ORBITINDONESIA.COM - Pemerintah Rusia siap membantu penyelesaian konflik di Timur Tengah dan memiliki kontak dengan semua pihak terkait, kata juru bicara Kremlin -- kantor presiden Rusia -- Dmitry Peskov pada Jumat, 1 Novem,ber 2024.

Kepada pers di Moskow, Dmitry Peskov mengomentari laporan media yang menyebutkan bahwa Israel meminta Rusia menjadi mediator dalam kontak dengan Hizbullah. 

Dmitry Peskov kemudian mengutip Presiden Vladimir Putin, yang sebelumnya mengatakan bahwa Moskow “mempertahankan kontak dengan semua pihak terkait.”

Baca Juga: Tentara Korea Utara Sudah Mendekati Perbatasan Rusia-Ukraina

“Dan tentu saja, jika upaya kami bisa efektif di suatu tempat, maka Rusia siap untuk melakukannya,” kata jubir.

Israel, yang telah menewaskan 43.000 warga Palestina di Gaza sejak serangan lintas batas oleh Hamas pada Oktober tahun lalu, memperluas konflik ke Lebanon pada akhir September.

Donald Trump

Baca Juga: Dubes Rusia Sergei Tolchenov: Indonesia Kandidat yang Sangat Baik untuk Jadi Anggota BRICS

Terkait pemilihan presiden Amerika Serikat (AS) pada 5 November, Peskov menyebut pernyataan calon presiden dari Partai Republik Donald Trump tentang penghancuran Nord Stream 2, serta perlunya memisahkan Rusia dan China, “tidak dapat dipahami.”

Dalam wawancara sebelumnya dengan jurnalis Tucker Carlson, Trump membantah klaim Partai Demokrat bahwa ia memiliki hubungan dengan Rusia, dengan mengingatkan bahwa ia memblokir pembangunan pipa gas Nord Stream 2.

“Ciri utama kerja sama kita dengan China adalah bahwa ini tidak ditujukan terhadap negara ketiga, melainkan hanya demi kepentingan rakyat kedua negara kita,” kata Trump.

Baca Juga: Pemukim Ilegal Yahudi Israel Merusak Kebun Zaitun Berusia Ratusan Tahun Milik warga Palestina

Peskov, sementara itu, juga mendukung gugatan Dialog Otonomi LSM Rusia terhadap Biro Investigasi Federal AS (FBI), sambil menyebutkan tidak bisa berharap banyak bahwa pengadilan AS tidak akan bersikap memihak. 

“Hak harus dibela dengan semua cara hukum ... Namun, dengan tingkat kepercayaan tinggi dapat diasumsikan bahwa dalam kasus-kasus seperti itu, pengadilan AS akan segera mulai kehilangan ketidakberpihakan, keseimbangan, dan keadilan," kata sang jubir Kremlin.

"Mereka akan melupakan prinsip-prinsip tersebut. Oleh karena itu, tidak ada harapan besar untuk kemungkinan adanya pertimbangan yang benar-benar tidak memihak dalam kasus semacam itu di pengadilan AS,” katanya, menambahkan.

Baca Juga: Menlu Sergey Lavrov: Kerja Sama Rusia dan Korea Utara Berdampak Stabilisasi di Benua Eurasia

Terkait dengan pemilihan presiden di Moldova, Peskov menolak tuduhan campur tangan Rusia dalam pemilihan presiden Moldova. “Kami dengan tegas menolak tuduhan bahwa kami terlibat dalam hal ini. Kami tidak melakukannya.”

Pada 20 Oktober, rakyat Moldova memberikan suara untuk memilih presiden. Petahana, Presiden Maia Sandu yang dianggap pro-Barat, mencalonkan diri untuk masa jabatan kedua.

Sandu memperoleh kurang dari 50 persen suara, sehingga membuka jalan bagi putaran kedua pilpres pada 3 November.***