ORBITINDONESIA.COM - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif menyatakan, pemerintah sudah menunjuk PT Bank Mandiri (Persero) Tbk sebagai pengelola pungut salur dana kompensasi batu bara (DKB).

"Kan udah sama Mandiri. Ininya udah keluar, aturannya udah keluar," kata Arifin Tasrif saat ditemui seusai menghadiri Supply Chain & National Capacity Summit 2024 di Jakarta Convention Center (JCC) Senayan, Jakarta, Rabu, 14 Agustus 2024.

Menurut Arifin Tasrif, penunjukan itu dilakukan melalui skema pungut salur mitra instansi pengelola (MIP), yang dirancang untuk memastikan pengelolaan dana secara efektif dan transparan.

Baca Juga: Parah, Pria Ini Nekat Bawa Linggis ke Bank Mandiri Setelah Lihat Saldonya Kosong, Berikut Kronologinya

Arifin menegaskan bahwa Bank Mandiri akan segera menjalankan tugasnya sesuai dengan sistem yang telah ditetapkan.

"Tinggal Mandiri aja yang jalanin. Kan sistemnya pake sistem di Mandiri," ucapnya.

Sebelumnya, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menunjuk tiga bank anggota Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) untuk mengelola DKB yang segera diimplementasikan.

Baca Juga: Yang Sedang Butuh Pekerjaan, Ada Lowongan Kerja di PT Bank Mandiri Taspen

"Yang ditunjuk sebagai MIP untuk kegiatan pemungutan dan penyaluran DKB adalah Bank Mandiri, Bank BNI, dan Bank BRI. Seluruh calon MIP sepakat menggunakan dashboard sistem yang dikembangkan Bank Mandiri," kata Menteri ESDM Arifin Tasrif dalam Rapat Kerja bersama Komisi VII DPR RI di Jakarta, Selasa, 21 November 2023.

Ia menyampaikan, petunjuk teknis alur kerja dan tanggung jawab antara Instansi Pengelola (IP) dan MIP akan diatur secara lengkap dalam Peraturan Menteri atau Keputusan Menteri ESDM.

Pada saat pemungutan DKB tetap dikenakan kewajiban royalti, sedangkan pada saat penyaluran DKB pada pemasok batu bara dalam negeri dikenakan kewajiban PPN.

Baca Juga: Yang Sedang Butuh Pekerjaan Khusus Yogyakarta, Ada Lowongan Kerja di PT Bank Mandiri Persero Tbk

Batu bara coking coal dikecualikan terhadap kewajiban MIP, namun tetap diwajibkan Domestic Market Obligation (DMO), sehingga perlu pengaturan terkait kewajiban denda dan kompensasi atas DMO.