YLBHI Desak Usut Tuntas Dugaan Penyadapan Ilegal hingga ke Rantai Perintah
ORBITINDONESIA.COM — Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) mengecam dugaan penyadapan ilegal yang menyeret mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dan sejumlah pejabat kepolisian. Dalam siaran persnya, YLBHI mendesak penyidik membongkar seluruh rantai perintah, bukan berhenti pada para tersangka.
Merujuk keterangan pers Mabes Polri, penyadapan diduga menyasar komunikasi pejabat negara, tokoh politik, media, organisasi masyarakat sipil, dan pengusaha selama 2025–2026. Penyadapan itu juga disertai dugaan penghapusan jejak elektronik.
YLBHI menilai dugaan tersebut menunjukkan persoalan mendasar dalam penggunaan kekuasaan dan teknologi pengawasan oleh aparat. Jika terbukti, penyadapan tanpa dasar hukum dan tujuan yang sah merupakan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) sekaligus penyalahgunaan wewenang yang harus dipertanggungjawabkan, baik secara pidana maupun kelembagaan.
Korban biasa sama pentingnya dengan presiden
YLBHI menegaskan negara wajib melindungi dan memulihkan seluruh korban. Penyadapan terhadap warga biasa, jurnalis, pembela HAM, dan kelompok rentan, termasuk LGBT, menurut YLBHI, harus diusut dengan kesungguhan yang sama seperti penyadapan terhadap presiden atau pejabat negara.
Organisasi itu mengutip sejumlah landasan hukum: Pasal 28G ayat (1) dan Pasal 28E ayat (3) UUD 1945, Pasal 32 UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM, serta Pasal 17 Kovenan Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik yang disahkan lewat UU Nomor 12 Tahun 2005.
Dampaknya, menurut YLBHI, melampaui urusan privasi. Penyadapan terhadap jurnalis dan organisasi masyarakat sipil dapat membongkar identitas narasumber, informasi korban, strategi bantuan hukum, dan jaringan pembela HAM. Akibatnya, orang takut berbicara, melapor, berorganisasi, dan mengawasi pemerintah. Bila dipakai memantau kritik atau kegiatan politik yang sah, penyadapan menjadi alat pembungkaman.
YLBHI juga menolak jika perkara ini dipersempit menjadi pelanggaran prosedur internal Perkap Nomor 5 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penyadapan. Menurut mereka, perbuatan itu merupakan kejahatan dan perbuatan melawan hukum oleh penguasa.
Seluruh rantai perintah harus dibongkar
YLBHI meminta penyidik menelusuri siapa yang menentukan sasaran, memberi perintah, menyetujui operasi, menyediakan sarana dan anggaran, menjalankan penyadapan, menerima dan memakai hasilnya, hingga memerintahkan penghapusan jejak. Penetapan tersangka, kata mereka, harus menjadi pintu masuk untuk mengungkap seluruh operasi.
Terkait dugaan penghapusan data pada Oktober 2026, YLBHI menuntut pengamanan bukti segera dengan rantai penguasaan bukti (chain of custody) yang bisa dipertanggungjawabkan. Server, cadangan data, log akses, daftar sasaran, dokumen perintah, dan rekam distribusi hasil harus diamankan secara forensik.
YLBHI juga meminta pemusnahan data yang sah demi perlindungan privasi dibedakan tegas dari penghilangan jejak untuk menutupi pelanggaran. Karena perkara ini melibatkan pejabat kepolisian dan sarana institusi, diperlukan pengawasan eksternal yang efektif agar pihak yang diperiksa tidak mengendalikan bukti, memengaruhi saksi, atau mengarahkan penanganan perkara.
Desakan UU Penyadapan
Kasus ini, menurut YLBHI, memperlihatkan mendesaknya Undang-Undang Penyadapan yang berlandaskan HAM. Mahkamah Konstitusi lewat Putusan Nomor 5/PUU-VIII/2010 menegaskan bahwa tata cara penyadapan harus diatur dengan undang-undang karena menyangkut pembatasan hak privasi.
Putusan yang dibacakan pada 24 Februari 2011 itu menyatakan Pasal 31 ayat (4) UU ITE bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mengikat. YLBHI menjelaskan, persoalannya terletak pada pengaturan penyadapan lewat peraturan pemerintah yang tak memenuhi prinsip legalitas, kebutuhan mendesak, tujuan sah, proporsionalitas, akuntabilitas, dan pengawasan efektif.
YLBHI, yang tergabung dalam Koalisi Reformasi KUHAP, mengaku telah menyoroti tidak diaturnya pasal penyadapan selama pembahasan RKUHAP di Komisi III DPR. Mereka menilai KUHAP baru tidak merumuskan hal itu secara rinci, sementara Polri masih bergantung pada peraturan internal Kapolri.
Menurut YLBHI, UU Penyadapan perlu memuat tujuan yang terbatas, dasar individual yang dapat diuji, otorisasi independen, batas waktu, perlindungan komunikasi rahasia, pengawasan atas penggunaan hasil, dan hak korban atas pemulihan. Aturan itu juga harus mencakup isi komunikasi, metadata, akses perangkat, dan teknologi pengawasan lain agar tak bisa dihindari hanya dengan mengganti nama atau metode. Setiap akses harus tercatat dalam sistem audit yang tahan manipulasi, disertai sanksi efektif atas penyalahgunaan.
Reformasi Polri dan pengawasan intelijen
YLBHI menyebut perkara ini memperkuat urgensi pembenahan kewenangan Polri yang terkonsentrasi dan minim pengawasan. Reformasi, kata mereka, harus mencakup pengawasan eksternal dengan kewenangan nyata, transparansi anggaran dan pengadaan alat pengawasan, pemeriksaan independen atas pengaduan, perlindungan pelapor, serta pemulihan korban. Pergantian pejabat saja tidak cukup tanpa perubahan sistem yang memungkinkan penyalahgunaan terjadi dan disembunyikan.
Pembatasan serupa, lanjut YLBHI, harus berlaku bagi Kejaksaan beserta intelijennya, BIN, TNI/BAIS, dan seluruh penyelenggara fungsi intelijen. Dalih keamanan nasional atau kerahasiaan operasi tidak boleh dipakai menghindari pengawasan.
Enam tuntutan
YLBHI mendesak:
Pengusutan pidana menyeluruh dan bebas intervensi atas seluruh rantai perintah, pelaksanaan, penggunaan hasil, dan dugaan penghilangan bukti.
Pengamanan dan audit forensik independen atas perangkat, server, log, dokumen, anggaran, dan distribusi hasil penyadapan.
Perlindungan saksi, pelapor, dan korban, termasuk kerahasiaan komunikasi serta akses pengaduan dan pemulihan.
Pemeriksaan dimensi pelanggaran HAM oleh Komnas HAM, dengan pengawasan publik tanpa membuka data pribadi korban.
Percepatan pembentukan UU Penyadapan dengan partisipasi publik yang bermakna.
Reformasi struktural Polri dan pengawasan lintas lembaga intelijen.
YLBHI menegaskan bahwa kekuasaan mengawasi warga harus dibatasi dan dapat diuji, dan negara wajib memulihkan hak masyarakat bila aparat menyalahgunakan kekuasaan. ***
