Kolier L. Haryanto: Operation Economic Outcast - Perang Tanpa Tentara dan Kedaulatan di Abad Ke-21
Oleh Kolier L. Haryanto, Pendiri Peace Café
ORBITINDONESIA.COM - Tidak ada dentuman meriam. Tidak ada tank yang melintasi perbatasan. Tidak ada bendera yang diturunkan. Namun, pada 6 November 2026, Amerika Serikat mengambil tindakan yang memperlihatkan wajah baru kekuasaan global. Sasarannya bukan pangkalan militer, melainkan sebuah bursa aset kripto: MEXC Global.
Melalui Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN), lembaga di bawah Departemen Keuangan Amerika Serikat, Washington mengeluarkan perintah yang melarang lembaga keuangan Amerika memproses transfer dana yang melibatkan MEXC Global.
FinCEN menyatakan bahwa platform tersebut telah memfasilitasi sedikitnya US$16 miliar transaksi yang berkaitan dengan penghindaran sanksi terhadap Iran, Korea Utara, dan Rusia, serta aktivitas kejahatan siber selama periode Mei 2021 hingga Mei 2026 (U.S. Department of the Treasury, 2026a).
Penting untuk dicatat bahwa tindakan terhadap MEXC ini merupakan bagian dari kampanye lebih luas bertajuk Operation Economic Outcast, yang sebenarnya telah diluncurkan sejak 24 Agustus 2026 sebagai langkah strategis terhadap Iran dan jaringan pendukungnya (U.S. Department of the Treasury, 2026b).
Angkanya luar biasa. Tuduhannya serius. Namun, ada sesuatu yang jauh lebih menarik untuk diperhatikan: nama operasi tersebut, Operation Economic Outcast. Mengucilkan secara ekonomi. Inilah salah satu wajah baru perang pada abad ke-21.
Dari Medan Perang ke Jalur Keuangan
Dahulu, untuk melumpuhkan kekuatan sebuah negara, militer harus menguasai wilayah, menghancurkan infrastruktur, atau memutus jalur logistik. Kini, sebagian kekuatan itu dapat dijalankan melalui instrumen keuangan. Akses terhadap perbankan, pembayaran, teknologi, dan jaringan transaksi internasional dapat menjadi alat tekanan yang tidak kalah menentukan.
Henry Farrell dan Abraham Newman (2023), dalam karyanya Underground Empire: How America Weaponized the World Economy, menjelaskan bagaimana posisi strategis Amerika dalam jaringan global informasi, teknologi, dan keuangan dapat diubah menjadi sumber kekuasaan geopolitik.
Infrastruktur yang semula dibangun untuk mempermudah perdagangan dan konektivitas internasional ternyata juga dapat berfungsi sebagai titik kendali atau chokepoints. Kasus MEXC memperlihatkan bagaimana mekanisme tersebut bekerja secara presisi.
Namun, perlu diluruskan agar tidak terjadi kesalahpahaman publik. Perintah FinCEN bukan berarti seluruh kegiatan MEXC di dunia otomatis dilarang, seluruh aset penggunanya dibekukan, atau semua negara wajib menutup akses terhadap platform tersebut.
Ruang lingkup tindakan itu spesifik: pelarangan transfer dana tertentu yang melibatkan MEXC oleh lembaga keuangan yang tercakup dalam yurisdiksi Amerika. Perintah tersebut berlaku efektif 30 hari setelah publikasi dalam Federal Register (FinCEN, 2026).
Menanggapi hal ini, MEXC telah merilis pernyataan resmi pada 7 November 2026. Perusahaan menegaskan bahwa operasional tetap berjalan normal dan aset pengguna aman, sembari memulai pemeriksaan independen atas sistem antipencucian uang (AML) dan kepatuhan sanksinya (MEXC, 2026). Pernyataan ini penting untuk membedakan antara perintah regulator dengan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.
Dengan demikian, yang sedang dipertaruhkan bukan sekadar keberadaan sebuah bursa kripto, melainkan kemampuan Amerika menggunakan akses terhadap sistem keuangannya sebagai instrumen tekanan lintas negara. Inilah yang oleh Farrell dan Newman disebut sebagai weaponized interdependence: ketergantungan antarnegara yang semula menciptakan efisiensi ekonomi kini berubah menjadi sumber kerentanan politik.
Siapa yang Mengawasi Sang Pengucil?
Tidak ada yang perlu membela pencucian uang, pendanaan kejahatan siber, ataupun upaya menghindari sanksi yang sah. Jika dugaan terhadap MEXC terbukti melalui proses yang dapat dipertanggungjawabkan, tindakan penegakan hukum tentu diperlukan. Namun, pertanyaan yang lebih mendasar adalah: siapa yang menentukan pihak yang harus dikucilkan, berdasarkan standar apa, dan melalui mekanisme pengawasan seperti apa?
