Dimas Supriyanto: Lima Tahun untuk Presiden
Oleh Dimas Supriyanto, jurnalis senior
ORBITINDONESIA.COM - Gelombang serangan terstruktur, sistematis dan masif, kepada figur Presiden Prabowo dan pemerintah kian keras saja - setelah gagal melengserkan Gibran Rakabuming dengan segala cara. Isu dollar naik sedang ramai digoreng di sosial media.
Sebagian serangan dibungkus analisis, aspirasi, kritik, kepedulian, dan keprihatinan - namun tujuan sebenarnya adalah delegitimasi permanen. Menggulingkan pemerintah.
Sebagian ucapan dan kutipan dari presiden dibaca dengan niat buruk. Dikelirukan. Dimanipulasi. Semua kekeliruan dianggap bukti kegagalan total. Semua kebijakan diperlakukan seolah bagian dari konspirasi besar.
Memang - politik era media sosial di hari ini bergerak lewat potongan video 30 detik, 'headline' provokatif, dan algoritma kemarahan.
Dalam iklim seperti itu, konteks mati. Yang hidup hanya cuplikan, insinuasi, dan kemarahan yang diproduksi terus-menerus.
Presiden bicara untuk banyak audiens sekaligus: rakyat kecil, investor, birokrasi, militer, elite partai, bahkan pasar global. Tapi tidak semua kalimat dimaksudkan sebagai doktrin resmi negara. Ada pernyataan retoris, emosional, spontan, bahkan simbolik.
Tapi - ternyata - lawan politik membaca semuanya secara 'verbatim', harfiah, "letterlijk" - seolah pidato presiden adalah pasal undang-undang.
Dan di sinilah ironi demokrasi kita: mereka yang paling keras mengaku demokratis justru sering tidak sabar terhadap hasil demokrasi.
Negara, pemerintah, presiden membutuhkan kritik. Kritik itu sehat. Tapi - saat ini - yang datang bukan kritik, namun caci maki, insinuasi dan kebencian.
Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto baru satu setengah tahun. Masih tiga setengah tahun lagi untuk menunjukkan kinerja totalnya. Tapi hari ini kian kencang saja nafsu untuk melengserkannya
Saya sendiri - meski pada Pilpres 2024 lalu tidak memilihnya, tegas menolak pelengseran itu. Saya meyakini sepenuhnya, pelengseran presiden di tengah jalan menghasilkan ongkos politik, sosial dan ekonomi yang jauh lebih mahal daripada mempertahankan kritik dalam koridor konstitusi.
Kita punya trauma panjang soal ini. Dari jatuhnya Sukarno, tumbangnya Suharto, hingga drama politik Abdurrahman Wahid, negeri ini selalu membayar mahal setiap kali kekuasaan diguncang secara prematur. Investor lari, birokrasi lumpuh, polarisasi sosial membesar, dan rakyat kecil lagi yang menanggung inflasi maupun ketidakpastian.
Masalahnya, sebagian kelompok oposisi hari ini tampaknya tidak sabar atau benar-benar menawarkan alternatif besar. Mereka lebih banyak memproduksi delegitimasi psikologis: membuat publik percaya bahwa negara sedang runtuh total.
Sejujurnya ini bukan khas Indonesia.
Ini pola politik yang kini global. Di banyak negara, oposisi tidak lagi menunggu pemilu; mereka menciptakan suasana “presiden gagal” sejak hari pertama pemerintahan dimulai.
Pengamat di luar sana masih menganggap Prabowo Subianto dengan kacamata masa lalu : keras, kaku, militeristik, nasionalistik klasik.
Padahal kebijakan ekonominya sekarang justru memperlihatkan kecenderungan neo-populis dan semi-sosial demokrat: makan bergizi gratis, kereta petani, ketahanan pangan dan energi, hilirisasi, proteksi sumber daya, koperasi, sampai dorongan industrialisasi nasional - yang sangat dekat dengan pemikiran ayahandanya, Prof. Dr. Soemitro Djojohadikusumo
Pak Mitro, sebagai pendiri Partai Sosialis Indonesia (PSI, 1948-1960), percaya negara harus aktif membangun fondasi ekonomi nasional, bukan menyerahkan semuanya ke pasar.
Tentu pelaksanaannya belum rapi. Ada pemborosan. Ada pejabat yang tidak sekelas visi pusat. Ada birokrasi yang masih korup dan lamban - relawan aji mumpung. Mentang-mentang.
Bahkan sebagian orang-orang di lingkar kekuasaan sendiri menjadi beban - menggerogoti. Tetapi di negara sebesar Indonesia, perubahan memang tidak pernah steril.
Reformasi ekonomi tidak lahir seperti brosur seminar. Ia lahir lewat kekacauan administratif, tarik-menarik kepentingan, dan trial-error politik.
Karena itu, pertanyaan paling rasional sebenarnya sederhana: apakah situasi sekarang sedemikian “katastrofik” (mau kiamat) sampai pemerintahan harus diganggu terus-menerus sebelum selesai masa jabatannya?
Kalau jawabannya tidak, maka demokrasi harus memberi ruang waktu. Jangan berharap perubahan “sak-dek, sak-nyet” - Sim Salabim!
Memberi kesempatan lima tahun waktu bagi presiden bukan hadiah. Melainkan mekanisme stabilitas negara. Setelah itu rakyat boleh menghukum di pemilu berikutnya. Itu jauh lebih beradab daripada membangun suasana "chaos" setiap hari.
Kepada jemaah Fesbukiyah yang Mulia di sini - ketahuilah, mereka yang paling bising di media sosial belum tentu mayoritas. Mereka tak ubahnya pemotor dengan knalpot "brong" dan bangga justru ketika mengganggu ketenangan warga.
Indonesia berulang kali menunjukkan bahwa dunia digital sering hanya kebisingan yang terdengar besar karena algoritma.
Mereka mendominasi percakapan, ya! Tetapi belum tentu mendominasi rakyat. Survei lembaga kredibel 2026, kepuasan publik pada Prabowo masih di kisaran 74,1% - 80%.
Memang - bahayanya kaum anti pemerintah giat mengulang-ulang kebohongan - dengan semangat jargon Agitator Nazi, yaitu "Kebohongan yang diulang seribu kali akan diyakini sebagai kebenaran".
Sebagai jurnalis jadul, saya memahami satu hal mendasar: negara tidak boleh terus hidup dalam siklus kebencian politik tanpa jeda.
Tidak ada pembangunan dan perubahan negara tanpa stabilitas.
Apa yang diharap dari negeri yang rakyatnya 'gegeran' terus? ***
