ORBITINDONESIA.COM - PBB dan mitranya mengumumkan mereka sedang mencari dana sebesar 934,5 juta dolar AS (Rp15,47 triliun) untuk mendanai rencana penanganan krisis kemanusiaan Rohingya yang sedang berlangsung di Bangladesh.

Rencana untuk tahun 2025 tersebut bertujuan untuk mendukung hampir satu juta pengungsi Rohingya dan membantu lebih dari 390.000 warga Bangladesh yang rentan di komunitas tuan rumah, menurut laporan dari Badan Pengungsi PBB (UNHCR), Senin (24/3).

Ini merupakan pertama kalinya Bangladesh menerapkan rencana tanggapan selama dua tahun, mencerminkan berlarut-larutnya krisis serta memburuknya kondisi pengungsi Rohingya di kamp-kamp pengungsian.

Baca Juga: Kapal yang Ditumpangi Imigran Rohingya di Perairan Aceh Selatan Diduga Milik Warga Lokal

Anggaran yang diperluas itu menargetkan peningkatan ketahanan pangan, mengatasi masalah gizi buruk, serta meningkatkan keamanan. Prioritas utama mencakup peningkatan infrastruktur, pembangunan tempat tinggal sementara yang lebih aman, serta program ketahanan untuk mengurangi kerentanan pengungsi.

Penambahan anggaran itu juga akan membantu menangani kasus malnutrisi yang parah serta risiko perlindungan, sekaligus memastikan akses berkelanjutan terhadap bantuan pangan dan langkah-langkah keamanan di kamp-kamp.

Selain itu, rencana tersebut mencakup penyediaan peluang ekonomi, pengembangan keterampilan, serta solusi tempat tinggal sementara guna mengatasi kesenjangan pendanaan. Upaya ini juga mendukung repatriasi sukarela serta meningkatkan keamanan kamp melalui pelatihan penegakan hukum dan inisiatif keterlibatan komunitas.

Baca Juga: Warga Gampong Jeulingke Usir Pengungsi Rohingya Dari Depan Kantor Kemenkumham Aceh

Saat ini, sekitar 50.000 pengungsi baru telah melarikan diri dari kekerasan yang kembali terjadi di Myanmar -- negara tempat Rohingya menghadapi upaya genosida pada 2017 -- dan mereka membutuhkan perlindungan serta bantuan kemanusiaan segera.

PBB dan mitranya juga mendesak komunitas global untuk mempertahankan komitmen pendanaan mereka dengan memperingatkan bahwa tanpa dana yang memadai, jatah makanan dan layanan penting lainnya bisa mengalami pengurangan drastis.

Mereka menambahkan bahwa tanpa solusi politik jangka panjang, krisis Rohingya bisa memburuk, menyebabkan meningkatnya ketidakamanan dan ketidakstabilan regional yang lebih besar.

Baca Juga: Muslim Rohingya Hadapi Ancaman Baru dari Kelompok Bersenjata Tentara Arakan di Myanmar

Direktur Jenderal Organisasi Internasional untuk Migrasi (IOM), Amy Pope mengatakan bahwa organisasinya seharusnya tidak berada dalam situasi pengungsian yang berlarut-larut hingga delapan tahun.