KTT Xi–Trump Dalam Mewujudkan Perdamaian Kawasan: Diplomasi Kepentingan di Antara Rivalitas Strategis
Oleh Kolier L. Haryanto, Pendiri Peace Café
ORBITINDONESIA.COM - Artikel ini mengkaji pertemuan September 2026 antara Presiden Tiongkok Xi Jinping dan Presiden AS Donald Trump melalui lensa teori Hubungan Internasional kontemporer. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan analisis kebijakan, artikel ini mengkonseptualisasikan pertemuan puncak tersebut sebagai mekanisme "manajemen persaingan" daripada upaya untuk menyelesaikan persaingan strategis. Studi ini menyoroti keterlibatan pragmatis dan pengelolaan perbedaan strategis sebagai hal penting untuk menjaga stabilitas di tengah persaingan kekuatan besar. Artikel ini mengusulkan "Diplomasi Kepentingan" sebagai kontribusi konseptual untuk memahami diplomasi yang berpusat pada kepentingan nasional, dialog, dan fleksibilitas strategis. Alih-alih menggantikan "diplomasi berbasis nilai," pendekatan ini menawarkan perspektif tambahan tentang keterlibatan pragmatis dalam kondisi persaingan yang terus-menerus. Artikel ini diakhiri dengan mengkaji implikasinya terhadap stabilitas Indo-Pasifik dan kebijakan luar negeri Indonesia, khususnya upaya Indonesia untuk mencapai otonomi strategis dan keterlibatan konstruktif dengan kekuatan-kekuatan besar yang bersaing.
***
Pertemuan Presiden China Xi Jinping dan Presiden Amerika Serikat Donald Trump di Washington pada 24 September 2026 datang pada saat hubungan kedua negara berada dalam situasi yang paradoksal: kompetisi semakin tajam, tetapi kebutuhan untuk bekerja sama juga semakin besar.
KTT ini bukan pertemuan dua negara yang sedang bersahabat. Ia adalah pertemuan dua kekuatan besar yang memiliki kepentingan strategis berbeda, tetapi sekaligus memiliki kepentingan bersama untuk mencegah persaingan berubah menjadi konflik terbuka. Tulisan ini menggunakan pendekatan analisis kebijakan luar negeri untuk membedah kompleksitas tersebut.
Sejumlah agenda yang mengemuka menjelang pertemuan menunjukkan kompleksitas tersebut: perdagangan, tarif, mineral kritis dan rare earth, teknologi, kecerdasan artifisial (AI), stabilitas strategis, Taiwan, serta berbagai persoalan keamanan global. Pada 20 September, Menteri Keuangan AS Scott Bessent dan Wakil Perdana Menteri China He Lifeng kembali melakukan pembicaraan di New York menjelang KTT, dengan isu AI, perdagangan dan mineral kritis menjadi bagian penting pembahasan.
Karena itu, KTT Xi–Trump sebaiknya tidak dibaca secara sederhana sebagai upaya “mengakhiri rivalitas”. Lebih tepat jika ia dipahami sebagai upaya mengelola rivalitas agar tetap berada dalam batas-batas yang dapat dikendalikan. Di sinilah hubungan internasional memberikan perspektif yang menarik.
Dari Thucydides ke Washington
Graham Allison, dalam Destined for War: Can America and China Escape Thucydides’s Trap? (2017), menggunakan konsep Thucydides’s Trap untuk menggambarkan tekanan struktural yang muncul ketika kekuatan yang sedang tumbuh berhadapan dengan kekuatan yang telah dominan. Namun Allison juga menekankan bahwa perang tidak bersifat otomatis atau tak terelakkan.
Menariknya, konsep tersebut bukan sekadar akademik. Pada KTT Xi–Trump di Beijing pada Mei 2026, Xi sendiri menggunakan istilah Thucydides Trap ketika berbicara mengenai hubungan kedua negara. Ini menunjukkan bahwa persoalan utama hubungan Washington-Beijing bukan semata-mata siapa yang benar atau salah. Persoalannya adalah bagaimana dua kekuatan besar mengelola perubahan distribusi kekuasaan tanpa terjebak dalam spiral ketakutan, kecurigaan dan salah perhitungan.
John J. Mearsheimer, melalui The Tragedy of Great Power Politics (2001), memberikan perspektif yang lebih realistis. Dalam teori offensive realism, kompetisi kekuatan besar merupakan konsekuensi dari struktur sistem internasional yang tidak memiliki pemerintah dunia. Negara-negara besar akan berusaha memastikan keamanan dengan meningkatkan posisi relatifnya.
