Satrio Arismunandar: Kelas Menengah Indonesia Menyusut - Ketika Gaji Masih Ada, tetapi Uang Semakin Tak Cukup
Oleh Satrio Arismunandar
ORBITINDONESIA.COM - Setiap akhir bulan, Ardi masih menerima gaji seperti biasa. Pekerjaannya tidak hilang. Pendapatannya bahkan sesekali naik. Tetapi ada sesuatu yang berubah: uang yang dulu cukup untuk membayar cicilan rumah, biaya sekolah anak, kebutuhan dapur, transportasi, dan sedikit ditabung, kini habis lebih cepat.
Keluarganya mulai mengurangi makan di luar. Liburan yang sebelumnya bisa dilakukan beberapa kali setahun kini cukup sekali. Rencana mengganti mobil ditunda. Tabungan pendidikan anak tidak lagi bertambah sebanyak dulu. Bahkan pengeluaran kecil yang sebelumnya tidak terlalu dipikirkan kini harus dihitung satu per satu.
Ardi bukan orang miskin. Ia masih memiliki pekerjaan, rumah, kendaraan dan mampu menyekolahkan anaknya. Dari luar, keluarganya masih terlihat seperti keluarga kelas menengah. Tetapi secara ekonomi, posisinya semakin rapuh.
Jika suatu hari ia kehilangan pekerjaan, sakit dan harus mengeluarkan biaya besar, atau menghadapi kebutuhan mendadak, tabungan yang tersedia mungkin hanya cukup untuk bertahan beberapa bulan.
Pengalaman semacam itu kini semakin banyak terjadi di Indonesia. Bukan karena jutaan keluarga kelas menengah tiba-tiba jatuh miskin, melainkan karena biaya untuk mempertahankan kehidupan kelas menengah semakin berat sementara pendapatan tidak tumbuh dengan kecepatan yang sama.
Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan fenomena tersebut secara lebih gamblang. Pada 2019, jumlah penduduk kelas menengah Indonesia mencapai 57,33 juta orang atau 21,45 persen dari total penduduk. Lima tahun kemudian, pada 2024, jumlahnya turun menjadi 47,85 juta orang atau 17,13 persen.
Hampir 9,5 juta orang keluar dari kelompok kelas menengah dalam lima tahun. Namun angka itu tidak berarti 9,5 juta orang tersebut seluruhnya menjadi miskin. Justru sebagian besar bergeser ke kelompok yang oleh BPS dikategorikan sebagai masyarakat “menuju kelas menengah” atau “aspiring middle class”. Jumlah kelompok ini meningkat dari 128,85 juta orang pada 2019 menjadi 137,50 juta orang pada 2024.
Di sinilah persoalan sesungguhnya berada. Indonesia tidak sedang menyaksikan sekadar fenomena “orang kaya menjadi miskin”. Yang terjadi lebih halus sekaligus lebih berbahaya: “lapisan masyarakat yang sebelumnya cukup aman secara ekonomi semakin banyak berada dalam posisi rentan.”
Mereka masih mampu memenuhi kebutuhan sehari-hari. Mereka masih bekerja dan masih mengonsumsi. Tetapi ruang untuk menabung, membeli aset, membeli rumah, membiayai pendidikan anak, atau menghadapi keadaan darurat semakin sempit.
Dengan kata lain, masalah kelas menengah Indonesia bukan hanya soal berapa banyak orang yang memiliki pendapatan tertentu. Masalahnya adalah berapa banyak orang yang memiliki rasa aman secara ekonomi.
Titik Balik Setelah 2019
Fenomena tersebut mulai terlihat jelas setelah 2019. Sebelum pandemi Covid-19, kelas menengah Indonesia sebenarnya sedang berkembang. Bank Dunia mencatat bahwa dalam sekitar 15 tahun, proporsi kelas menengah meningkat dari sekitar 7 persen menjadi sekitar 20 persen populasi.
Pertumbuhan tersebut merupakan salah satu kisah sukses pembangunan Indonesia. Pertumbuhan ekonomi, urbanisasi, industrialisasi, pendidikan, ekspansi sektor jasa dan meningkatnya pekerjaan formal perlahan mengangkat jutaan rumah tangga keluar dari kemiskinan menuju kelas menengah.
