ORBITINDONESIA.COM -Mantan Sekretaris Jenderal Kementerian Pertahanan (Sekjen Kemenhan) Laksamana Madya (Laksdya) TNI (Purn) Agus Setiadji meluncurkan buku karyanya baru-baru ini.

Dalam buku itu, Agus Setiadji menyebut pentingnya penguatan "middle management" atau pejabat di tingkat menengah untuk menjalankan kementerian atau lembaga, khususnya di lingkungan Kemenhan.

Menurut Agus Setiadji, berdasarkan pengalaman menjadi Sekretaris Utama (Sestama) di Badan Keamanan Laut (Bakamla) dan Sekjen Kemenhan pada periode 2019-2020, membuat dirinya sadar betapa pentingnya penguasaan ruang lingkup pekerjaan guna memberikan informasi akurat serta pertimbangan yang matang kepada atasan.

Baca Juga: Kepala Bakamla RI Irvansyah Bahas Pertahanan Maritim dengan Atase Pertahanan India Shiv Kumar

"Sebagai orang kedua atau staf dari menteri harus berani dan siap selalu untuk menghadap atasan untuk menyampaikan berbagai hal, jadi jangan sampai menteri mendapatkan masukan dari bawahan hanya karena asal bapak senang," kata Agus usai peluncuran dan bedah buku miliknya yang berjudul Memoar Jejak Langkah Sang Perwira: Pengambilan Keputusan di antara Ketidakpastian di Jakarta, Selasa, 12 November 2024.

Ia membeberkan, seorang pejabat di level menengah tidak boleh memutus komunikasi dengan top management, hanya karena tidak berani mengambil keputusan atau tidak berani menanyakan pertimbangan ataupun alasan pengambilan kebijakan kepada atasan.

Agus membeberkan, seorang pejabat menengah harus selalu berkomunikasi dan menyampaikan laporan terkait berbagai hal yang menyangkut aspek struktural kepada menteri atau atasan.

Baca Juga: 16 Nelayan Indonesia Dipulangkan di Perbatasan Laut Indonesia - Malaysia, Bekerja Sama dengan Bakamla RI

Sebab, menteri atau kepala badan biasanya adalah jabatan politis, sehingga sebagai orang kedua atau ketiga di bawah atasan harus benar-benar bisa menyampaikan tentang kondisi yang ada.

"Biasanya yang banyak kejadian di kementerian/lembaga di Indonesia itu pengambilan keputusan dan perencanaan yang tidak pas dikarenakan perubahan kebijakan dan pada akhirnya berakibat buruk bagi yang menandatangani kontrak atau mengambil kebijakan," ujar perwira Korps Elektronika pertama yang menjadi Laksdya atau jenderal bintang tiga di TNI AL tersebut.

Agus mengatakan, dalam mengelola pemerintahan atau lembaga dibutuhkan perencanaan yang matang oleh seorang pemimpin, sehingga di situlah peran pejabat menengah untuk memberikan informasi atau kondisi secara detail dan jelas tanpa perlu takut untuk mengemukakan kepada atasan.

Baca Juga: Kebakaran di Gedung Bakamla RI, Jalan Proklamasi Jakarta Pusat Diduga Akibat Korsleting Listrik

Sementara itu, dalam buku karya Agus Setiadji yang berjumlah delapan BAB, dia juga memberikan sejumlah panduan bagaimana seorang pejabat TNI AL atau Kemenhan harus mengambil keputusan sulit di tengah banyak pertimbangan yang pelik.

Agus yang juga mantan Kepala Badan Sarana Pertahanan Kemenhan itu mencontohkan saat dirinya menjabat Sestama di Bakamla pada 10 Desember 2017.

Pada 14 Desember atau empat hari setelah dia dilantik, terjadi operasi tangkap tangan (OTT) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang melibatkan pejabat tinggi di lembaga tersebut.

Baca Juga: Bakamla RI Usir Kapal Penjaga Pantai China yang Masuk ke Laut Natuna Utara

"Pada saat saya harus mengambil kebijakan yang sulit walaupun tidak populer, contohnya adalah alokasi anggaran yang seharusnya sudah didistribusikan, saya setop semua karena kalau tidak, itu akan merugikan keuangan negara. Jadi itu salah satu keputusan sulit di tengah ketidakpastian kondisi yang saya ambil," ujar dia.***