Humaniora
Pakar Keamanan Siber Sebut Perlunya Regulasi yang Mengatur Kebebasan di Ruang Digital
(Dari kiri) Pendiri PIKAT Demokrasi, Damar Juniarto, Kepala ekosistem edukasi Telkom Indonesia Sri Safitri, dan Pakar keamanan siber Amerika Serikat sekaligus Pendiri Stratigos Security, Beau Woods dalam diskusi Internet freedom, technology and human rights digelar di @america Jakarta, Rabu, 29 Mei 2024. (Antara/Devi Nindy)
ORBITINDONESIA.COM - Sejumlah pakar keamanan siber menyebut perlunya regulasi untuk mengatur kebebasan di ruang digital, dalam diskusi Internet freedom, technology and human rights yang digelar di @america Jakarta, Rabu, 29 Mei 2024.
Pakar keamanan siber Amerika Serikat sekaligus Pendiri Stratigos Security, Beau Woods mengatakan, undang-undang negaranya mendorong kebebasan berbicara dan berekspresi, termasuk di ruang digital.
Namun menurut dia, perlu kehati-hatian untuk bebas berekspresi di ruang siber seperti media sosial, penggunaan kecerdasan buatan, agar tidak berimplikasi besar terhadap membahayakan keamanan penggunanya.
Baca Juga: Mantan Wakil Kepala Badan Sandi Siber Negara Dharma Pongrekun Deklarasi Maju Pilkada DKI
"Jadi kita harus sangat berhati-hati dan sadar mengenai pilihan yang kita buat agar keterbukaan total dalam berekspresi adalah sebuah pilihan, sama halnya dengan pembatasan apapun juga merupakan sebuah pilihan" kata Woods.
Senada, Kepala ekosistem edukasi Telkom Indonesia Sri Safitri mengatakan, walaupun ada kebebasan berpendapat di internet, tetap harus berhati-hati untuk mengunggah apapun.
Menurutnya meski internet memberi banyak informasi, ia juga menimbulkan beberapa ancaman seperti penyalahgunaan internet, kesenjangan digital, dan lainnya.
Sehingga tanpa perlindungan yang tepat, kebebasan tersebut adalah suatu kemewahan bagi penyalahguna.
Safitri mengatakan, pemberlakuan regulasi diperlukan untuk memastikan bahwa masyarakat memiliki hak asasi manusia, dan juga kebebasan daring.
"Gunakan dengan bijak. Meskipun ada premis bahwa internet harus memberikan kebebasan daring, namun saat ini jika tidak ada pengakuan dan pedoman etika, maka hal tersebut perlu kita persiapkan terlebih dahulu," ujar dia.
Baca Juga: Korea Selatan Ikut Pelatihan Perang Siber Multinasional yang Dipimpin AS pada 5-11 Mei 2024
Dalam kesempatan yang sama, Pendiri PIKAT (Pusat kecerdasan buatan dan inovasi teknologi) Demokrasi, Damar Juniarto mengatakan, manusia serta teknologi yang menjunjung kebebasan berinternet, juga harus berada dalam regulasi.
Sumber: Antara