11 Korporasi Tersangka Karhutla, 3 PMA di Kalimantan
ORBITINDONESIA.COM – Polri menetapkan 11 korporasi sebagai tersangka kasus kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto menyebut tiga di antaranya perusahaan penanaman modal asing (PMA) yang beroperasi di Kalimantan.
Kasus karhutla selalu berulang ketika musim kering memanjang dan lahan gambut mengering. Dampaknya tidak berhenti pada kabut asap, tetapi merembet ke kesehatan, ekonomi lokal, dan reputasi Indonesia di mata kawasan.
Dalam pernyataannya di kompleks Istana Kepresidenan pada 21 Oktober 2026, Kapolri menegaskan langkah penegakan hukum menyasar korporasi. “Kita sudah tetapkan 11 tersangka korporasi,” kata Suyudi, seraya menambahkan “tiga di antaranya adalah PMA.”
Namun publik belum mendapat jawaban paling mendasar, yaitu siapa perusahaan yang dimaksud dan bagaimana pola kebakarannya terjadi. Suyudi hanya menyebut lokasi tiga PMA itu “di antaranya itu, 3 itu (Kalimantan).”
Penetapan tersangka korporasi adalah sinyal bahwa negara ingin menembus lapis aktor yang selama ini dianggap kebal. Dalam banyak kasus karhutla, api tidak sekadar bencana, tetapi juga instrumen murah untuk pembukaan lahan.
Masalahnya, tanpa transparansi identitas, penegakan hukum mudah terlihat seperti angka tanpa wajah. Publik tidak bisa menguji rekam jejak perusahaan, konsesi, atau keterkaitan dengan rantai pasok komoditas.
Kapolri menyatakan penyidikan tidak mengalami hambatan. “Nggak ada, nggak ada tantangan,” ujarnya, tetapi pernyataan ini justru memantik pertanyaan tentang kesiapan Polri membuka detail perkara.
Dalam praktik penegakan hukum lingkungan, pembuktian korporasi sering bertumpu pada doktrin tanggung jawab strict liability dan pembuktian hubungan kendali. Itu berarti penyidik harus menunjukkan bahwa kebakaran terkait kelalaian sistem pencegahan, bukan sekadar pelaku lapangan yang tak bernama.
Jika tiga tersangka adalah PMA, sensitivitasnya bertambah karena menyangkut iklim investasi dan kepatuhan standar ESG. Pada titik ini, ketegasan hukum justru bisa menjadi pesan positif, asalkan prosesnya rapi dan terbuka.
Ruang pembenarannya sederhana, yakni investasi tidak boleh membeli impunitas. Ketika karhutla memicu kerugian lintas batas, penegakan hukum yang tegas menjadi bagian dari diplomasi lingkungan.
Penetapan 11 korporasi tersangka karhutla patut dibaca sebagai babak penting, tetapi belum sebagai kemenangan. Tanpa menyebut identitas, publik hanya diminta percaya, sementara sejarah karhutla mengajarkan bahwa kepercayaan tanpa data mudah runtuh.
Di sinilah ujian negara terlihat, yaitu berani menamai pelaku, menelusuri rantai komando, dan membongkar motif ekonomi di balik api. Jika tidak, tersangka korporasi bisa berubah menjadi sekadar headline musiman.
Pernyataan “tidak ada tantangan” juga perlu diuji lewat konsistensi, mulai dari penyitaan alat bukti, audit pencegahan kebakaran, hingga pemulihan lahan. Penanganan karhutla harus berhenti menjadi ritual tahunan, lalu berubah menjadi koreksi struktural.
Publik menunggu langkah berikutnya, yaitu keterbukaan identitas 11 korporasi tersangka dan peta perkara yang bisa diawasi. Tanpa itu, penegakan hukum karhutla berisiko menjadi narasi besar dengan detail yang kecil.
Pada akhirnya, pertanyaan paling jujur bukan hanya siapa yang ditetapkan tersangka, tetapi apakah ekosistem pencegahan benar-benar dibenahi. Jika api terus berulang, mungkin yang terbakar bukan sekadar hutan, melainkan wibawa hukum itu sendiri. (Orbit dari berbagai sumber, 28 Oktober 2026)
