ORBITINDONESIA.COM - Pemerintah Amerika Serikat mengatakan sedang terlibat dialog langsung dengan kelompok perlawanan Palestina, Hamas, dan menegaskan bahwa komunikasi itu dilakukan demi kepentingan AS.

Juru bicara Gedung Putih Karoline Leavitt pada Rabu, 5 Maret 2025, mengatakan kepada pers bahwa dialog dengan Hamas itu masih berlangsung dan pihaknya terus berkonsultasi dengan Israel mengenai hal tersebut.

Namun, dia menolak membeberkan apa saja yang dibahas dalam dialog tersebut, apakah hanya membahas upaya pembebasan warga Israel yang masih disandera oleh Hamas atau mencakup pula usulan Presiden Donald Trump agar AS mengambil alih Jalur Gaza.

Baca Juga: Hamas Tuding Israel Bertanggung Jawab Atas Kegagalan Dialog Tahap Kedua Gencatan Senjata Gaza

"Dialog dan pembicaraan dengan orang-orang di seluruh dunia demi kepentingan AS telah dibuktikan oleh Presiden yang meyakininya sebagai niat baik untuk melakukan apa yang benar bagi rakyat Amerika," kata Leavitt.

Sebelumnya pada Rabu, Axios melaporkan adanya sejumlah pembicaraan rahasia di Qatar dalam beberapa pekan terakhir.

Adam Boehler, utusan presiden AS untuk urusan sandera, disebutkan memimpin delegasi AS dalam pembicaraan itu, dan Leavitt membenarkan laporan portal berita itu.

Baca Juga: Hamas Sebut Larangan Masuk Bantuan ke Gaza oleh PM Israel Netanyahu Sebagai Kejahatan Perang

Kesepakatan gencatan senjata dan pertukaran tawanan tahap pertama, yang diterapkan sejak 19 Januari, sempat menghentikan agresi Israel di Jalur Gaza, tetapi sekarang tidak berlaku lagi.

Pasalnya, pemimpin Israel Benjamin Netanyahu menolak negosiasi kesepakatan tahap kedua dan justru meminta perpanjangan tahap pertama.

Sebaliknya, Hamas menuntut negosiasi dilakukan untuk tahap kedua gencatan senjata yang mencakup penarikan penuh pasukan Israel dan diakhirinya perang.

Baca Juga: Komandan Brigade Al-Qassam Hamas Esir al-Saadi Gugur Melawan Israel di Tepi Barat

Pada November lalu, Mahkamah Pidana Internasional (ICC) mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap Netanyahu dan mantan menteri pertahanannya, Yoav Gallant, atas tuduhan kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan di Gaza.