Namun pandemi Covid-19 mengubah arah perjalanan tersebut. Krisis kesehatan menghantam perdagangan, transportasi, pariwisata, manufaktur dan berbagai sektor jasa. Banyak rumah tangga kehilangan pendapatan. Sebagian menghabiskan tabungan, sebagian mengambil utang, sementara sebagian lainnya terpaksa mengurangi konsumsi.
Ekonomi kemudian pulih. Tetapi kehidupan ekonomi rumah tangga tidak selalu kembali ke titik sebelum pandemi. BPS menyebut fenomena tersebut sebagai “scarring effect”, atau efek luka ekonomi jangka panjang akibat pandemi.
Pandemi dengan demikian bukan satu-satunya penyebab menyusutnya kelas menengah. Ia lebih tepat disebut sebagai akselerator dari persoalan struktural yang sudah ada.
Ketika Gaji Naik tetapi Daya Beli Turun
Persoalan paling mendasar adalah pertumbuhan pendapatan. Bank Dunia mencatat bahwa upah riil Indonesia mengalami tekanan dalam beberapa tahun terakhir. Dalam periode 2018–2024, upah riil rata-rata bahkan mengalami penurunan sekitar 1,1 persen per tahun.
Bagi pekerja, angka tersebut memiliki arti yang sangat sederhana. Gaji mungkin tetap naik secara nominal. Tetapi jika harga barang dan jasa meningkat lebih cepat, kemampuan membeli justru menurun.
Itulah sebabnya seseorang dapat mengatakan: “Gaji saya naik, tetapi mengapa rasanya semakin tidak punya uang?” Pertanyaan tersebut menggambarkan persoalan kelas menengah Indonesia dengan sangat baik.
Pertumbuhan ekonomi di tingkat nasional tidak selalu diterjemahkan menjadi peningkatan kesejahteraan yang sama kuatnya di tingkat rumah tangga. Indonesia memang menciptakan lapangan pekerjaan. Namun masalahnya adalah “jenis pekerjaan yang tercipta.”
Pekerjaan Ada, tetapi Pekerjaan Kelas Menengah Kurang
Dalam ekonomi yang sehat, peningkatan produktivitas seharusnya diikuti peningkatan upah. Seorang pekerja menghasilkan nilai tambah yang lebih tinggi. Perusahaan memperoleh keuntungan yang lebih besar. Pekerja mendapatkan upah lebih tinggi. Konsumsi meningkat. Investasi bertambah. Produktivitas kemudian kembali meningkat.
Siklus tersebut melahirkan kelas menengah yang semakin besar. Indonesia masih menghadapi masalah pada mata rantai tersebut. Sebagian besar tenaga kerja masih berada dalam sektor dengan produktivitas relatif rendah. Banyak pekerjaan tercipta dalam perdagangan kecil, usaha mikro, jasa berproduktivitas rendah dan sektor informal.
Pekerjaan tersebut sangat penting bagi perekonomian dan menjadi sumber penghidupan jutaan orang. Tetapi tidak semuanya menghasilkan pendapatan yang cukup untuk membawa pekerjanya menuju kelas menengah yang mapan.
Karena itu muncul paradoks: lapangan kerja bertambah, tetapi pekerjaan yang mampu menopang kehidupan kelas menengah tidak bertambah dengan kecepatan yang sama.
Tekanan terhadap kelas menengah semakin terasa ketika berhadapan dengan biaya hidup. Bagi keluarga kelas menengah, pengeluaran terbesar biasanya berkaitan dengan kebutuhan yang sulit dipangkas: makanan, tempat tinggal, pendidikan, kesehatan dan transportasi.
Orang miskin menghadapi persoalan bagaimana memenuhi kebutuhan dasar. Orang kaya memiliki ruang finansial yang lebih besar untuk menyerap kenaikan harga. Kelas menengah berada di antara keduanya.
Mereka tidak cukup miskin untuk selalu menjadi penerima bantuan, tetapi juga tidak cukup kaya untuk dengan mudah menyerap kenaikan biaya hidup.
