Budaya Keselamatan Transportasi Digital: Ujian Driver Ojol Indonesia
ORBITINDONESIA.COM – Budaya keselamatan transportasi digital kembali ditegaskan pemerintah saat Kementerian Perhubungan mendorong pelatihan keselamatan berkendara bagi driver ojol dan pengemudi aplikasi. Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi mengingatkan, jutaan penumpang setiap hari menggantungkan keselamatan pada satu keputusan sederhana di jalan: disiplin atau abai.
Di Jakarta dan kota-kota satelitnya, transportasi berbasis aplikasi telah menjadi nadi mobilitas harian. Namun pertumbuhan layanan sering berlari lebih cepat daripada pembentukan budaya aman yang konsisten.
Dalam pernyataan 28 Juli 2026, Menhub Dudy menekankan keselamatan sebagai budaya kerja, bukan sekadar kepatuhan aturan. Ia menyampaikannya dalam pelatihan keselamatan berkendara di Terminal Jatijajar Depok yang melibatkan 1.052 mitra pengemudi roda dua di lima kota.
Pelatihan itu digelar Grab Indonesia bersama Ditjen Perhubungan Darat Kemenhub dan AISI. Kolaborasi ini memperlihatkan bahwa isu keselamatan tidak bisa dibebankan ke pengemudi saja.
Keselamatan di transportasi digital memiliki paradoks yang nyata: layanan menuntut cepat, tetapi jalan menuntut sabar. Ketika insentif platform dan ekspektasi pelanggan menekan waktu tempuh, risiko pelanggaran lalu lintas ikut naik.
Dudy menyebut “setiap perjalanan harus berujung pada keselamatan, bukan hanya ketepatan waktu.” Kalimat ini menohok karena menggeser ukuran kualitas layanan dari “cepat sampai” menjadi “selamat sampai.”
Data global menunjukkan kecelakaan lalu lintas masih menjadi masalah kesehatan publik yang besar. WHO dalam Global Status Report on Road Safety (2023) memperkirakan sekitar 1,19 juta orang meninggal tiap tahun akibat kecelakaan jalan, dan pengguna kendaraan roda dua termasuk kelompok rentan.
Di Indonesia, beban risiko itu terasa kuat pada pengendara motor yang mendominasi lalu lintas perkotaan. Karena itu, pelatihan semata tidak cukup bila tidak dibarengi pengawasan efektif dan perbaikan sistem kerja.
Menhub menekankan empat hal “non-negotiable”: disiplin lalu lintas, menghormati pengguna jalan, merawat kondisi kendaraan, dan etika layanan. Keempatnya tampak sederhana, tetapi justru sering runtuh pada situasi mikro seperti mengejar order, menyalip di ruang sempit, atau memaksakan kondisi motor.
Penguatan budaya keselamatan berbasis digital seharusnya berarti pemanfaatan data aplikasi untuk pencegahan, bukan hanya evaluasi. Misalnya, pemantauan pola ngebut, jam kerja berlebih, atau rute berisiko dapat diterjemahkan menjadi peringatan, jeda kerja, dan pembatasan insentif yang mendorong perilaku berbahaya.
Di titik ini, kualitas pengawasan menjadi kata kunci yang disebut pemerintah. Pengawasan yang efektif bukan sekadar razia, melainkan desain sistem yang membuat perilaku aman menjadi pilihan paling masuk akal bagi pengemudi.
Gagasan “keselamatan sebagai budaya” terdengar ideal, tetapi budaya tidak lahir dari poster dan seremoni. Budaya lahir dari rutinitas yang diulang, diberi insentif, dan ditegakkan secara konsisten.
Jika platform masih memberi sinyal bahwa kecepatan lebih bernilai daripada kehati-hatian, maka pesan keselamatan akan kalah oleh algoritma. Karena itu, komitmen operator aplikasi perlu diuji lewat kebijakan insentif yang pro-keselamatan, bukan sekadar program pelatihan periodik.
Negara juga tidak bisa berhenti pada dukungan normatif. Regulasi jam kerja, standar kendaraan, dan mekanisme audit keselamatan berbasis data perlu dipertegas agar “kepatuhan” tidak bergantung pada niat baik individu.
Di sisi lain, publik sebagai pengguna layanan turut memegang peran yang sering diabaikan. Rating dan komentar seharusnya tidak menghukum pengemudi yang memilih berkendara aman, karena standar layanan yang sehat adalah selamat, bukan nekat.
Pelatihan 1.052 mitra pengemudi adalah langkah yang patut dicatat, namun skalanya masih kecil dibanding jumlah pengemudi aplikasi di berbagai daerah. Tantangan berikutnya adalah membuat program ini berkelanjutan, terukur, dan bisa direplikasi lintas platform.
Keselamatan transportasi digital pada akhirnya adalah kontrak sosial yang tak tertulis antara negara, platform, pengemudi, dan penumpang. Menhub sudah memberi pesan yang tegas: keselamatan bukan slogan, melainkan kebiasaan kerja harian.
Pertanyaannya kini, siapa yang berani membayar “biaya” budaya aman itu, ketika biaya tersebut berarti perjalanan sedikit lebih lambat dan insentif harus didesain ulang. Jika semua pihak mau bergeser dari logika cepat ke logika selamat, maka jalan raya bisa kembali menjadi ruang bersama, bukan arena bertaruh nyawa.
(Orbit dari berbagai sumber, 21 September 2026)
