ORBITINDONESIA.COM - Partai Golkar secara resmi mengusung Airin Rachmi Diany dan Ade Sumardi untuk maju di Pilkada Banten 2024.

Hal tersebut dipastikan setelah Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia memberikan formulir B1-KWK kepada Airin dan Ade di kantor DPP Partai Golkar, Slipi, Jakarta Barat, Selasa 27 Agustus 2024.

Bahlil sangat bangga mengusung Airin lantaran mantan wali kota Tangerang Selatan itu adalah salah seorang kader terbaik.

Baca Juga: Pilkada Banten 2024: PAN Beri Rekomendasi Kepada Tiga Bakal Calon Gubernur

"Saya pikir Ibu Airin adalah anak kandung Partai Golkar. Rasanya tidak pas kalau tidak diantarkan ibu kandungnya untuk ikut berkompetisi," kata Bahlil.

Airin mengaku bangga lakhirnya diusung oleh partainya sendiri.

Airin mengaku akan langsung mendaftar ke KPUD Banten besok.

Baca Juga: Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani: Tujuh Partai Politik Berkoalisi di Pilkada Banten

"Kami maunya sih besok.  Kita lihat dulu apakah persiapannya sudah lengkap," kata dia.

PDI Perjuangan resmi juga memberi dukungan kepada Airin Rachmi Diany dan Ade Sumardi sebagai bakal calon gubernur dan wakil gubernur di Pilkada Banten 2024.

"Dari Provinsi Banten Ibu Airin Rachmi Diany didampingi oleh Ketua DPD PDI Perjuangan Banten Ade Sumardi," kata Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto di Kantor DPP PDIP, Jakarta, Senin.

Baca Juga: Pilkada Banten: Pengamat Ahmad Sururi Menyebut Ada Potensi Calon Tunggal Lawan Kotak Kosong

Menurutnya, Banten sudah bergelora, karena rakyat sudah mengukuhkan kedua pasangan ini.

"Meskipun ada hambatan kiri-kanan, tapi harus punya semangat juang kata Ibu Mega," katanya.

Dukungan kepada pasangan Airin-Ade itu diberikan melalui penyerahan formulir rekomendasi B1 KWK dalam acara Deklarasi Banten Maju Bersama di ICE BSD, Kabupaten Tangerang, Minggu.

Baca Juga: Pilkada Banten 2024: Ratu Tatu Chasanah Dukung Airin Rachmi Diany Maju Bersama PDI Perjuangan

Ketua DPP PDIP Ahmad Basarah mengatakan PDIP mendukung Airin secara mandiri karena melihat tidak ada dukungan dari Partai Golkar.

"Kami sempat berpikir ulang, apakah PDIP harus menerima nasib seperti di DKI Jakarta, ditinggalkan, tidak punya mitra politik," ungkap Basarah. ***