Ketika harga rumah naik, mereka menunda membeli rumah. Ketika biaya pendidikan meningkat, mereka mengurangi pengeluaran lain. Ketika biaya kesehatan naik, tabungan menjadi semakin penting. Ketika cicilan meningkat, konsumsi dipangkas.
Pada akhirnya, standar hidup mungkin masih terlihat sama dari luar, tetapi ruang finansial di dalam rumah tangga semakin sempit.
Pendidikan Tinggi pun Tidak Lagi Menjamin Mobilitas
Ada paradoks lain yang sedang berkembang. Indonesia memiliki semakin banyak lulusan perguruan tinggi. Pendidikan tinggi selama ini dianggap sebagai tiket menuju kelas menengah. Tetapi gelar sarjana tidak otomatis menghasilkan pekerjaan kelas menengah.
Bank Dunia mencatat bahwa proporsi pekerja berpendidikan perguruan tinggi yang bekerja sebagai penerima upah formal turun dari 74,1 persen pada 2018 menjadi 67,8 persen pada 2025. Artinya, jumlah orang berpendidikan tinggi bertambah, tetapi pertumbuhan pekerjaan berkualitas tinggi tidak selalu mengikuti.
Bagi generasi muda, situasinya semakin terasa. Mereka memasuki pasar kerja dengan pendidikan lebih tinggi daripada orang tua mereka, tetapi menghadapi harga rumah yang lebih mahal, persaingan kerja yang lebih ketat dan biaya hidup perkotaan yang semakin tinggi.
Mereka mungkin memperoleh gelar yang lebih tinggi. Tetapi belum tentu memperoleh kehidupan yang lebih aman.
Di balik persoalan tersebut terdapat masalah struktural yang lebih besar: industrialisasi Indonesia. Negara-negara Asia Timur yang berhasil membangun kelas menengah besar umumnya mengalami industrialisasi yang kuat. Jutaan pekerja berpindah dari pertanian ke manufaktur, memperoleh pekerjaan formal, kemudian mengalami peningkatan produktivitas dan upah.
Indonesia belum sepenuhnya mengikuti jalur tersebut. Manufaktur tetap penting, termasuk melalui investasi dan hilirisasi. Tetapi kemampuan industri untuk menciptakan pekerjaan kelas menengah dalam jumlah sangat besar masih menghadapi tantangan.
Sebagian tenaga kerja justru berpindah dari sektor pertanian langsung ke sektor jasa atau pekerjaan informal tanpa melalui fase industrialisasi yang cukup kuat untuk menghasilkan mobilitas ekonomi secara massal.
Jika kondisi tersebut berlangsung lama, Indonesia menghadapi risiko pertumbuhan ekonomi tanpa ekspansi kelas menengah yang sebanding.
Mengapa Kelas Menengah Sangat Penting?
Karena kelas menengah bukan sekadar kelompok yang memiliki pendapatan lebih tinggi. Mereka adalah salah satu mesin utama perekonomian Indonesia.
BPS mencatat kelas menengah dan kelompok menuju kelas menengah secara bersama-sama mencakup sekitar 66 persen penduduk Indonesia dan menyumbang sekitar 81 persen konsumsi rumah tangga nasional.
Jika kelompok ini merasa semakin tidak aman, perilaku ekonominya berubah. Mereka menunda membeli rumah. Menunda membeli mobil. Mengurangi makan di restoran. Mengurangi perjalanan. Menunda investasi. Menambah tabungan darurat.
Perubahan tersebut tampak kecil jika dilakukan oleh satu keluarga. Tetapi jika dilakukan oleh puluhan juta keluarga, dampaknya terhadap ekonomi nasional menjadi besar. Konsumsi melemah. Dunia usaha menghadapi permintaan yang lebih lemah. Investasi dapat tertahan. Penciptaan pekerjaan berkualitas ikut melambat.
Terbentuklah lingkaran yang sulit diputus: pendapatan stagnan → konsumsi melemah → investasi melambat → pekerjaan berkualitas berkurang → pendapatan kembali tertekan.
