Bank Dunia Pangkas Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi RI, Purbaya Menilai Bank Dunia Salah Hitung
ORBITINDONESIA.COM - Bank Dunia memangkas proyeksi pertumbuhan ekonomi RI menjadi 4,7% pada 2026, lebih rendah dari proyeksi yang dikeluarkan Oktober 2025, yakni 4,8%.
Perlambatan ini dipengaruhi oleh tekanan eksternal, terutama kenaikan harga minyak akibat perang Timur Tengah serta meningkatnya sentimen kehati-hatian investor di pasar keuangan (risk-off sentiment).
Meski begitu, dampak negatif tersebut sebagian akan teredam oleh pendapatan dari ekspor komoditas serta berbagai inisiatif investasi yang digerakkan pemerintah.
Menkeu Purbaya menilai Bank Dunia salah hitung dengan memproyeksikan ekonomi RI tumbuh 4,7%. Itu sama saja menganggap RI akan menghadapi resesi karena lebih rendah dari pertumbuhan 2025 sebesar 5,11%.
Ia optimistis pertumbuhan ekonomi melaju di atas target APBN 2026 sebesar 5,4%. Selain itu, kata dia, gejolak harga minyak global sudah mulai reda. Purbaya menekankan, proyeksi Bank Dunia itu juga belum memasukkan faktor kebijakan fiskal di bawah kepemimpinannya.
Peneliti CORE Indonesia, Yusuf Rendy Manilet, menilai rencana Menkeu Purbaya mengubah postur APBN 2026 dengan defisit 2,9% dari sebelumnya 2,68% merupakan sinyal kewaspadaan. Langkah tersebut mencerminkan tekanan terhadap APBN memang sudah mulai terasa.
Penyesuaian ini bisa dipahami sebagai bentuk adaptasi, karena APBN memang berfungsi sebagai peredam saat ada guncangan. Tapi, pergeseran defisit ini juga menunjukkan ruang fiskal tak lagi selonggar yang diasumsikan di awal.
Menurut Yusuf, dalam kondisi global yang fluktuatif, deviasi kecil seperti harga minyak tinggi lebih lama atau tekanan nilai tukar, bisa cepat mendorong defisit melampaui batas 3%. Selain itu, kenaikan harga energi berpotensi memperbesar beban subsidi, menekan nilai tukar, dan memengaruhi biaya pembiayaan pemerintah.
Dalam situasi begini, pemerintah harus mulai menyiapkan opsi-opsi penyesuaian. Sehingga, jika risiko berlanjut, respons kebijakan bisa lebih terukur dan tidak reaktif.
Kepala Pusat Makroekonomi dan Keuangan Indef, M Rizal Taufikurahman, menilai dalam struktur APBN saat ini, ruang fiskal sudah semakin sempit, ditandai rasio utang yang mendekati ±40% PDB, tekanan belanja wajib, dan eksposur tinggi terhadap harga energi dan nilai tukar.
Kenaikan defisit menjadi 2,9% bukan sekadar isu angka, tapi refleksi meningkatnya kerentanan terhadap guncangan eksternal. Secara teknis masih bisa dikendalikan, tetapi secara struktural mulai masuk fase fiscal tightness.***