Dalam kasus ini, FinCEN menggunakan kewenangan berdasarkan Section 9714 Combating Russian Money Laundering Act, sebagaimana diubah melalui National Defense Authorization Act for Fiscal Year 2022. Penetapan MEXC sebagai entitas prioritas dikaitkan secara khusus dengan aktivitas keuangan ilegal yang berhubungan dengan Rusia, meskipun uraian resminya juga mencakup transaksi terkait Iran, Korea Utara, dan kejahatan siber (U.S. Department of the Treasury, 2026a).
Artinya, persoalannya bukan semata-mata penggunaan satu undang-undang untuk menghukum negara lain, melainkan bagaimana kewenangan domestik Amerika dapat menghasilkan konsekuensi lintas batas yang sangat luas. Di sinilah persoalan tata kelola global muncul.
Kekuasaan untuk mengatur akses terhadap infrastruktur keuangan internasional harus berjalan seiring dengan transparansi, proporsionalitas, hak untuk memperoleh klarifikasi, dan mekanisme keberatan yang efektif. Tanpa itu, penegakan hukum berisiko dipersepsikan – dan berpotensi berfungsi – sebagai instrumen dominasi geopolitik.
Indonesia dan Kerentanan Kedaulatan Keuangan
Lantas, apa relevansinya bagi Indonesia? Kita bukan MEXC. Kita juga bukan Iran, Rusia, ataupun Korea Utara. Namun, Indonesia merupakan bagian dari sistem keuangan global yang masih sangat dipengaruhi oleh dominasi dolar Amerika dan jaringan pembayaran internasional.
Perlu dibedakan secara tegas bahwa dolar dan SWIFT bukanlah hal yang sama. Dolar merupakan mata uang, sedangkan SWIFT adalah jaringan komunikasi keuangan yang digunakan lembaga keuangan untuk bertukar instruksi transaksi. Keduanya memiliki posisi strategis dalam arsitektur keuangan internasional, tetapi tidak identik. Farrell dan Newman (2023) mengingatkan bahwa ketergantungan pada jaringan yang terpusat dapat menciptakan titik tekanan bagi negara-negara yang tidak menguasai infrastruktur tersebut.
Bayangkan jika suatu hari perusahaan Indonesia terlibat dalam transaksi yang dianggap melanggar ketentuan sanksi Amerika. Apa yang terjadi apabila mitra perbankan internasional memilih menghentikan hubungan bisnis karena khawatir kehilangan akses ke pasar dan sistem keuangan Amerika? Perusahaan tersebut belum tentu dinyatakan melanggar hukum negara kita, namun konsekuensi ekonominya dapat terasa nyata di dalam negeri.
Karena itu, kerentanan kita bukan semata-mata terletak pada kemungkinan melakukan pelanggaran, melainkan juga pada ketergantungan terhadap infrastruktur yang tidak sepenuhnya berada dalam kendali nasional. Kedaulatan ekonomi pada abad ke-21 tidak cukup dimaknai sebagai kemampuan menguasai wilayah dan sumber daya alam. Kedaulatan juga berarti kemampuan menjaga keberlangsungan transaksi, pembayaran, perdagangan, dan aktivitas ekonomi ketika terjadi tekanan eksternal.
Kita sebenarnya telah membangun sejumlah fondasi. QRIS, BI-FAST, kerja sama Local Currency Transaction (LCT), dan pengembangan sistem pembayaran lintas negara merupakan bagian dari upaya memperkuat kapasitas tersebut. Bank Indonesia mencatat nilai transaksi LCT mencapai US$11,7 miliar hingga pertengahan 2025, meningkat signifikan dibandingkan US$4,702 miliar pada semester pertama 2024 (Bank Indonesia, 2025).
Sementara itu, proyek Nexus yang dikembangkan BIS Innovation Hub bersama bank sentral negara-negara Asia Tenggara, termasuk Indonesia, menawarkan rancangan konektivitas sistem pembayaran instan lintas negara (BIS Innovation Hub, 2024). Langkah-langkah ini penting; diversifikasi bukan berarti mengisolasi diri dari sistem global, melainkan memperluas pilihan, mengurangi konsentrasi risiko, dan memperkuat daya tawar Indonesia.
Dari Economic Outcast Menuju Economic Inclusion
Di sinilah persoalan ekonomi bertemu dengan persoalan perdamaian. Operation Economic Outcast memperlihatkan bahwa konflik internasional dapat berlangsung tanpa tembakan. Pengucilan ekonomi dapat menjadi instrumen penegakan hukum, tetapi juga dapat memperlebar jarak politik apabila tidak disertai mekanisme dialog dan jalan keluar.
