang harus kita syukuri. Cara mensyukurinya yaitu memanfaatkan anugerah Tuhan tersebut untuk menyejahterakan seluruh rakyat Indonesia secara adil dan berkelanjutan serta mendukung kedaulatan dan martabat NKRI.
Posisi Indonesia di Peta Dunia
Di bagian barat Indonesia terdapat Selat Malaka, salah satu jalur perdagangan laut paling strategis di dunia. Selat ini menghubungkan Samudra Hindia dengan kawasan Asia Timur. Jutaan barel minyak dan berbagai komoditas perdagangan dunia melewati kawasan tersebut setiap hari. Indonesia juga berada di antara dua samudra—Samudra Hindia dan Samudra Pasifik—serta di antara dua benua, Asia dan Australia. Dengan posisi strategis seperti ini, Indonesia sesungguhnya memiliki peluang menjadi salah satu pusat perdagangan, logistik, pelayaran, industri maritim, dan jasa kelautan dunia. Yang menjadi persoalan adalah: apakah kita mampu mengubah posisi geografis yang istimewa itu menjadi kekuatan ekonomi dan kedaulatan NKRI? Inilah tantangan kita.
Indonesia Timur, Raksasa Ekonomi Biru
Berabad-abad lalu, dunia datang ke Indonesia Timur -- kepulauan Maluku -- karena cengkeh dan pala. Rempah-rempah Maluku bahkan menjadi salah satu komoditas yang ikut mengubah sejarah perdagangan dunia. Tetapi kekayaan Maluku tidak berhenti pada rempah. Laut Banda, Laut Seram, dan Laut Arafura menyimpan kekayaan perikanan yang sangat besar. Terumbu karang, mangrove, padang lamun, rumput laut, ikan pelagis, ikan demersal, udang, lobster, kepiting, rajungan, dan berbagai biota laut hidup dalam ekosistem yang luar biasa kaya di Timur Indonesia. Maluku adalah laboratorium alam untuk masa depan ekonomi biru Indonesia.
Begitu pula Papua, Papua Barat Daya, Papua Barat, Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat, Sulawesi, dan wilayah Indonesia Timur lainnya. Di kawasan ini kita menemukan kombinasi yang sangat lengkap: laut yang luas, pulau-pulau kecil, terumbu karang, mangrove, padang lamun, perikanan, rumput laut, pariwisata bahari, energi, mineral, dan keanekaragaman hayati. Itulah gambaran raksasa ekonomi biru Indonesia -- yang sayangnya belum dikelola secara optimal.
Selama ini Indonesia Timur sering dilihat dari perspektif keterisolasian. Padahal di Indonesia Timur pernah berdiri kerajaan besar maritim yang armada kapalnya menjelajah dunia. Pelaut pelaut Bugis misalnya, telah lama berpikir, apa yang disebut keterisolasian itu adalah konektivitas. Paradigma seperti itulah yang menjadikan pelaut-pelaut Bugis menjelajah dunia. Dengan paradigma tersebut kita melihat potensi Indonesia Timur untuk masa depan bangsa.
Bung Karno jauh hari sudah berpikir ke sana. Bung Karno punya cita-cita menjadikan Kepulauan Maluku sebagai pusat ekonomi, industri dan pendidikan maritim dunia. Kepulauan Indonesia yang diilustrasikan Bung Karno sebagai untaian ratna mutu manikam adalah keindahan dan kekayaan pulau-pulau di Indonesia Timur.
Dari paparan di atas, menjadikan laut nusantara sebagai garda depan perekonomian Indonesia adalah sesuatu yang niscaya dan punya landasan historis. Melalui peringatan Hari Maritim Nasional, 23 September, kita diingatkan bahwa masa depan Indonesia terletak di laut biru. Blue economy. Caranya: mari kita kembangkan dan kelola kesebelas sektor Blue Economy di atas dengan menerapkan economy of scale, teknologi mutakhir (inovasi) termasuk Industry 4.0 seperti AI, drone, bioteknologi dan nanoteknologi, ISCM (Integrated Supply Chain Management System), dan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan (sustainable development).
Selain itu, SDM, riset dan inovasi di bidang Ekonomi Biru harus terus kita perkuat dan kembangkan untuk menjalankan pembangunan ekonomi biru yang dapat meningkatkan daya saing bangsa, dan pertumbuhan ekonomi tinggi, berkualitas, inklusif, ramah lingkungan dan berkelanjutan. Dan akhirnya, iklim investasi, kemudahan berbisnis (Ease of Doing Business), dan kebijakan politik ekonomi harus kondusif bagi kinerja dan tumbuh-kembangnya Blue Economy.
*Prof. Dr. Ir. Rokhmin Dahuri, MS., Guru Besar Emeritus Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Lautan; IPB-University; Anggota Komisi IV; DPR-RI; Ketua DPP PDI-Perjuangan Bidang Kelautan dan Perikanan; Ketua Umum MAI (Masyarakat Akuaklutur Indonesia); Ketua ASPEKSINDO (Asosiasi Pemerintah Daerah Pesisir dan Kepulauan se Indonesia); Anggota International Scientific Advisory Board of Center for Coastal and Ocean Development, University of Bremen, Germany; Direktur Jenderal Pesisir dan PulauPulau Kecil – KKP (1999 – 2000); dan Menteri Kelautan dan Perikanan (2001 – 2004). ***
