ORBITINDONESIA.COM - Pengamat politik sekaligus Direktur Eksekutif Survei dan Polling Indonesia (SPIN) Igor Dirgantara mendorong para elit politik, untuk melakukan rekonsiliasi nasional usai Pemilu 2024.

Dalam keterangan tertulis di Jakarta, Minggu, 14 April 2024, Igor Dirgantara mengatakan, para elite partai politik (parpol) maupun calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) yang kalah, mau melakukan rekonsiliasi nasional demi menjaga persatuan bangsa.

"Presiden Jokowi dan presiden terpilih Prabowo Subianto telah menunjukkan sikap kenegarawanan, setelah selesai berkontestasi dengan menjadi satu kekuatan untuk memajukan bangsa," jelas Igor Dirgantara.

Baca Juga: Igor Dirgantara: Hak Angket Ini Seperti Menembak Kaki Sendiri Bagi Kubu Paslon 01 dan 03

Menurut Igor, Prabowo sebagai tokoh yang luwes dalam berkomunikasi, diyakini bisa melakukan rekonsiliasi dengan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri.

"Mereka tidak memiliki masalah, baik pribadi maupun secara ideologi," ujarnya.

Prabowo juga, kata Igor, bisa melakukan konsolidasi nasional dengan lintas partai dan tokoh lainnya, sebab ketua umum Partai Gerindra itu memiliki tiga keunggulan sebagai tokoh pemersatu bangsa.

Baca Juga: Pengamat Politik Igor Dirgantara: Pemerintah Harus Humanis Hadapi Pendemo yang Tolak Hasil Pemilu 2024

Pertama, figur pemersatu bangsa itu ada pada satu tokoh, yang bisa mempersatukan perbedaan itu sebagai pemersatu, yaitu presiden terpilih 2024 Prabowo Subianto. Apalagi Prabowo juga punya keunggulan di jaringan formal maupun non-formal, nasional dan internasional.

Kedua, partai politik di Indonesia punya ideologi yang berbeda, tetapi sebenarnya program dan narasinya seragam untuk kepentingan rakyat.

Menariknya kata Igor, Prabowo adalah ketua umum partai yang tidak bisa didikte oleh siapa pun dan posisi itu menguntungkan Prabowo dalam bekerja. Artinya, tidak ada intervensi dari pihak manapun dan membuat Prabowo benar-benar fokus bekerja untuk kepentingan rakyat.

Baca Juga: Pengamat Politik Igor Dirgantara: Jika Presiden Dipanggil Mahkamah Konstitusi, Bisa Timbul Komplikasi Politik

“Prabowo adalah petugas rakyat yang independen dalam memprioritaskan kepentingan rakyat, bukan kepentingan partai politik,” katanya menegaskan.