ORBITINDONESIA - Berikut ini adalah 20 kisi kisi atau contoh soal tes PPK dan PPS, terbaru, dan lengkap dengan jawabannya.

Contoh soal tes PPK dan PPS ini berbentuk soal pilihan ganda dengan lima pilihan jawaban.

Terdapat juga contoh soal tes PPK dan PPS dalam bentuk afau format PDF yang dapat Anda unduh (download) dengan klik link download yang ada di akhir artikel ini.

Baca Juga: Profil dan Biodata Lengkap Panglima TNI Laksamana Yudo Margono, Agama, Istri, dan Anak

Sebelumnya, Komisi Pemilihan Umum (KPU) membuka pendaftaran untuk menjadi anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) untuk Pemilu 2024 pada tanggal 20 November 2022 hingga 16 Desember mendatang.

1. Menurut UUD 1945, Gubernur, Walikota, dan Bupati dipilih secara ....

a. Demokratis melalui mekanisme internal partai politik

b. Aklamasi oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

c. Langsung oleh rakyat

d. Penetapan Presiden

e. Demokratis

Jawaban : E

2. Agar pemilu dapat terwujud secara ideal dibutuhkan beberapa persyaratan...

a. Adanya kebebasan untuk mengetahui dan memperbincangkan pilihan

b. Adanya pemerataan bobot suara semua rakyat

c. Adanya lembaga pengawas pemilu yang mandiri

d. Adanya kebebasan untuk memilih

e. Adanya prosedur pencoblosan dan penghitungan surat suara serta pelaporan hasil penghitungan suara secara akurat.

Jawaban : E

Baca Juga: BARU TAHU, Segini Gaji Bulanan Panglima TNI Laksamana Yudo Margono, Tunjangan dan Pangkat

3. Yang merupakan tindak pidana pemilihan adalah...

a. Keterlibatan Aparatur Sipil Negara dan TNI-POLRI dan Keikutsertaan Pejabat Negara yang telah mengajukan izin cuti kampanye

b. Keikutsertaan Pejabat Negara yang telah mengajukan izin cuti kampanye dan Penggunaan program dan anggaran pemerintahan daerah untuk kegiatan kampanye

c. Penggunaan program dan anggaran pemerintahan daerah untuk kegiatan kampanye dan Keterlibatan tokoh masyarakat dan ketua organisasi sosial.

d. Keterlibatan Aparatur Sipil Negara dan TNI-POLRI dan Penggunaan program dan anggaran pemerintahan daerah untuk kegiatan kampanye

e. Keikutsertaan Pejabat Negara yang telah mengajukan izin cuti kampanye Keterlibatan tokoh masyarakat dan ketua organisasi sosial.

Jawaban : B

4. Asas pemilihan umum menurut Pasal 22E UUD 1945 adalah berikut ini, kecuali....

a. Adil

b. Terbuka

c. Bebas

d. Langsung

e. Rahasia

Jawaban : B

Baca Juga: TERBARU, 20 Contoh Soal Tes PPK dan PPS Pemilu 2022 Lengkap dengan Kunci Jawaban dan Link Download PDF

5. Dalam hal Partai Politik atau gabungan Partai Politik menarik calonnya atau calonnya mengundurkan diri, maka ....

a. Partai Politik atau gabungan Partai Politik yang mencalonkan dapat mengusulkan calon pengganti

b. Partai Politik atau gabungan Partai Politik yang mencalonkan tidak dapat mengusulkan calon pengganti

c. Partai Politik atau gabungan Partai Politik yang mencalonkan di diskualifikasi

d. Partai Politik atau gabungan Partai Politik yang mencalonkan bisa saja mengganti dengan membuat surat pernyataan

e. Partai Politik boleh saja mengusulkan kembali

Jawaban : B

6. Salah satu larangan kampanye yang dapat langsung diberikan peringatan tertulis untuk menghentikan kegiata kampamye walaupun belum menimbulkan gangguan dan/atau penghentian kegiatan Kampanye di tempat terjadinya pelanggaran atau di seluruh daerah Pemilihan setempat jika terjadi gangguan terhadap keamanan yang berpotensi menyebar ke daerah lain adalah ....

a. Mengganggu keamanan, ketenteraman, dan ketertiban umum

b. Menggunakan tempat ibadah, tempat pendidikan, dan melakukan pawai dengan berjalan kaki dan/atau dengan kendaraan di jalan raya

c. Mengancam dan menganjurkan penggunaan kekerasan untuk mengambil alih kekuasaan dari pemerintahan yang sah

d. Merusak dan/atau menghilangkan alat peraga Kampanye

e. Menggunakan fasilitas dan anggaran Pemerintah dan Pemerintah Daerah

Jawaban : B

Baca Juga: Terusirnya Warga Ahmadiyah dari Tanahnya Sendiri di NTB dalam Puisi Esai Denny JA

7. Dibawah ini adalah merupakan bentuk pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu, kecuali....

a. Anggota Panwas membiarkan tindakan pelanggaran hukum yang dilakukan oleh anggota KPU

b. Dengan sengaja tidak memberitahukan pilihannya kepada orang lain

c. Keberpihakan terhadap salah satu peserta Pemilu

d. Mengeluarkan pendapat untuk mendukung salah satu peserta pemilu

e. Melakukan tindakan yang melampaui batas kewenangan

Jawaban : B

8. Anggota KPU Kabupaten/Kota wajib mematuhi kode etik yang disusun dan disetujui bersama oleh....

a. Bawaslu, Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Kehormatan Dewan

b. DKPP, Bawaslu dan Mahkamah Konstitusi

c. KPU, Bawaslu dan Mahkamah Konstitusi

d. DKPP, KPU dan Mahkamah Konstitusi

e. KPU, Bawaslu, dan DKPP

Jawaban : E

9. Berdasarkan keputusan Komisi Pemilihan Umum bahwa Pelaksanaan Pemungutan Suara serentak dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Walikota dan Wakil Walikota, Bupati dan Wakil Bupati pada tahun 2017 dilakukan pada tanggal...

