Prabowo Pimpin Rapat Evaluasi Kebijakan Devisa Ekspor
ORBITINDONESIA.COM – Presiden Prabowo Subianto memimpin rapat penting di kediamannya, membahas kebijakan devisa hasil ekspor yang memicu perdebatan di kalangan ekonomi.
Keputusan pemerintah Indonesia memberlakukan PP Nomor 8 Tahun 2025 yang mewajibkan penempatan 100% devisa hasil ekspor (DHE) di dalam sistem keuangan nasional menjadi sorotan. Kebijakan ini berbeda dengan aturan sebelumnya dan bertujuan memperkuat cadangan devisa nasional.
Sejak diberlakukan pada Maret, kebijakan ini belum menunjukkan hasil memuaskan. Meski sudah ada peningkatan penempatan DHE, efektivitasnya masih dipertanyakan. Evaluasi dilakukan untuk memahami kendala dan dampak kebijakan ini terhadap ekonomi Indonesia.
Kritik datang dari berbagai pihak yang menilai kebijakan ini belum optimal. Ada kekhawatiran bahwa langkah ini, meski bertujuan baik, dapat menimbulkan hambatan bagi eksportir dan mempengaruhi daya saing mereka di pasar global.
Rapat evaluasi ini menjadi momen penting untuk merefleksikan kebijakan ekonomi yang sedang berjalan. Pertanyaan yang tersisa adalah bagaimana pemerintah akan menyesuaikan strategi untuk mencapai tujuan ekonomi tanpa mengorbankan sektor ekspor? Ini adalah tantangan yang harus dijawab dengan bijak.
(Orbit dari berbagai sumber, 14 Oktober 2025)