Sanksi tidak selalu gagal. Dalam kondisi tertentu, sanksi dapat menjadi instrumen untuk menekan pelanggaran dan mendorong perubahan perilaku. Namun, efektivitasnya tidak boleh hanya diukur dari seberapa besar kerugian ekonomi yang ditimbulkan. Dampaknya terhadap masyarakat sipil, akses kebutuhan dasar, dan kemungkinan penyelesaian konflik juga harus diperhitungkan.
Laporan World Economic Outlook IMF (2023) mengenai fragmentasi geoekonomi memperingatkan bahwa pemisahan ekonomi berdasarkan blok geopolitik dapat meningkatkan biaya perdagangan, mengganggu investasi, dan melemahkan stabilitas ekonomi global.
Pertanyaannya kemudian: apakah dunia ingin membangun ketertiban melalui ketakutan, atau membangun perdamaian melalui keadilan dan kerja sama? Melalui perspektif Peace Café, diusulkan pendekatan yang berbeda. Bukan membenarkan pelanggaran, bukan pula meniadakan penegakan hukum, melainkan mempertemukan ketegasan hukum dengan ruang dialog.
Pertama, sebelum menjatuhkan pembatasan yang berdampak luas, perlu tersedia mekanisme klarifikasi, verifikasi independen, dan kesempatan mengajukan keberatan. Penegakan hukum harus tegas, tetapi tetap proporsional dan dapat dipertanggungjawabkan.
Kedua, mengembangkan prinsip Economic Inclusion. Pihak yang terbukti melakukan pelanggaran harus diminta memperbaiki sistem kepatuhan, memenuhi kewajiban hukum, dan menjalani pengawasan. Apabila memungkinkan, harus tersedia tahapan pemulihan yang terukur. Sanksi tidak boleh kehilangan tujuan korektif dan berubah menjadi pengucilan permanen.
Ketiga, memperkuat kedaulatan keuangan tanpa permusuhan. Kita tidak perlu memilih blok geopolitik untuk membangun ketahanan ekonomi. Kita perlu memperkuat sistem pembayaran nasional, memperluas penggunaan mata uang lokal, meningkatkan keamanan infrastruktur digital, serta membangun kerja sama lintas negara yang saling menguntungkan.
Keempat, menjadikan Indonesia ruang perjumpaan. Peace Café mengusulkan forum informal ekonomi global yang mempertemukan regulator, bank, bursa aset digital, pelaku usaha, akademisi, dan masyarakat sipil dari negara-negara yang memiliki perbedaan kepentingan. Dialog semacam ini dapat membuka ruang komunikasi yang sering kali tertutup oleh diplomasi formal dan ketegangan politik.
Kelima, melindungi masyarakat. Prinsipnya sederhana: penegakan hukum harus diarahkan kepada pelaku dan jaringan yang bertanggung jawab, bukan membebankan akibatnya secara tidak proporsional kepada masyarakat yang tidak bersalah. Perlindungan konsumen, kejelasan status dana, dan jalur kemanusiaan harus menjadi bagian integral dari desain kebijakan.
Perang Tanpa Tentara, Perdamaian Tanpa Pengucilan
MEXC boleh menghadapi proses hukum dan regulasi. Jika pelanggaran terbukti, pertanggungjawaban harus dijalankan. Namun, pelajaran bagi dunia jauh lebih besar daripada nasib satu perusahaan. Kita sedang menyaksikan perubahan karakter kekuasaan global.
Dahulu, kekuatan negara diukur dari luas wilayah, jumlah tentara, dan persenjataan. Kini, kekuatan juga ditentukan oleh siapa yang menguasai jaringan pembayaran, infrastruktur digital, teknologi, dan jalur transaksi internasional.
Bagi negara kita, jawabannya bukan memusuhi dolar, menutup diri dari dunia, atau membangun sistem yang terisolasi. Jawabannya adalah memperkuat kemampuan nasional agar keterhubungan global tidak berubah menjadi ketergantungan yang melumpuhkan.
Perdamaian bukan berarti membiarkan pelanggaran tanpa konsekuensi. Perdamaian justru membutuhkan hukum yang adil, kekuasaan yang terkendali, dan ruang untuk memperbaiki hubungan. Sebab, tembok mungkin dapat memisahkan pihak-pihak yang bertikai, dan sanksi mungkin dapat menghentikan transaksi, tetapi perdamaian membutuhkan sesuatu yang tidak dapat dihasilkan oleh keduanya: kesediaan untuk mendengar dan mencari jalan keluar bersama.
Perang tanpa tentara mungkin telah menjadi kenyataan baru. Namun, dunia tidak boleh kehilangan keberanian untuk membangun perdamaian tanpa pengucilan. Pertanyaannya bukan sekadar apakah negara siap menghadapi perang ekonomi. Pertanyaan yang lebih penting: mampukah negara membangun kedaulatan keuangan sekaligus menawarkan jalan perdamaian bagi dunia? ***
