ORBITINDONESIA.COM - Pengamat politik dari Universitas Nasional, Wijaya Dg Mapasomba menilai, penjelasan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, sebagai salah satu saksi dalam sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pilpres 2024 di Mahkamah Konstitusi (MK), sangat logis.

"Penjelasan Menko Airlangga Hartarto sangat komprehensif. Dari data-data yang dipaparkan, program bansos (bantuan sosial) memang sangat dibutuhkan masyarakat," kata Wijaya dalam keterangan tertulis di Jakarta, Sabtu, 6 April 2024.

Menurut Wijaya, keterangan yang disampaikan Airlangga Hartarto sangat komprehensif, karena menyajikan data pendukung, khususnya terkait kebutuhan masyarakat yang memerlukan bantuan.

Baca Juga: Tentang Pemilu Curang, Efek Bansos, Sampai Hak Angket, Inilah Analisis Denny JA

"Airlangga telah menjalankan tugas dan perannya dengan sangat baik, terkait langkah pemerintah memberikan bansos," ujarnya.

Menurut Wijaya, peningkatan penyaluran bansos dilakukan sebagai bentuk mitigasi bencana El Nino.

Wijaya menilai bencana El Nino sangat berdampak pada produksi pangan terutama beras yang mengalami gangguan, seperti petani tidak bisa melakukan penanaman maupun jadwal tanam yang mundur.

Baca Juga: Ketua Bawaslu Rahmat Bagja: Presiden Jokowi Tidak Langgar Netralitas Dalam Pembagian Bansos di Banten

Kondisi tersebut menurut dia, membuat harga pangan melonjak sehingga secara otomatis sangat berpengaruh terhadap masyarakat miskin dan rentan.

"Justru salah jika sebagai Menko Perekonomian Airlangga tidak melakukan langkah strategis di tengah kondisi yang menuntut seperti itu. Karena itu penjelasan Airlangga sangat logis," katanya.

Wijaya menilai, dalam sidang PHPU di MK, Airlangga telah membuktikan bahwa pemberian bansos sejalan dengan regulasi.

Baca Juga: Pengamat Muhammad Qodari: Bansos Tidak Punya Korelasi untuk Kemenangan Prabowo-Gibran di Pilpres 2024

Pada periode produksi padi yang menurun, serta harga beras internasional dan inflasi yang meningkat, pemberian bansos menjadi pilihan kebijakan yang logis.

"Jadi tidak ada hal-hal keliru dan menyimpang seperti yang selama ini diopinikan oleh pihak-pihak yang menganggap bansos dipolitisasi. Pak Airlangga menjalankan tugasnya sesuai prosedur," katanya.

Sebelumnya, Airlangga bersama Menko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Muhadjir Effendy, Menteri Keuangan Sri Mulyani, dan Menteri Sosial Tri Rismaharini memberikan keterangan pada sidang lanjutan perkara perselisihan hasil Pemilu 2024 di MK, Jumat, 5 April 2024.

Baca Juga: Koordinator PRIDE Anthony Leong: Keterangan Menteri di Mahkamah Konstitusi Patahkan Tuduhan Politisasi Bansos

Empat menteri tersebut dimintai keterangan atas tudingan bahwa program bansos, yang dilakukan pemerintah menjelang pencoblosan, berkontribusi besar dalam kemenangan telak pasangan nomor urut 2 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. ***