Masa Depan: Naik Kelas atau Semakin Rentan?
Masa depan kelas menengah Indonesia masih terbuka. Kelompok “aspiring middle class” yang sangat besar sebenarnya merupakan peluang. Jika Indonesia berhasil menciptakan pekerjaan produktif dengan upah yang lebih tinggi, memperkuat manufaktur, meningkatkan keterampilan tenaga kerja, memperluas pekerjaan formal dan menekan beban biaya hidup, jutaan orang tersebut dapat naik menjadi kelas menengah yang mapan.
Tetapi ada risiko sebaliknya. Ekonomi tetap tumbuh sekitar lima persen. Investasi tetap masuk. Infrastruktur bertambah. Industri hilirisasi berkembang. Namun pekerjaan baru sebagian besar tetap berada pada sektor dengan produktivitas dan upah rendah.
Indonesia kemudian menghadapi paradoks yang lebih dalam: ekonomi tumbuh, tetapi kelas menengah tidak ikut tumbuh.
Dalam kondisi tersebut, masyarakat dapat semakin terbelah antara kelompok kaya yang mampu mengakumulasi aset dan kelompok besar yang hidup dalam kondisi rentan.
Dari luar mereka mungkin terlihat seperti kelas menengah. Namun secara finansial, mereka hanya memiliki sedikit bantalan. Inilah yang bisa disebut sebagai “kelas menengah konsumtif tanpa keamanan ekonomi.”
Mereka memiliki mobil, tetapi cicilannya berat. Mereka memiliki rumah, tetapi sebagian besar pendapatan habis untuk cicilan. Mereka mampu menyekolahkan anak, tetapi sulit menabung. Mereka bisa berlibur, tetapi tidak memiliki dana darurat yang memadai. Mereka tidak miskin. Tetapi mereka juga belum benar-benar aman.
Ujian Indonesia 2045
Karena itu, ukuran keberhasilan ekonomi Indonesia seharusnya tidak berhenti pada pertumbuhan GDP. Pertanyaan yang lebih penting adalah: berapa banyak pekerjaan kelas menengah yang diciptakan?
Apakah upah riil meningkat? Apakah seorang pekerja dapat membeli rumah tanpa terbebani utang berlebihan? Apakah lulusan perguruan tinggi memperoleh pekerjaan yang sesuai dengan keterampilannya? Apakah keluarga dapat menghadapi PHK tanpa langsung jatuh miskin?
Dan yang paling penting, apakah anak-anak dari keluarga kelas menengah hari ini memiliki peluang untuk hidup lebih baik daripada orang tuanya?
Pertanyaan-pertanyaan tersebut akan menentukan apakah Indonesia benar-benar bergerak menuju negara maju atau hanya menjadi negara berpendapatan menengah dengan kelas menengah yang relatif kecil.
Sebab negara maju bukan hanya negara dengan GDP per kapita tinggi. Negara maju adalah negara yang memiliki kelas menengah yang besar, produktif, memiliki aset, mempunyai daya beli dan cukup terlindungi dari guncangan ekonomi.
Indonesia masih mempunyai peluang untuk mencapai kondisi tersebut. Namun peluang itu tidak datang dengan sendirinya.
Jika produktivitas stagnan, pekerjaan berkualitas tidak tumbuh dan upah riil terus tertekan, Indonesia bisa mengalami sebuah paradoks pembangunan: ekonominya tumbuh, tetapi masyarakat yang seharusnya menjadi fondasi pertumbuhan tersebut justru semakin merasa tidak aman.
Dan mungkin itulah cara paling sederhana untuk memahami persoalan kelas menengah Indonesia hari ini. Bukan bahwa mereka tiba-tiba menjadi miskin.
Melainkan bahwa “gaji masih masuk, tetapi uang semakin cepat habis; pekerjaan masih ada, tetapi masa depan terasa semakin tidak pasti.” Di situlah sesungguhnya alarm kelas menengah Indonesia berbunyi.
*Satrio Arismunandar, pelanggan warteg di Depok, penggemar kopi sachetan yang murah meriah. WA: 081286299061. ***
