Audit Ijazah Anggota DPR Usai Gibran Mundur, Transparansi Wajib

Kompas.com

Kompas.com

Nasional

ORBITINDONESIA.COM – Audit ijazah anggota DPR mendadak jadi tuntutan publik setelah Gibran Rakabuming Raka menyerahkan surat pengunduran diri pada 12 November 2026. Isu keabsahan ijazah dan keterbukaan riwayat pendidikan kini berbalik menghantam Senayan, karena DPR selama ini paling lantang menuntut akuntabilitas pihak lain.

Kamis pagi itu, dua jam sebelum Rapat Paripurna membacakan usulan Hak Menyatakan Pendapat (HMP), Gibran memilih mundur. Ia menghindari pemakzulan terbuka, sambil menyisakan rencana gugatan administratif di PTUN.

Langkah itu memutus mitos bahwa pejabat negara otomatis kebal setelah pemilu selesai. Namun, ia juga memindahkan pusat badai dari eksekutif ke legislatif, karena standar syarat pendidikan di UU Pemilu berlaku sama.

UU Nomor 7 Tahun 2017 mematok tamat SMA atau sederajat untuk capres-cawapres dan caleg DPR/DPRD. Kesetaraan norma ini berarti DPR tak bisa menuntut pembuktian dari orang lain tanpa siap diaudit dengan ukuran yang sama.

Basis politik pengunduran diri itu diperkuat dua putusan pengadilan tertinggi pada Oktober 2026. MK dalam Putusan Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 menyinggung ketiadaan bukti meyakinkan berupa ijazah atau diploma setara SMA.

MA lalu membatalkan Surat Keterangan Penyetaraan Nomor 9149/D/D1/KS/2019 melalui Putusan Kasasi Nomor 742 K/TUN/2026. Dokumen yang menjadi pintu lolos Pilpres 2024 dinyatakan batal demi hukum.

Di titik ini, DPR terlihat agresif, tetapi juga tampak terlambat. Pimpinan DPR baru bergerak setelah digugat warga lewat citizen lawsuit di PN Jakarta Pusat karena mangkir tiga kali dari panggilan sidang.

Masalah yang lebih besar adalah data pendidikan anggota DPR sendiri gelap. Laporan “Statistik Politik 2024” BPS berbasis data KPU mencatat 211 dari 580 anggota DPR (36,38 persen) merahasiakan riwayat pendidikan.

Angka itu melampaui kelompok S-1 yang berjumlah 155 orang (26,72 persen). Ia juga mengungguli S-2 sebanyak 119 orang (20,52 persen), lulusan SMA 63 orang (10,85 persen), S-3 29 orang (5,00 persen), dan D-3 3 orang (0,52 persen).

Ketertutupan ini memalukan ketika Komisi X pada 15 Oktober 2026 mendesak pemberantasan perjokian dan gelar palsu. Seruan itu terdengar seperti pidato moral yang lupa bercermin, karena lebih dari sepertiga kolega sendiri menutup asal-usul sekolahnya.

Kecurigaan publik bukan paranoia, karena kasus serupa berulang. Pada November 2025, lima anggota DPR periode 2019—2024 diadukan ke MKD soal dugaan ijazah palsu, bersamaan dengan polemik gelar doktoral luar negeri Arsul Sani dari Collegium Humanum di Polandia.

Di daerah, praktik ini bahkan berujung pidana. Kejari Lampung Selatan mengeksekusi anggota DPRD Supriati pada 5 Februari 2026 berdasarkan Putusan Kasasi MA Nomor 1159 K/Pid.Sus/2025, karena ijazah Paket C palsu.

Polres Pelalawan menahan anggota DPRD berinisial S alias SU pada 27 Februari 2026. Ia dijerat Pasal 263 ayat (2) KUHP lama atau Pasal 391 ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 2023.

Di Bulungan, perkara serupa menyeret anggota DPRD berinisial LL ke PN Tanjung Selor sepanjang September hingga Oktober 2026. Rantai kasus ini menunjukkan satu pola, yaitu dokumen pendidikan kerap diperlakukan sebagai formalitas, bukan verifikasi substantif.

