Didik J. Rachbini: Bahaya Dominasi Negara di Dunia Usaha
Oleh Didik J. Rachbini
ORBITINDONESIA.COM - Negara (penguasa) yang masuk terlalu dalam ke dunia usaha bisa menimbulkan komplikasi yang membuat ekonomi mandek. Dalam praktik ekonomi, jika negara terlalu "berkuasa" di dunia usaha, kebijakannya hanya akan mengulangi sistem sosialisme terpusat.
Jika Indonesia melakukan hal yang sama, yakni negara (penguasa) masuk ke dalam dunia usaha, ekonomi akan menuju titik pertaruhan risiko ekonomi-politik yang cukup berat, bahkan fatal.
Pemimpin di negara sosialis komunis punya persepsi teoretis-ideologis bahwa pasar bebas dan swasta adalah biang kerok kesenjangan. Demi rakyat dan semboyan keadilan ekonomi, negara harus berperan besar dan mengambil alih aktivitas ekonomi.
Dalam pengalaman negara sosialis yang gagal, politbiro menjalankan ekonomi dengan keyakinan bahwa ekonomi akan berjalan lebih adil. Politbiro juga yakin dapat mendistribusikan gandum, beras, dan kebutuhan pokok rakyat dari pusat ke daerah.
Namun ketika dijalankan, aktivitas ekonomi dan distribusi bahan pokok melalui politbiro itu macet di tengah dan tidak mengucur ke rakyat bawah. Macet di tengah artinya korupsi di politbiro. Akhirnya semua negara sosialis komunis bangkrut.
Selama setahun terakhir, satu per satu aktivitas ekonomi yang sebelumnya dijalankan swasta diambil alih negara. Pola ini dijalankan dengan keyakinan etatisme, yakni negara harus berperan besar, tetapi pada akhirnya akan menghadapi paradoks yang kritis. Dalam perspektif ekonomi politik, ketika perencanaan negara serba besar dan terpusat serta negara (penguasa) masuk terlalu dalam ke dunia usaha, birokrasi dan aparatnya cenderung menyalahgunakan kekuasaan. Semua ini akan menjadi ancaman bagi dunia usaha, pasar, dan ekonomi secara keseluruhan.
Sekarang negara (penguasa) menyita banyak perusahaan swasta secara langsung, tanpa melalui proses hukum. Aset-aset itu disita dengan berbagai alasan: melanggar hukum, demi keadilan, dan demi rakyat.
Logika yang mendasarinya adalah perubahan ideologis, yaitu anggapan bahwa swasta sudah terlalu banyak mengambil sumber daya negara dan mengabaikan Pasal 33 konstitusi.
Landasan kebijakan semacam ini adalah pandangan bahwa kepemilikan swasta yang besar merupakan eksploitasi dan sumber ketimpangan. Negara kemudian perlu mengambil alih aktivitas ekonomi tersebut untuk menghilangkan dominasi kapitalis besar.
Negara lalu berperan besar dalam produksi dan distribusi yang direncanakan presiden secara terpusat untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Partai berkuasa dan birokrasi negara diberi kewenangan mengalokasikan sumber daya. Keadilan ekonomi diharapkan tercapai melalui distribusi yang dikendalikan negara. Namun asumsi ini mengandung paradoks yang menandakan kegagalan.
Swasta berada di domain privat dan pribadi, dan keberadaannya dijamin hukum. Konstitusi juga melindungi hak setiap orang atas milik pribadi, dan hak itu tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapa pun, termasuk negara. Jika ada kesalahan atau kelalaian pihak swasta, negara dapat bertindak secara adil melalui hukum yang sah, bukan lewat tindakan sewenang-wenang.
Tindakan mengambil alih perusahaan-perusahaan tersebut didasarkan pada ideologi realisme, yang berbeda dengan sosialisme seperti dalam Pasal 33. Realisme berpandangan bahwa ancaman ada di luar negara, sehingga negara harus bertindak demi kepentingan nasional dan terus mengejar kekuasaan (power) demi bertahan hidup.
Dengan begitu, peran negara otomatis menjadi sangat besar dan berkuasa. Negara cenderung menjalankan kewenangan tanpa batas, sehingga dengan mudah masuk ke dunia usaha dan ke wilayah hak privat. Ini bukan membela swasta yang melanggar hukum, melainkan menegaskan bahwa hukum dan demokrasi perlu ditegakkan dalam menjalankan kebijakan ekonomi.
Tindakan negara (penguasa) yang berusaha mewujudkan keadilan ekonomi dengan dominasi berlebihan dan mengambil alih banyak aktivitas ekonomi dapat berujung pada paradoks besar.
Kekuasaan ekonomi dan aset memang bisa dengan mudah terkonsentrasi di tangan negara, tetapi itu tidak otomatis mewujudkan kesejahteraan rakyat. Alih-alih menghilangkan ketimpangan, sistem tersebut berisiko menciptakan kelas penguasa baru yang menguasai distribusi sumber daya.
Kritik ini tidak dapat diartikan sebagai pembenaran terhadap korupsi, bisnis ilegal, dan penyimpangan yang dilakukan sebagian swasta besar, yang sering disebut oligarki. Namun kebijakan yang menghilangkan dasar-dasar rasional ekonomi mengandung paradoks yang berisiko dan sangat berbahaya.
Kebijakan itu bisa membuat ekonomi terpuruk, mandek, dan mundur menjadi negara miskin. Paradoksnya, kebijakan yang dimaksudkan untuk mengoreksi ketidakadilan ekonomi justru dapat menghancurkan sumber-sumber kesejahteraan itu sendiri.
*Prof. Didik J. Rachbini, Ph.D., Rektor Universitas Paramadina. ***