a. 15 Januari 2017

b. 15 Februari 2017

c. 15 Maret 2017

d. 15 April 2017

e. 21 Februari 2017

Jawaban : B

10. Jumlah partai politik lokal peserta Pemilu 2009 di Provinsi Aceh adalah .........

a. 3 partai politik

b. 4 partai politik

c. 5 partai politik

d. 6 partai politik

e. 7 partai politik

Jawaban : D

Baca Juga: Genjot Sektor Wisata 2023, Pemerintah Akan Luncurkan Gerakan Bangga Berwisata di Indonesia Aja

11. Salah satu persyaratan Pemantau Pemilihan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota adalah.....

a. Mempunyai kantor tetap sampai ke tingkat kecamatan

b. Memiliki kepengurusan sampai ke tingkat kecamatan

c. Mendapat akreditasi dari pengawas Pemilihan

d. Terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM

e. Bersifat independen

Jawaban : E

12. Dibawah ini tugas KPU Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan Pemilu anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, kecuali ....

a. Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan di kabupaten/kota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan

b.Mengoordinasikan dan mengendalikan tahapan penyelenggaraan oleh ppk, pps, dan kpps dalam wilayah kerjanya

c. Melaksanakan dengan segera putusan Bawaslu Kabupaten/Kota

d. Merencanakan program dan melaksanakan anggaran serta menetapkan jadwal di kabupaten/kota

e. Menyampaikan Daftar Pemilih Kepada KPU Provinsi

Jawaban : E

13. DKPP memberikan sanksi kepada setiap Penyelenggara Pemilu yang terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu. Sanksi yang dijatuhkan kepada penyelenggara pemilu atas pelanggaran kode etik yang bersifat berat adalah....

a. Teguran tertulis

b. Peringatan Keras

c. Pemberhentian Sementara

d. Pemberhentian Tetap

e. Pemberhentian tetap dan denda

Jawaban : D

Baca Juga: Soal Papua, Yudo Margono Janji Lanjutkan Kebijakan Jenderal Andika

14. Untuk menjalankan tugas dan fungsi dalam penegakan kode etik Penyelenggara Pemilu, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu membentuk...

a. Keputusan DKPP dan Pedoman Pemeriksaan Dugaan Pelanggaran Kode Etik

b. Surat Edaran DKPP dan Juknis Tata Cara Pengaduan

c. Peraturan DKPP dan Keputusan DKPP

d. Peraturan DKPP dan Maklumat DKPP

e. MoU antara KPU, Bawaslu dan DKPP

Jawaban : C

15. Berdasarkan UU Nomor 7 tahun 2017. Berapa hari jangka waktu pembentukan Pengawas TPS sebelum hari pemungutan suara...

a. 7 (tujuh) hari

b. 14 (empat belas) hari

c. 21 (dua puluh satu) hari

d. 23 (dua puluh tiga) hari

e. 30 (tiga puluh) hari

Jawaban : B

16. Pemberhentian Anggota KPU dan Bawaslu secara administratif dilakukan oleh....

a. DPR

b. DKPP

c. Mendagri

d. Presiden

e. Pengadilan

Jawaban : D

17. Jenis perlengkapan Pemungutan dan Penghitungan suara di TPS meliputi antara lain, kecuali ...

a. kotak suara dan bilik suara

b. Obeng untuk mencoblos

c. Sampul kertas dan Segel

d. Surat Suara

e. Tinta

Jawaban : B

Baca Juga: Waduh, Ketahuan Nonton Drakor, Tiga Siswa SMA Dieksekusi Mati di Depan Publik

18. Peserta Pemilihan dalam hal ini pasangan calon dapat diperbolehkan melaksanakan kampanye pada waktu ....

a. 14 (empat belas) hari sebelum dimulainya masa tenang

b. 21 (dua puluh satu) hari sebelum dimulainya masa tenang

c. 5 (lima) bulan sebelum hari dan tanggal pemungutan suara

d. Sejak ditetapkan sebagai pasangan calon hingga dimulai hari tenang

e. 3 (tiga) hari sejak penetapan pasangan calon hingga dimulai masa tenang

Jawaban : E

19. Calon terpilih anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota pada Pemilu 2009 ditetapkan berdasarkan calon yang ......

a. Berada di nomor urut 1 dalam Daftar Calon

b. Memperoleh suara minimal 30 persen dari Bilangan Pembagi Pemilih

c. Memperoleh suara terbanyak berdasarkan urutan di Daftar Calon

d. Memperoleh suara melebihi Bilangan Pembagi Pemilih yang ditetapkan

e. Memperoleh suara sama dengan Bilangan Pembagi Pemilih yang ditetapkan

Jawaban : B

20. Tahapan penyelenggaraan pemilu dimulai paling lambat ........ bulan sebelum hari pemungutan suara.

a. 24 (dua puluh empat)

b. 22 (dua puluh dua)

c. 20 (dua puluh)

d. 18 (delapan belas)

e. 12 (dua belas)

Jawaban : C

Baca Juga: Profil Lengkap Ibu Vero Yudo Margono, Perempuan Tercantik yang Sederhana asal Jawa Tengah

Untuk mendapatkann contoh soal PPK dan PPS format PDF, dapat klik tautan/link download di bawah ini:

>> LINK DOWNLOAD CONTOH SOAL PPK DAN PPS PEMILU 2024 <<

Itulah 20 contoh soal tes PPK dan PPS Pemilu 2024. Semoga bermanfaat.***