Oposisi Israel Tolak Pemerintahan Persatuan dengan Netanyahu

CNN Indonesia

CNN Indonesia

Nasional

ORBITINDONESIA.COM – Oposisi Israel menolak membentuk pemerintahan persatuan dengan Benjamin Netanyahu, meski blok anti-Netanyahu kini memegang mandat membentuk pemerintahan baru. Keputusan ini menajamkan krisis politik Israel dan membuka babak baru negosiasi koalisi yang rapuh.

Mandat membentuk pemerintahan baru biasanya menjadi titik awal kompromi, namun kali ini justru menjadi garis pemisah. Blok oposisi Israel menilai pemerintahan persatuan dengan Netanyahu hanya akan mengulang kebuntuan yang sudah berkali-kali terjadi.

Israel dalam beberapa tahun terakhir berkutat pada pemilu berulang dan koalisi yang mudah pecah. Dalam lanskap seperti itu, nama Netanyahu bukan sekadar figur politik, melainkan simbol polarisasi yang mengunci ruang dialog.

Penolakan ini juga mencerminkan pergeseran strategi oposisi dari sekadar “mengganti pemimpin” menjadi “mengubah cara memerintah.” Namun, perubahan itu menuntut disiplin koalisi yang selama ini sulit dipertahankan di parlemen Israel yang terfragmentasi.

Secara matematis, mandat tidak otomatis berarti mayoritas stabil di Knesset. Oposisi harus menyatukan partai-partai dengan agenda yang sering bertabrakan, dari isu keamanan sampai ekonomi dan relasi agama-negara.

Pemerintahan persatuan kerap dijual sebagai jalan tengah untuk stabilitas. Tetapi di Israel, model ini pernah memunculkan rotasi jabatan, veto internal, dan pertengkaran anggaran yang berakhir dengan pemilu lagi.

Penolakan terhadap Netanyahu juga berakar pada persoalan kepercayaan. Netanyahu menghadapi proses hukum korupsi yang masih berjalan, dan isu ini terus menjadi beban legitimasi bagi siapa pun yang berbagi kabinet dengannya.

Di sisi lain, oposisi menghadapi dilema waktu. Semakin lama negosiasi koalisi berlangsung, semakin besar peluang manuver politik yang mengubah peta dukungan dan memecah soliditas blok.

Tekanan publik turut memengaruhi kalkulasi. Survei-survei di Israel dalam beberapa tahun terakhir berulang kali menunjukkan polarisasi tajam antara pendukung dan penentang Netanyahu, sehingga kompromi dapat dibaca sebagai pengkhianatan oleh basis pemilih masing-masing.

Faktor keamanan juga memperumit. Setiap eskalasi di Gaza atau Tepi Barat sering mengubah prioritas politik, dan partai-partai cenderung kembali pada narasi “pemimpin berpengalaman” yang selama ini menjadi modal Netanyahu.

Namun pengalaman tidak selalu identik dengan solusi. Kebuntuan diplomatik, ketegangan internal, dan masalah biaya hidup membuat sebagian pemilih menuntut arah baru, bukan sekadar manajemen krisis yang berulang.

Penolakan pemerintahan persatuan dapat dibaca sebagai upaya memutus siklus. Tetapi bila oposisi gagal membentuk koalisi, skenario pemilu ulang akan kembali menghantui, dan itu bisa menguntungkan Netanyahu yang piawai bertahan dalam ketidakpastian.

Langkah oposisi Israel menolak pemerintahan persatuan dengan Netanyahu adalah taruhan politik yang mahal. Mereka memilih kejelasan posisi ketimbang kompromi, seolah berkata bahwa stabilitas tanpa akuntabilitas bukanlah stabilitas yang layak.

Dalam demokrasi parlementer, persatuan sering dianggap kebajikan saat krisis. Tetapi persatuan yang dibangun di atas ketidakpercayaan bisa berubah menjadi panggung sandiwara, di mana kebijakan macet dan publik semakin sinis.

Netanyahu, bagi lawan-lawannya, bukan sekadar individu, melainkan pola kekuasaan. Menolak bekerja sama dengannya berarti menolak pola itu, namun juga berarti menerima risiko bahwa oposisi sendiri belum tentu mampu menawarkan kohesi yang lebih baik.

Ada ironi yang sulit dihindari. Oposisi ingin mengakhiri era politik personalistik, tetapi mereka tetap dipersatukan oleh satu nama yang sama, yakni Netanyahu.

Jika oposisi berhasil membentuk pemerintahan tanpa Netanyahu, itu akan menjadi pesan bahwa sistem masih bisa memperbarui diri. Jika gagal, publik bisa menyimpulkan bahwa masalahnya bukan hanya satu tokoh, melainkan desain koalisi yang terlalu rapuh untuk negara yang terus berada dalam tekanan keamanan.

Penolakan oposisi Israel terhadap pemerintahan persatuan dengan Netanyahu mempertegas bahwa krisis politik tidak selalu diselesaikan dengan merangkul semua pihak. Kadang, demokrasi justru diuji lewat kemampuan mengatakan “tidak,” lalu membuktikan bahwa alternatifnya benar-benar ada.

Pertanyaan kuncinya kini sederhana namun menentukan. Apakah oposisi mampu membangun pemerintahan yang stabil tanpa mengorbankan prinsip, atau Israel akan kembali terjebak dalam putaran kebuntuan yang sama dengan pemain yang sama.

(Orbit dari berbagai sumber, 18 November 2026)