ORBITINDONESIA.COM - Media lokal yang bekerja sama dengan pemerintah lokal telah menggeser fungsi media, yang tadinya sepenuhnya untuk ruang publik sekarang sebagian ruang itu digunakan untuk corong pemerintah. Hal itu dinyatakan Awang Ruswandi.

Awang Ruswandi menyimpulkan hal itu dalam disertasinya, yang dipertahankan dalam sidang promosi doktor di Pascasarjana Ilmu Komunikasi FISIP UI, Depok, Kamis, 4 Juli 2024.

Disertasi Awang Ruswandi berjudul “Kebebasan Media Lokal pada Era Desentralisasi Demokratis: Studi Mengenai Relasi Kuasa antara Media Lokal dan Pemerinta Lokal.” Yang menjadi Promotor adalah Dr. hendriyani, sedangkan Ko-Promotor Dr. Agus Sudibyo.

Baca Juga: KBRI Addis Ababa dan Uni Harambee Bekerja Sama Terbitkan Buku Pariwisata dan Media

Awang Ruswandi mengungkapkan, hasil penelitiannya menunjukkan, media telah menjadi alat tukar yang ditransaksikan dengan dana pemerintah lokal.

“Akibatnya ruang-ruang untuk melayani publik di media semakin berkurang atau menyempit, karena sebagian ruang itu digunakan untuk suara pemerintah lokal,” ujarnya.

“Lebih jauh lagi media lokal sudah kehilangan fungsi sebagai alat kontrol bagi pemerintah, juga kehilangan fungsi penyedia informasi alternatif untuk mengimbangi suara pemerintah di tengah publik,” kata mantan aktivis pers kampus WARTA UI ini.

Baca Juga: Lembaga Penyiaran Publik Deutsche Welle Selenggarakan Program Persahabatan Bagi Media Global di Bonn, Jerman

Jadi, kata Awang, ada relasi kuasa yang timpang antara pemerintah lokal terhadap media lokal. Implikasinya adalah media lokal tidak dapat menjalankan kebebasan media dengan baik. Padahal media yang bebas adalah salah satu indikator keberhasilan pelaksanaan desentralisasi demokratis.

Menurut Awang, fenomena hubungan kerja sama antara media lokal dan pemerintah lokal yang marak dilakukan di berbagai wilayah di Indonesia menjadi menarik untuk diteliti karena mencerminkan dinamika kekuasaan dan pengaruh ekonomi dalam praktik jurnalisme.

Secara teoretis, tutur Awang, fakta sosial mengenai relasi kuasa ini memiliki daya tarik yang besar untuk dikaji, terutama dalam konteks proses desentralisasi.

Baca Juga: KemenPPPA Apresiasi Kinerja Polri yang Berhasil Ringkus Penculik Anak Bermodus Pacaran Lewat Media Sosial

“Idealnya otonomi daerah seharusnya memperkuat demokrasi, namun justru dengan adanya relasi kuasa ini ditemukan potensi pelanggaran kebebasan pers. Padahal kebebasan media itu adalah satu satu indikator keberhasilan proses desentralisasi,” lanjutnya.