Menlu Tiongkok Wang Yi: Segala Pengaturan Terkait Gaza Harus Mencerminkan Pemerintahan Palestina
ORBITINDONESIA.COM - Menteri Luar Negeri Tiongkok Wang Yi mengatakan pada hari Selasa, 18 November 2025 bahwa segala pengaturan terkait Jalur Gaza harus mencerminkan pemerintahan Palestina, Anadolu melaporkan.
“Setiap pengaturan pascakonflik untuk Gaza harus mencerminkan prinsip dasar ‘Palestina memerintah Palestina’ dan harus berpegang teguh pada ‘solusi dua negara’” yang hanya melaluinya “perdamaian dan stabilitas abadi” dapat dicapai di Timur Tengah, ujar Wang kepada Sekretaris Jenderal Liga Arab Ahmed Aboul-Gheit dalam sebuah pertemuan di Beijing.
Tiongkok akan terus “menegakkan keadilan di panggung internasional, dengan tegas mendukung pemulihan hak-hak sah rakyat Palestina, dan mendorong kemajuan serta implementasi ‘solusi dua negara’,” ujarnya.
Beijing “tidak pernah mencampuri urusan dalam negeri negara lain dan tidak pernah terlibat dalam persaingan geopolitik,” karena tujuan kerja sama Tiongkok-Arab adalah “pembangunan bersama, kemakmuran bersama, dan membantu semua negara mencapai modernisasi,” kata Wang.
Tiongkok adalah "mitra paling andal" bagi negara-negara Arab dan mendukung mereka dalam "mengatasi campur tangan eksternal, menempuh jalur pembangunan yang sesuai dengan kondisi nasional mereka, memperkuat otonomi strategis," serta mencapai persatuan dan kemandirian, dan bersama-sama menjaga perdamaian dan stabilitas regional.
Aboul-Gheit, selain menyatakan pentingnya hubungan dengan Tiongkok, juga menyatakan kesediaannya untuk prospek yang lebih luas bagi hubungan Tiongkok-Liga Arab.
"Liga Arab menghargai komitmen Tiongkok terhadap keadilan dan kesetaraan dalam isu Palestina dan berharap Tiongkok terus memainkan peran yang konstruktif," ujarnya.
Aboul-Gheit berada di Tiongkok untuk menghadiri Dialog Peradaban Tiongkok-Arab ke-11 di Beijing, yang dihadiri oleh 150 perwakilan dari 22 negara Arab dan Liga Arab, menurut surat kabar pemerintah China Daily.
Dewan Keamanan PBB mengadopsi resolusi rancangan AS pada hari Senin yang membentuk Dewan Perdamaian Transisi (BoP) dan mengesahkan Pasukan Stabilisasi Internasional (ISF) untuk mengawasi upaya tata kelola, rekonstruksi, dan keamanan di Gaza.
Resolusi tersebut disahkan dengan 13 suara, sementara Rusia dan Tiongkok abstain. Resolusi ini memberi wewenang kepada ISF dan BoP hingga 31 Desember 2027.
Sejak Oktober 2023, hampir 69.500 warga Palestina telah tewas, sebagian besar perempuan dan anak-anak, dan lebih dari 170.700 orang terluka dalam perang Israel yang telah menghancurkan sebagian besar wilayah kantong tersebut.***