Dari perspektif ini, kita tidak perlu berharap bahwa pertemuan Xi dan Trump akan menghapus kompetisi strategis AS-China. Justru sebaliknya. Kesepakatan ekonomi tidak identik dengan berakhirnya kompetisi geopolitik. China tetap akan mengejar kepentingan teknologinya. Amerika tetap akan mempertahankan kepentingan keamanan dan ekonominya. Taiwan tetap merupakan isu strategis. Persaingan AI, semikonduktor dan mineral kritis tetap memiliki dimensi ekonomi sekaligus keamanan.
Maka, ukuran keberhasilan diplomasi bukanlah apakah rivalitas menghilang, melainkan apakah rivalitas tersebut dapat dikelola tanpa menghasilkan eskalasi yang tidak terkendali.
Diplomasi Kepentingan: Sebuah Kerangka Alternatif
Di sinilah pemikiran Robert O. Keohane dalam After Hegemony (1984) menjadi relevan. Keohane menunjukkan bahwa kerja sama internasional tetap dimungkinkan meskipun negara-negara memiliki kepentingan sendiri dan tidak ada satu kekuatan yang secara mutlak memerintah sistem internasional. Institusi dan mekanisme kerja sama dapat membantu negara mengurangi ketidakpastian dan memperoleh keuntungan bersama.
Kerangka ini membantu menjelaskan mengapa Washington dan Beijing masih terus bernegosiasi meskipun hubungan strategis mereka penuh ketegangan. Amerika membutuhkan stabilitas rantai pasok dan akses terhadap mineral kritis. China membutuhkan akses pasar dan stabilitas lingkungan perdagangan. Amerika memiliki keunggulan tertentu dalam teknologi dan sistem keuangan global; China memiliki kekuatan manufaktur, jaringan perdagangan dan posisi penting dalam berbagai rantai pasok.
Di sinilah saya mengajukan konsep "Diplomasi Kepentingan". Berbeda dengan diplomasi berbasis nilai (value-based diplomacy) yang seringkali kaku dan eksklusif, diplomasi kepentingan memiliki karakteristik:
1. Pragmatisme: Tidak mensyaratkan kesamaan ideologi atau sistem politik.
2. Kalkulasi Rasional: Berbasis pada kesadaran bahwa biaya konflik (cost of conflict) lebih tinggi daripada biaya kompromi.
3. Koeksistensi Kompetitif: Mengakui bahwa rivalitas akan tetap ada, namun dibatasi oleh aturan main (guardrails) yang disepakati.
Kepentingan yang berbeda tidak selalu berarti kepentingan yang berlawanan. Di antara keduanya selalu terdapat wilayah kepentingan bersama. Inilah ruang di mana diplomasi bekerja: menemukan ruang kerja sama karena masing-masing menyadari manfaat stabilitas.
Tentu saja, pendekatan ini memiliki kritik. Kubu hawkish di Washington sering berargumen bahwa keterlibatan (engagement) hanya memberi waktu bagi China untuk semakin kuat, dan mendorong narasi decoupling (pemisahan total). Namun, realitas rantai pasok global yang terintegrasi menunjukkan bahwa decoupling total adalah ilusi yang mahal dan berpotensi destabilisasi.
AI: Dari Arena Kompetisi Menjadi Ruang Tata Kelola
Salah satu perkembangan paling menarik adalah munculnya AI sebagai agenda hubungan AS-China. AI bukan lagi sekadar persoalan ekonomi atau teknologi. Ia berkaitan dengan keamanan siber, industri pertahanan, informasi, ekonomi, bahkan stabilitas strategis.
Joseph S. Nye dalam The Future of Power (2011) mengingatkan bahwa sumber kekuasaan pada abad ke-21 tidak lagi dapat diukur hanya melalui jumlah tank, kapal perang atau rudal. Teknologi informasi, jaringan, ekonomi dan kemampuan memengaruhi pihak lain juga menjadi bagian penting dari distribusi kekuasaan. AI merupakan manifestasi paling mutakhir dari perubahan tersebut.
Paradoksnya adalah: teknologi yang menjadi sumber kompetisi juga dapat menjadi alasan bagi kerja sama. Jika dua negara menyadari bahwa AI dapat menghasilkan risiko lintas batas (seperti deepfakes dalam pemilu atau otonomi senjata mematikan) yang tidak dapat dikendalikan secara unilateral, maka kepentingan nasional justru dapat mendorong lahirnya mekanisme komunikasi dan tata kelola bersama.
Bahaya Terbesar: Salah Persepsi
Ada satu dimensi lain yang sering luput dalam pembacaan hubungan AS-China: bukan hanya kepentingan, tetapi persepsi terhadap kepentingan pihak lain.
Robert Jervis, dalam Perception and Misperception in International Politics (1976), menunjukkan betapa persepsi dan salah persepsi dapat memengaruhi pengambilan keputusan. Negara dapat membaca tindakan pihak lain sebagai ancaman meskipun maksud awalnya tidak selalu demikian. Dalam hubungan antara dua kekuatan besar, kesalahan membaca sinyal dapat berbahaya. Latihan militer dapat dipersepsikan sebagai persiapan serangan; pembatasan ekspor dapat dibaca sebagai instrumen perang ekonomi.
