Kontroversi Anggaran Tanggap Bencana Sumatera: DPR Desak Kejelasan
ORBITINDONESIA.COM – Di tengah rapat koordinasi, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mempertanyakan kejelasan anggaran bencana Sumatera dari Menteri Keuangan, mencerminkan kebingungan birokrasi yang berisiko menghambat penanganan.
Dalam rapat di Kompleks Parlemen, Jakarta, Dasco menyoroti ketidakpastian sumber dana untuk tanggap bencana di Sumatera. Kementerian Pekerjaan Umum mengusulkan anggaran besar yang belum sepenuhnya disetujui Bappenas, memicu kekhawatiran tentang kelangsungan proyek di lapangan.
Dalam proses penganggaran, usulan dana darurat dari Kementerian PU harus melalui Bappenas sebelum mencapai Kementerian Keuangan. Ketidaksepakatan antara lembaga ini menghambat pelaksanaan proyek yang mendesak. Dasco menekankan bahwa birokrasi berpotensi mengorbankan kontraktor dan memperlambat pemulihan daerah terdampak bencana.
Kebijakan publik sering kali dihadapkan pada tantangan birokrasi yang kompleks. Dalam kasus ini, koordinasi antara kementerian dan lembaga terkait sangat penting. Meskipun anggaran telah disiapkan, penundaan persetujuan dapat memperburuk situasi di lapangan, menyoroti kebutuhan reformasi dalam pengelolaan anggaran bencana.
Keputusan cepat dan koordinasi efektif antara kementerian diperlukan untuk memastikan dana tanggap darurat dapat dialokasikan tepat waktu. Pertanyaan terbuka tetap: bagaimana pemerintah dapat meningkatkan tanggapan bencana tanpa terhambat birokrasi? Solusi harus segera ditemukan demi kepentingan masyarakat terdampak.
(Orbit dari berbagai sumber, 21 Februari 2026)
.jpeg)
