Prabowo Menolak, Tetapi Provinsi Aceh Tetap Minta Bantuan UNDP dan Unicef untuk Atasi Bencana
ORBITINDONESIA.COM - Meskipun Presiden Prabowo sudah menyatakan tidak meminta bantuan dari luar negeri untuk menangani bencana di 3 provinsi Sumatra, namun pemerintah Provinsi Aceh sudah bersurat kepada 2 lembaga Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) yang isinya meminta bantuan mereka.
Lembaga tersebut adalah UNDP dan Unicef. Juru Bicara Pemerintah Aceh Muhammad MTA mengatakan, permintaan keterlibatan UNDP dan Unicef atas pertimbangan pengalaman bencana tsunami 2004.
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyatakan akan mempelajari surat permintaan bantuan tersebut. Ia menegaskan pemerintah pusat tidak lepas tangan dalam penanganan bencana di Aceh, termasuk dukungan rehabilitasi dan pemulihan.
Anggota Komisi III DPR dapil Aceh Nasir Djamil, menilai surat Pemerintah Aceh kepada 2 lembaga PBB tidak bermaksud menyudutkan pemerintah pusat, tapi lebih didasarkan pada kebutuhan kemanusiaan.
Apalagi, kata politisi PKS itu, 2 lembaga tersebut setiap tahun sudah punya program di Aceh. Wakil Ketua Komisi II DPR dari Fraksi Demokrat Dede Yusuf Macan Effendi menyatakan, surat permintaan bantuan dari Pemprov Aceh itu tidak perlu menjadi perdebatan karena tujuannya untuk menyelamatkan rakyat.
Provinsi Aceh paling menderita akibat bencana banjir dan longsor dibandingkan Sumatra Utara dan Sumatra Barat. Selain korban jiwa yang jatuh lebih banyak di Aceh, kerusakan infrastruktur juga paling parah.
Ini bisa dilihat dari estimasi biaya yang dibuat oleh Kementerian Pekerjaan Umum untuk pemulihan infrastruktur pasca bencana yang dilaporkan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dalam rapat kabinet terbatas 7 Desember lalu.
Biaya pemulihan infrastruktur di 3 provinsi itu sebesar Rp 51,82 triliun, yang hampir separuhnya atau Rp 25,41 triliun, khusus untuk Aceh. Menkeu Purbaya menyatakan telah menyiapkan dana hingga Rp 60 triliun dari APBN untuk mendukung pemulihan dan rehabilitasi wilayah terdampak bencana. ***
.jpg)
.jpeg)