Karena itu, komunikasi langsung antara pemimpin menjadi bagian dari stabilitas strategis. Pertemuan Xi dan Trump mempunyai nilai bukan hanya karena apa yang disepakati, tetapi juga karena kemampuan kedua pemimpin mempertahankan saluran komunikasi ketika terjadi krisis.
Implikasi Regional: Dari Washington-Beijing ke Jakarta dan ASEAN
Implikasi KTT ini tidak berhenti pada Washington dan Beijing. Dalam kerangka G. John Ikenberry, stabilitas internasional berkaitan dengan kemampuan kekuatan besar membangun institusi dan mekanisme strategic restraint.
Dalam konteks Asia, stabilitas hubungan AS-China mempunyai efek langsung terhadap negara-negara ASEAN. Asia tidak membutuhkan pilihan biner antara Washington dan Beijing. Yang dibutuhkan adalah lingkungan strategis yang memungkinkan negara-negara kawasan mempertahankan ruang diplomasi, perdagangan dan pembangunan tanpa dipaksa menjadi bagian dari konflik kekuatan besar.
Bagi Indonesia, ini adalah momen krusial untuk menguji ketangguhan politik luar negeri "Bebas Aktif". Indonesia tidak boleh terjebak dalam logika zero-sum game. Peran Indonesia dan ASEAN adalah sebagai honest broker dan penjaga keseimbangan, memastikan bahwa Indo-Pasifik tetap menjadi kawasan yang terbuka dan inklusif, bukan arena konfrontasi.
Perdamaian kawasan tidak harus dimulai dari hilangnya rivalitas. Ia dapat dimulai dari kemampuan mengendalikan rivalitas. KTT Xi-Trump berpotensi menjadi salah satu instrumen ke arah itu jika menghasilkan mekanisme yang konkret: komunikasi militer yang lebih stabil, pengelolaan krisis Taiwan, dan kepastian rantai pasok.
Penutup: Bukan Perdamaian Tanpa Rivalitas
Ekspektasi terhadap KTT ini sebaiknya realistis. Pertemuan satu hari tidak akan menyelesaikan persoalan struktural hubungan AS-China. Tidak pula menghapus perbedaan kepentingan mengenai Taiwan, teknologi, keamanan dan tatanan internasional.
Tetapi diplomasi tidak selalu bertugas menghapus perbedaan. Kadang-kadang tugas diplomasi yang jauh lebih penting adalah mencegah perbedaan menjadi perang.
Di sinilah makna strategis KTT Xi-Trump. Ia dapat menjadi contoh bahwa dalam politik internasional, perdamaian tidak selalu lahir dari kesamaan pandangan. Perdamaian dapat lahir dari kesadaran bahwa kepentingan nasional masing-masing justru membutuhkan stabilitas bersama.
Maka, masa depan hubungan AS-China mungkin bukan friendship, tetapi juga tidak harus conflict. Ruang di antaranya adalah managed strategic competition – rivalitas yang dikelola melalui diplomasi, komunikasi, aturan, dan kepentingan bersama.
Bagi kawasan Asia, termasuk Indonesia, itulah ruang yang paling penting untuk dipertahankan. Sebab, perdamaian bukan berarti tidak adanya rivalitas. Perdamaian adalah kemampuan sebuah sistem politik untuk mengelola rivalitas tanpa membiarkannya berubah menjadi kekerasan.
Dan jika KTT Xi-Trump mampu bergerak ke arah tersebut, maka nilai strategisnya bukan terletak pada apakah Washington dan Beijing menjadi sahabat. Nilainya terletak pada satu pertanyaan yang jauh lebih fundamental:
Apakah dua kekuatan besar dapat cukup bijaksana untuk tetap bersaing tanpa saling menghancurkan – dan tanpa menyeret kawasan ke dalam konflik mereka?
_______
Referensi
1. Allison, Graham. (2017). Destined for War: Can America and China Escape Thucydides’s Trap? Houghton Mifflin Harcourt.
2. Mearsheimer, John J. (2001). The Tragedy of Great Power Politics. W. W. Norton.
3. Keohane, Robert O. After Hegemony: Cooperation and Discord in the World Political Economy. (1984). Princeton University Press.
4. Jervis, Robert.(1976). Perception and Misperception in International Politics. Princeton University Press.
5. Ikenberry, G. John. (2001). After Victory: Institutions, Strategic Restraint, and the Rebuilding of Order After Major Wars. Princeton University Press.
6. Nye, Joseph S. Jr. The Future of Power. PublicAffairs.
7. Kissinger, Henry. (2011). On China. Penguin Press.
8. Acharya, Amitav. The End of American World Order. Polity, 2014. ***
