ORBITINDONESIA.COM - Pembatasan terhadap kinerja Badan PBB untuk Pengungsi Palestina atau UNRWA saat ini akan melemahkan gencatan senjata Gaza dan menggagalkan upaya membangun kembali wilayah yang hancur akibat perang, kata Kepala UNRWA Philippe Lazzarini pada Selasa, 28 Januari 2025.

Pernyataan tersebut disampaikan Kepala UNRWA Lazzarini menjelang tenggat Israel untuk menghentikan operasi badan tersebut.

Sebelumnya pada Jumat, 24 Januari 2025, Duta Besar Israel untuk PBB Danny Danon menyatakan bahwa UNRWA harus menghentikan operasinya dan mengosongkan seluruh fasilitasnya paling lambat pada Kamis, 30 Januari 2025.

Baca Juga: UNRWA: Bayi dan Anak-anak Gaza Bisa Meninggal Karena Kedinginan, Akibat Tiada Tempat Tinggal Memadai

“Dalam dua hari ke depan, operasional kami di wilayah pendudukan Palestina akan lumpuh, seiring pemberlakuan undang-undang yang disahkan oleh Knesset (parlemen) Israel,” ujar Lazzarini kepada Dewan Keamanan PBB dalam sebuah pertemuan tentang Palestina.

“Yang dipertaruhkan adalah nasib jutaan warga Palestina, gencatan senjata, dan prospek solusi politik yang membawa perdamaian dan keamanan yang berkelanjutan," katanya menambahkan.

Lazzarini menekankan peran unik UNRWA dan membantah klaim Israel bahwa tugas badan tersebut dapat dialihkan kepada entitas lain.

Baca Juga: Menyedihkan, UNRWA Bersiap Hentikan Operasinya di Palestina Akibat UU Israel

Ia menyebutkan bahwa UNRWA menyumbang setengah dari respons darurat di Gaza.

Lazzarini juga mengingatkan bahwa angka kematian di Gaza yang dilaporkan oleh Kementerian Kesehatan Palestina merupakan "perkiraan minimum," dengan 46.000 kematian yang kemungkinan masih kurang dari angka sebenarnya hingga lebih dari 40 persen.

Ia menyerukan “intervensi tegas” Dewan Keamanan PBB dan kembali membantah tuduhan Israel tentang adanya hubungan UNRWA dengan Hamas.

Baca Juga: UNRWA Nyatakan Siap Kirim 4.000 Truk Bantuan Kemanusiaan ke Jalur Gaza

Pada akhir Oktober, parlemen Israel mengesahkan undang-undang yang bertujuan melarang aktivitas UNRWA di Israel dan wilayah yang dikendalikannya, dengan menuduh beberapa staf UNRWA terlibat dalam serangan Hamas pada Oktober 2023.