ORBITINDONESIA.COM - Kantor presiden Amerika Serikat, Selasa, 3 September 2024, menyebut usulan yang diajukan Israel untuk mengakhiri perang di Jalur Gaza mencakup penarikan pasukan Israel dari wilayah berpenduduk padat di sepanjang jalur zona kritis antara Gaza dan Mesir.

"Kesepakatan tersebut menyatakan IDF (Pasukan Pertahanan Israel) harus ditarik dari semua wilayah berpenduduk padat di tahap pertama, sesuai yang tertulis dalam proposal yang diajukan pada akhir Mei," kata juru bicara Dewan Keamanan Nasional AS John Kirby kepada wartawan.

IDF yang disebut Kirby itu mengacu pada militer Israel. "Wilayah tersebut mencakup daerah berpenduduk padat di sekitar atau berdekatan dengan Koridor Philadelphi, atau tempat yang bersinggungan dengan wilayah berpenduduk padat itu," ujarnya. 

Baca Juga: WHO: Periode Vaksinasi Polio di Gaza Tidak Cukup untuk Mencapai Cakupan yang Memadai

Penyeberangan perbatasan Rafah terletak di Koridor Philadelph dan merupakan satu-satunya titik penyeberangan antara Gaza dan Mesir.

"... termasuk wilayah-wilayah di sepanjang koridor itu," kata Kirby.

Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu pada Minggu, 1 September 2024, menegaskan tidak akan menarik pasukannya dari Koridor Philadelphi yang lebih luas. Langkah itu akan memungkinkan Israel mempertahankan kendali atas perbatasan Mesir-Gaza.

Baca Juga: Hamas Klaim Tentara Israel Membunuh Beberapa Tawanan Israel di Gaza Lewat Serangkaian Pengeboman

Koridor Philadelphi adalah jalur sempit sepanjang 14 kilometer yang disetujui Israel menjadi zona demiliterisasi selama penarikan pasukannya dari Gaza pada 2005.

Netanyahu melihat daerah itu sebagai "jalur hidup bagi Hamas," dan mengesampingkan penarikan pasukan Israel dari koridor tersebut, menurut stasiun penyiaran publik Israel, KAN.

Kirby mengatakan dia tidak akan "berdebat dengan perdana menteri, tentang apa yang dia katakan selama akhir pekan tentang Koridor Philadelphi."

Baca Juga: Paus Fransiskus: Negosiasi Gencatan Senjata Gaza yang Sedang Berlangsung Tidak Boleh Terhenti

Keinginan keras Netanyahu ini telah menyebabkan perpecahan besar dengan Menteri Pertahanan Yoav Gallant, yang mengatakan kendali Israel atas koridor tersebut adalah “halangan tidak perlu yang telah kita terapkan pada diri kita sendiri.”

Menteri pertahanan itu menyinggung pemungutan suara Kabinet pekan lalu, saat semua anggota, kecuali Gallant, memilih untuk mempertahankan pasukan Israel di koridor tersebut.

Seorang pejabat Hamas yang terlibat dalam negosiasi gencatan senjata dengan Israel mengatakan kepada pejabat Kementerian Luar Negeri Turki pada Selasa bahwa Netanyahu terus-menerus "mengeluarkan persyaratan baru," khususnya mengenai "Koridor Philadelphi" serta "perlintasan perbatasan Rafah."

Baca Juga: Benjamin Netanyahu Tolak Tekanan Baru atas Gaza dan Sandera Meski Didemo Ratusan Ribu Warga Israel

Tindakan Netanyahu itu, menurut pejabat Hamas tersebut, lagi-lagi menyebabkan kemunduran. 

"Setiap saat kita kembali ke awal, dan memulai proses baru," kata pejabat tersebut. Menurut dia, Israel tidak bernegosiasi melainkan memaksa.

Kemarahan publik terhadap pemerintahan Netanyahu meningkat setelah militer mengatakan pada Minggu bahwa mereka telah menemukan jasad enam sandera dari Gaza selatan.

Baca Juga: Media Arus Utama Inggris Dikritik Karena Cenderung Bias Dalam Pemberitaan tentang Gaza

Sebagai tanggapan, serikat buruh terbesar di negara itu, Histadrut, menyerukan pemogokan umum satu hari untuk menekan pemerintah agar segera mewujudkan gencatan senjata dan kesepakatan pertukaran tahanan dengan Hamas.

Israel memperkirakan bahwa Hamas masih menyandera lebih dari 100 orang di Gaza. Sejumlah sandera itu diyakini sudah meninggal.  

Selama berbulan-bulan, AS, Qatar, dan Mesir berupaya mencapai kesepakatan antara Israel dan Hamas untuk memastikan pertukaran tahanan dan gencatan senjata serta mengizinkan bantuan kemanusiaan masuk.***