ORBITINDONESIA.COM - Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu menggandeng insan media di Provinsi Bali untuk menguatkan pengawasan partisipatif dalam tahapan Pilkada 2024, sehingga suksesi kepemimpinan di daerah itu dapat berjalan dengan aman, tertib, dan damai.

"Media, kami harapkan dapat menguatkan kami melalui pengawasan partisipatif dengan memberikan informasi jika ada hal-hal yang dilanggar atau potensi pelanggaran dalam setiap tahapan Pilkada 2024," kata anggota Bawaslu Provinsi Bali, Ketut Ariyani di Denpasar, Sabtu, 23 Maret 2024.

Ketut Ariyani menyampaikan hal tersebut dalam acara bertajuk "Konsolidasi Media dalam Penguatan Pemberitaan pada Tahapan Pemilihan Serentak Tahun 2024" yang digelar Bawaslu RI di Denpasar.

Baca Juga: Bawaslu RI Soroti Kerawanan Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang di Kuala Lumpur

"Kami berharap setiap dugaan pelanggaran yang kami terima, ending-nya (akhirnya) itu pilkada berjalan tertib aman dan damai," ucap Koordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat Bawaslu Provinsi Bali itu.

Apalagi, katanya, kondisi perpolitikan di Bali dalam tahapan Pilkada 2024 akan lebih dinamis daripada saat pelaksanaan pemilu untuk memilih presiden dan anggota legislatif.

"Pilkada biasanya lebih dinamis karena pasangan calonnya (calon kepala daerah) berada di daerah kita sendiri yakni di Provinsi Bali di kabupaten/kota. Sentuhan-sentuhannya itu langsung dengan masyarakat," katanya.

Baca Juga: Rahmat Bagja dari Bawaslu RI: Pemilih Minim Informasi Mengenai Pemungutan Suara Ulang di Kuala Lumpur

Oleh karena itu, Bawaslu Bali beserta jajaran akan betul-betul menguatkan fungsi pengawasan serta menjaga integritas dan komitmen sebagai penyelenggara pemilu.

"Apapun gesekan dan tekanan yang terjadi di lapangan yang terkait tugas dan kewenangan kami, maka kami harus tetap on the track (sesuai jalur)," ucapnya.

Juru Bicara Bawaslu RI Christina Kartika menyampaikan, konsolidasi media merupakan langkah strategis yang tidak hanya menguntungkan bagi Bawaslu dan media massa tetapi juga masyarakat secara keseluruhan.

Baca Juga: Mantan Ketua KPK Agus Rahardjo Laporkan Dugaan Kecurangan Pemilu DPD ke Bawaslu

"Dengan adanya konsolidasi media ini merupakan upaya untuk mencegah penyebaran berita bohong dan berita palsu yang memiliki potensi sangat merusak karena dapat memengaruhi opini publik dalam tahapan Pilkada 2024," ujarnya.