Rapat DPR-PLN Memanas: Pemadaman Listrik Bergilir dan Pasokan Batubara
ORBITINDONESIA.COM – Rapat Komisi XII DPR dengan Dirut PLN Darmawan Prasodjo memanas saat isu pemadaman listrik bergilir dan blackout di Jawa-Sumatera dipertanyakan keras. Anggota DPR Ramson Siagian menuntut jawaban lugas soal penyebab pemadaman, ketika PLN justru menonjolkan klaim “Jawa aman sejak 21 Juni 2026”.
Pemadaman listrik bergilir bukan sekadar gangguan teknis, karena ia langsung menyentuh dapur rumah tangga dan denyut usaha kecil. Ketika listrik padam, biaya ekonomi muncul dalam bentuk produksi tertahan, makanan rusak, dan layanan publik tersendat.
Di forum resmi DPR, publik berharap ada penjelasan sebab-akibat yang terang. Namun yang muncul lebih dulu adalah paparan roadmap pasokan dan program keandalan, sebelum akar masalah pemadaman dijabarkan.
Darmawan menyatakan tidak ada lagi blackout di Jawa sejak 21 Juni 2026. Ia menekankan PLN menjaga kondisi itu lewat penguatan sistem kelistrikan dan penambahan daya mampu pasok.
PLN memaparkan penambahan pasokan batubara kalori menengah-tinggi, yaitu 4.500 kalori ke atas, yang dialokasikan khusus dari Kementerian ESDM. Angkanya disebut 1,8 juta ton tambahan untuk Juli, lalu 3 juta ton per bulan dari Agustus sampai Desember.
Dari skema itu, PLN mengklaim ada penambahan kapasitas daya mampu pasok sekitar 5 gigawatt di atas 35,9 gigawatt. Klaim ini penting, karena daya mampu pasok adalah kunci untuk menutup risiko defisit ketika beban puncak naik.
Untuk 2027, PLN menyebut tambahan 4,6 gigawatt, termasuk pemanfaatan Battery Energy Storage System (BESS) dari kelebihan energi sistem Jawa. Narasi ini memberi sinyal bahwa PLN ingin menggeser fokus dari sekadar “pasokan” menjadi “fleksibilitas” dan cadangan cepat.
Namun, rapat memanas karena pertanyaan utama tidak langsung dijawab, yaitu mengapa pemadaman bergilir sempat terjadi di Jawa dan Sumatera. Ramson meminta durasi kejadian dan sebab spesifik, karena publik butuh kronologi, bukan hanya rencana perbaikan.
Di titik ini, ketegangan prosedural ikut menyala, karena interupsi dipersoalkan lewat mekanisme pimpinan rapat. Ramson mengaku sudah lima kali meminta interupsi dan merasa diabaikan, sehingga debat melebar dari substansi menjadi tata tertib.
Secara komunikasi krisis, ini adalah momen yang rawan, karena jawaban yang terlalu “korporatis” mudah dibaca sebagai penghindaran. Padahal, standar akuntabilitas layanan publik menuntut penjelasan tentang pemicu, mitigasi saat kejadian, serta kompensasi dan pencegahan berulang.
Rapat ini memperlihatkan benturan dua bahasa, yaitu bahasa teknokratik PLN dan bahasa politik representasi DPR. PLN berbicara dalam angka pasokan, sedangkan DPR menuntut narasi sebab yang bisa dipertanggungjawabkan kepada pemilih.
Klaim “aman sejak 21 Juni” terdengar meyakinkan, tetapi publik cenderung bertanya apa yang terjadi sebelum tanggal itu. Tanpa penjelasan rinci, klaim aman berisiko terdengar seperti penutup bab, bukan pembuka evaluasi.
Penambahan batubara berkalori tinggi juga menyimpan pesan ganda tentang ketahanan energi. Ia bisa memperkuat keandalan jangka pendek, tetapi sekaligus menegaskan ketergantungan pada rantai pasok batubara yang rentan cuaca, logistik, dan kebijakan.
Rencana BESS memberi harapan, karena penyimpanan energi bisa menambal ketidakseimbangan sistem dengan cepat. Namun publik berhak tahu timeline, kapasitas riil, serta lokasi implementasi, karena “rencana” sering kalah oleh eksekusi.
Yang paling penting, pemadaman bergilir adalah ujian kepercayaan, bukan hanya ujian teknis. Saat jawaban berputar, warga akan mengisi kekosongan dengan rumor, dan itu lebih berbahaya daripada data buruk yang dijelaskan jujur.
Rapat DPR-PLN yang memanas seharusnya menjadi alarm bahwa listrik adalah kontrak sosial, bukan sekadar komoditas. Angka ton batubara dan gigawatt daya mampu pasok tetap perlu, tetapi transparansi sebab pemadaman adalah mata uang kepercayaan.
Jika PLN ingin menutup bab pemadaman bergilir, maka yang dibutuhkan adalah kronologi terbuka, indikator keandalan yang mudah dipahami, dan komitmen mitigasi yang terukur. Pertanyaannya sederhana, apakah negara siap menjadikan akuntabilitas listrik seterang lampu yang dijanjikan menyala terus?
(Orbit dari berbagai sumber, 11 Juli 2026)