Modus lain adalah “gelar tempelan” untuk memikat pemilih. Polemik di Semarang pada Oktober 2026 memperlihatkan celah, ketika KPU berdalih sang legislator mendaftar memakai ijazah SMA sehingga kursinya aman.

Dalih itu mengabaikan penipuan pemilih, karena gelar di surat suara dan alat peraga kampanye memengaruhi persepsi publik. Gelar palsu adalah klaim intelektual yang dibeli dengan kebohongan, lalu ditukar dengan mandat politik.

Instrumen pidana sebenarnya tersedia dan tegas. Pasal 520 UU Pemilu mengancam pemalsuan dokumen syarat pencalonan dengan penjara 6 tahun dan denda Rp72 juta.

Pasal 93 UU Nomor 12 Tahun 2012 mengancam pemakaian gelar akademik tanpa hak dengan penjara 10 tahun dan denda Rp1 miliar. UU Nomor 1 Tahun 2023 juga memuat ancaman penjara 6 tahun atau denda Rp500 juta untuk perbuatan sejenis.

Ironisnya, menurunkan anggota DPR bermasalah bisa lebih cepat daripada memakzulkan wakil presiden. Pasal 426 UU Pemilu dan UU MD3 memberi ruang PAW melalui partai politik dan pimpinan DPR tanpa drama kuorum dua pertiga dan sidang panjang.

Akar masalahnya ada pada saringan administratif yang rapuh. Di persidangan PN Tanjung Selor pada Oktober 2026, mantan Ketua KPU setempat mengakui verifikasi hanya mencocokkan nama, tanggal lahir, dan stempel legalisasi, tanpa pengecekan lapangan.

Celah itu makin aman setelah Keputusan KPU Nomor 731 Tahun 2025 menyegel 16 dokumen syarat calon, termasuk ijazah, dari akses publik selama lima tahun. Kebijakan ini menciptakan ketimpangan, karena pelamar kerja biasa diperiksa ketat lewat Dapodik dan PDDikti, sementara legislator dilindungi kerahasiaan.

Pengunduran diri Gibran seharusnya dibaca sebagai alarm institusional, bukan sekadar episode elite. Jika DPR mengklaim sedang membersihkan demokrasi, maka pembersihan pertama harus dimulai dari laci dokumen mereka sendiri.

Kredibilitas parlemen runtuh ketika transparansi hanya dijadikan senjata untuk menyerang lawan. Ketika 211 anggota merahasiakan pendidikan, DPR sedang meminta publik percaya pada institusi yang menolak diverifikasi.

Tiga langkah pembersihan yang diajukan dalam artikel ini masuk akal dan mendesak. Audit faktual oleh MKD bersama Kemendikdasmen dan Kemendiktisaintek harus menyasar ijazah SMA, nomor induk siswa, PDDikti, dan penyetaraan luar negeri.

Keputusan KPU Nomor 731 Tahun 2025 patut dibatalkan, karena kerahasiaan massal memelihara kecurigaan. Situs resmi parlemen juga wajib menghapus opsi menutup riwayat pendidikan, karena jabatan publik menuntut keterbukaan publik.

Revisi UU Pemilu perlu mengintegrasikan SILON KPU dengan Dapodik dan PDDikti sejak pendaftaran. Jika sistem dapat memverifikasi otomatis, ruang manipulasi menyempit, dan beban pembuktian tidak lagi ditimpakan kepada warga yang menggugat.

Drama Senayan pasca mundurnya Gibran membuka satu pertanyaan yang lebih tajam dari sekadar siapa bersalah. Pertanyaannya adalah apakah parlemen bersedia tunduk pada standar yang mereka tetapkan sendiri.

Jika audit ijazah anggota DPR benar-benar dilakukan, publik akan melihat negara bekerja tanpa pilih kasih. Jika tidak, HMP dan teriakan antikorupsi akademik hanya akan dikenang sebagai sandiwara yang timpang.

Habis Gibran, sorotan semestinya tidak padam, tetapi berpindah ke 580 meja kerja legislator. Demokrasi tidak hanya memilih wakil, tetapi juga memastikan wakil itu jujur sejak dokumen paling dasar: ijazahnya. (Orbit dari berbagai sumber, 19 November 2026)